Dekarbonisasi Tanpa Deindustrialisasi: Hikmah dari Negara Berkembang

Dekarbonisasi kini semakin sering dipresentasikan sebagai agenda global yang seragam dan mendesak. berbagai negara didorong menurunkan emisi secepat mungkin, dengan asumsi bahwa satu jalur kebijakan dapat diterapkan di semua konteks pembangunan.

Dalam narasi ini, pengurangan emisi ditempatkan sebagai tujuan utama, sementara industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi kerap diperlakukan sebagai variabel penyesuaian. Pendekatan semacam ini menyimpan persoalan serius bagi negara berkembang. Tanpa desain kebijakan yang cermat, dekarbonisasi justru berisiko mendorong deindustrialisasi dini.

Bagi negara berkembang, industri bukan sekadar sektor ekonomi tambahan. Industri adalah fondasi transformasi struktural, sumber utama nilai tambah, serta penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Melalui industrialisasi, produktivitas meningkat, basis pajak diperluas, dan ketahanan sosial diperkuat.

Mengorbankan industri demi target dekarbonisasi yang tidak kontekstual berarti melemahkan kemampuan negara untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, tantangan kebijakan publik sesungguhnya bukan memilih antara dekarbonisasi atau industrialisasi, melainkan memastikan keduanya berjalan simultan dan saling memperkuat.

Pengalaman negara maju sering dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan iklim, padahal konteksnya sangat berbeda. Negara-negara maju tersebut melakukan dekarbonisasi setelah basis industrialisasi mereka matang, dengan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas fiskal yang kuat.

Mereka memiliki ruang untuk mengalihkan sumber daya ke teknologi bersih tanpa mengorbankan kapasitas produksi. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi pertumbuhan kebutuhan energi, struktur industri yang belum mapan, serta keterbatasan fiskal. Dalam kondisi ini, dekarbonisasi yang tidak mempertimbangkan kebutuhan industri berisiko memperlambat pertumbuhan dan memperdalam ketimpangan.

Pelajaran penting datang dari sejumlah negara berkembang yang berhasil mengelola transisi secara lebih seimbang. China, India, dan Vietnam tidak menunda industrialisasi demi mengejar target emisi jangka pendek.

Mereka justru memanfaatkan transisi energi untuk memperkuat basis manufaktur domestik, membangun rantai pasok teknologi, dan meningkatkan daya saing industri. Penurunan emisi dilakukan bertahap melalui peningkatan efisiensi, modernisasi teknologi, dan perubahan bauran energi, bukan dengan menutup kapasitas industri secara prematur.

Kesalahan umum dalam kebijakan iklim adalah memandang emisi semata sebagai persoalan sektor energi. Dalam realitas negara berkembang, emisi sangat terkait dengan struktur industri dan pola pembangunan.

Industri semen, baja, pupuk, petrokimia, dan pengolahan mineral merupakan tulang punggung industrialisasi sekaligus kontributor emisi utama. Menurunkan emisi dari sektor sektor ini membutuhkan investasi besar, teknologi baru, serta waktu adaptasi yang panjang. Pendekatan berbasis larangan atau pembatasan administratif sering kali menimbulkan dampak ekonomi signifikan tanpa penurunan emisi global yang berarti.

Dekarbonisasi tanpa deindustrialisasi menuntut pendekatan yang menekankan efisiensi energi, modernisasi proses produksi, dan substitusi teknologi secara bertahap. Banyak negara berkembang menggunakan gas alam sebagai jembatan transisi untuk menurunkan intensitas emisi industri sebelum teknologi rendah karbon yang lebih maju menjadi layak secara ekonomi. Pendekatan ini bukan penyangkalan terhadap agenda iklim, melainkan strategi transisi yang realistis dan berbasis sistem.

Kebijakan publik juga harus mengakui bahwa biaya dekarbonisasi tidak terdistribusi secara merata. Industri di negara berkembang menghadapi biaya modal lebih tinggi, keterbatasan akses teknologi, dan risiko pasar yang lebih besar dibandingkan negara maju.

