Formula Moneter Dalam Peperangan Melawan Covid-19

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Masih hangat dalam ingatan kita, banyak analis dan lembaga-lembaga kredibel memprediksi ekonomi Indonesia akan tetap stabil di tahun 2020. Hangat, karena belum dalam satu semester analisis-analisis itu diperbincangkan. Sebut saja, Kementerian Keuangan, IMF, Bank Dunia, bank sentral, hingga lembaga-lembaga pemeringkat internasional. Semua sepakat, seiya-sekata bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persenan tahun ini, tahun 2020.

Tapi itu dulu, dulu yang masih baru, karena baru sekitar empat bulan berlalu. Bahkan, prediksi-prediksi itu masih terus berdengung hingga Februari 2020. Tepatnya, beberapa minggu sebelum diumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia, iya, kasus pertama menurut data resmi negara.

Dan sejak itu, semua mengkalkulasi ulang, mulai berpikir, dan menyadari, ini sepertinya bukan masalah biasa. Tidak seperti kasus kecelakan kereta, yang bisa pulih dalam hitungan masa. Berbagai artikel ekonomi bertopik Covid-19 mulai beterbaran, mulai dari media di ujung desa hingga yang ada di tengah kota. Para analis mulai menurunkan prediksinya, apalagi setelah penutupan pintu-pintu negara, yang disebut terminal dan bandara.

Ekonomi tampaknya makin mencekam, setelah keputusan penutupan penerbangan antar daerah. Hingga yang paling terasa, pembatasan sosial yang disebut besar itu, yang mulai diterapkan di banyak kota. Belum lagi imbauan menjaga jarak fisik, yang berlaku untuk semua warga, termasuk anggota keluarga, termasuk juga suami-istri dalam kendaraan pribadinya, begitu katanya.

Iya, tampaknya benar, tahun ini memang tahunnya corona. Badai yang tak tampak kasat mata, tapi mampu menghancurkan hiruk-pikuk ekonomi dunia, dalam sekejap mata. Sebut saja Amerika Serikat, raksasa ekonomi dan polisi dunia itu, yang saat ini mulai gelisah. Pun demikian dengan negara-negara Eropa, yang punya teknologi luar biasa, termasuk medis dan mikrobiologinya, semua porak poranda, terutama ekonominya. Mengapa, karena penutupan wilayah yang disebut "lockdown" itu, yang dalam bahasa kampung saya di sebut "tutup-kotee". Ekonomi mati suri, rakyat juga, tapi perlahan. Terutama yang pekerjaannya tidak bisa dari rumah, yang harus terus berada di jalanan, termasuk para pemilik upah harian, yang hidup tanpa tabungan.

Pilihan negara
Belajar dari itu, Pemerintah Indonesia mengambil langkah berbeda. Dalam menghadapi wabah Covid-19, negara memilih jalan tengah, tetap membuka akses ekonomi, tetapi aktivitasnya dibatasi dalam aturan-aturan tertentu. Iya, mungkin itu pilihan yang paling bijak saat ini, dari berbagai skenario yang ada. Mengingat banyaknya warga negara yang hidup dari sektor informal, yang harus terus menyusuri jalanan untuk menghidupi kampung-tengah keluarganya.

Inilah protokol manajemen krisis yang harus kita ikuti saat ini. Saya sebut krisis karena tanda-tanda itu sudah ada, walau banyak yang tidak setuju, mungkin hanya masalah selera. Krisis ini berbeda dengan tahun 1998, juga 2008, karena kedua krisis ekonomi itu disebabkan oleh kerentanan struktur ekonomi sendiri. Namun, krisis tahun ini disebabkan oleh virus, makhluk tak kasat mata. Yang sebelum dapat ditaklukkan, potensi krisis ekonomi itu terus ada. Dan tampaknya memang akan tetap ada, mengingat sampai saat ini belum ada vaksin corona. Artinya, ketidakpastian pasar akan terus berlangsung, entah sampai kapan, para analis yang hebat itu juga tidak tahu, apalagi saya, kecuali Yang Maha Kuasa.

Takut? iya, saya juga. Tetapi ketakutan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itulah yang terus dilakukan negara, mencari solusi, dari satu format ke format yang berbeda, mencoba dan terus mencoba untuk meramu formula terbaik. Saya akan membahas formula moneternya di sini, menelaah sejumlah kecil kebijakan yang telah diramu oleh negara, dan menceritakannya dalam bahasa sederhana.

Jurus Moneter
Berbicara tentang moneter, sudah pasti kavlingannya Bank Indonesia (BI). Pemerintah melalui BI terus mengeluarkan berbagai jurus moneter dalam merespons penurunan ekonomi akibat Covic-19. Sebut saja, penurunan suku bunga acuan BI (7-day reverse repo rate, BI7DRR) yang telah memasuki episode ke sekian, hingga bertahan di 4,5% saat ini.