Jika standar emisi ketat diterapkan tanpa dukungan kebijakan yang memadai, hasilnya bukan penurunan emisi global, melainkan relokasi industri atau penyusutan kapasitas produksi domestik. Dalam kedua skenario tersebut, negara berkembang menanggung kerugian ekonomi dan sosial, sementara emisi global tidak banyak berubah.

Pelajaran lain yang tak kalah penting adalah perlunya integrasi kebijakan iklim, energi, dan industri. Dekarbonisasi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan energi yang andal dan terjangkau. Industri membutuhkan kepastian pasokan untuk berinvestasi dan berkembang.

Transisi energi harus dirancang untuk mendukung kebutuhan industri, bukan membebani atau menghambatnya. Energi terbarukan memiliki peran strategis, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan dan fleksibilitas sistem kelistrikan.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa dekarbonisasi yang dipaksakan tanpa kesiapan sistem kerap melahirkan kontradiksi kebijakan. Target emisi ditetapkan secara ambisius, namun ketergantungan pada energi fosil tetap tinggi demi menjaga pasokan listrik dan aktivitas industri.

Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian kebijakan dan menghambat investasi. Negara berkembang yang relatif berhasil adalah mereka yang jujur terhadap keterbatasan sistem dan merancang peta jalan transisi yang kredibel serta bertahap.

Dimensi ketenagakerjaan juga tidak bisa diabaikan. Industri manufaktur dan pengolahan menyerap jutaan tenaga kerja dengan keterampilan menengah. Dekarbonisasi yang mengabaikan dampak ketenagakerjaan berisiko menciptakan pengangguran struktural dan resistensi sosial.

Karena itu, kebijakan transisi harus mencakup peningkatan keterampilan, diversifikasi industri, dan penciptaan lapangan kerja baru yang realistis. Transisi yang adil bukan sekadar narasi, melainkan prasyarat keberlanjutan kebijakan.

Dalam konteks global, negara berkembang menghadapi tantangan keadilan. Banyak negara maju mendorong standar iklim ketat dan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas, meski jejak emisi historis mereka jauh lebih besar.

Jika dekarbonisasi dijadikan syarat akses pasar atau pembiayaan tanpa mempertimbangkan perbedaan tahap pembangunan, tekanan tambahan justru jatuh pada industri negara berkembang. Pengalaman forum internasional menunjukkan bahwa transisi berkelanjutan membutuhkan pembagian beban yang adil serta dukungan nyata terhadap transformasi industri.

Indonesia berada pada posisi yang sangat relevan dalam diskursus ini. Di satu sisi, Indonesia mendorong industrialisasi berbasis sumber daya melalui hilirisasi dan penguatan manufaktur. Di sisi lain, komitmen terhadap target iklim jangka panjang terus ditegaskan.

Tantangan kebijakan publik adalah memastikan kedua agenda ini saling menguatkan. Dekarbonisasi harus diposisikan sebagai sarana meningkatkan efisiensi, daya saing, dan ketahanan industri, bukan sebagai pembatas pertumbuhan.

Pelajaran dari negara berkembang menunjukkan bahwa urutan kebijakan sangat menentukan. Investasi pada efisiensi energi, modernisasi industri, dan pengembangan teknologi domestik perlu didahulukan sebelum pembatasan emisi yang ketat diterapkan. Pendekatan ini memberi ruang bagi industri untuk beradaptasi, berinovasi, dan menyerap teknologi baru tanpa kehilangan daya saing, sehingga penurunan emisi berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas.

Pada akhirnya, dekarbonisasi tanpa deindustrialisasi bukanlah kompromi lemah, melainkan strategi pembangunan yang rasional dan berimbang. Pendekatan ini mengakui urgensi krisis iklim sekaligus menghormati realitas pembangunan negara berkembang. Dengan kebijakan iklim yang terintegrasi dengan agenda energi dan industri, penurunan emisi dapat dicapai tanpa mengorbankan penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja.

Dalam dunia yang semakin menuntut aksi iklim, keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat emisi turun di atas kertas, melainkan dari seberapa kuat ekonomi dan masyarakat bertahan selama proses transisi. Inilah saatnya pemerintah menempatkan dekarbonisasi sebagai instrumen penguatan industri nasional, merancang peta jalan yang realistis, dan memastikan transisi energi menjadi motor ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.