Seorang teman bertanya, apa gunanya suku bunga acuan diturunkan? Sederhananya begini. Ketika BI menurunkan suku bunga acuan, maka harapannya bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) juga turut menurunkan suku bunga pinjaman (kredit). Penurunan suku bunga kredit diharapkan akan mendorong peningkatan sektor usaha karena turunnya biaya modal perusahaan (kredit lebih murah). Kebijakan ini biasanya akan didukung LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan menurunkan suku bunga penjaminan sehingga membuat kebijakan moneter itu lebih efektif.

Mengapa BI tidak cetak uang saja di masa krisis? Perlu diingat bahwa BI wajib menjaga mekanisme pengedaran uang kartal (kertas dan logam). Berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, BI dipastikan tidak akan sembarangan mencetak uang. Jumlah uang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mencetak uang dalam jumlah besar tanpa perhitungan yang tepat, apalagi di tengah penurunan ekonomi justru akan berbahaya di kemudian hari.

Bagaimana dengan stabilitas moneter? BI dimandati UU untuk hal ini, sebuah pekerjaan sulit dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Ditambah rupiah yang tergolong mata uang lemah (soft currency), yang sangat mudah terombang-ambing nilainya. Secara umum, BI tampaknya terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang sering disebut analis sebagai intervensi pasar. Sebelum membahas masalah intervensi pasar, terlebih dulu kita bahas mengapa nilai rupiah bisa naik dan turun.

Bayangkan saja mata uang sebagai barang. Harga barang bisa naik, bisa juga turun, tergantung permintaan dan penawaran. Ketika banyak yang beli, harga barang akan naik akibat jumlahnya yang makin terbatas, demikian juga sebaliknya. Artinya, ketika nilai dolar AS (USD) naik (rupiah melemah), berarti jumlah US$ berkurang karena permintaannya meningkat. Pada kondisi ini, nilai rupiah akan terjun, seperti akhir Maret lalu, yang sempat menyentuh Rp16.000-an per US$.

Dalam situasi seperti inilah intervensi BI diperlukan, untuk menstabilkan kembali nilai rupiah, agar tidak semakin melemah. Caranya bagaimana? Menambah jumlah US$, menjaga ketersediaan likuiditas, agar US$ kembali banyak di pasar. Kedengarannya mudah, tapi percayalah pemerintah perlu memeras otak untuk hal ini, termasuk harus menguras cadangan devisanya, yang entah sudah berapa.

Data terbaru dari siaran pers BI tanggal 6 Mei 2020, dikatakan bahwa BI telah melakukan injeksi likuiditas (bahasa kasarnya "melempar uang ke pasar") dalam jumlah besar di perbankan sejak awal 2020. Jika ditotal, sampai awal Mei ini jumlahnya telah berada pada kisaran Rp503,8 triliun. Sebuah angka yang jumlah nol-nya tak muat lagi di saku celana.

Kebijakan ini (istilah teknisnya, QE-Quantitative Easing) dilakukan dengan beberapa cara. BI membeli Surat Berharga Negara (SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara) di pasar sekunder. BI juga menyediakan likuiditas di pasar perbankan melalui mekanisme repo (term-repurchase agreement), swap valuta asing, hingga menurunkan giro wajib minimun (GWM) sehingga kondisi likuiditas perbankan saat ini boleh dibilang sangat cukup.

Kebijakan ini tampaknya akan efektif karena didukung oleh stimulus fiskal negara (insentif dari sisi perpajakan), bantuan sosial untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan relaksasi aturan mikroprudensial dari OJK, yang mempermudah pembiayaan perbankan ke UMKM dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

Baca: Ada Ramalan The Fed akan Tetapkan Suku Bunga Negatif, Kapan?

Kondisi ekonomi Indonesia terkini
Dampak pandemi Covid-19 memang secepat cahaya, bahkan efek ekonominya lebih cepat dari prediksi para ahli. Pertumbuhan ekonomi triluwan I yang berada di kisaran 2,9 persenan menjadi bukti nyata. Padahal sebelumnya pemerintah memrediksi triwulan pertama masih bisa bertahan di kisaran 4 persenan. Pascapenerbangan antar daerah ditutup setelah pemberlakuan PSBB di Jakarta, yang merupakan simpul ekonomi Indonesia, arus mobilitas orang terhenti. Industri perhotelan, pariwisata, hingga kuliner jalanan seakan mati suri, yang entah kapan baru akan bangkit lagi.

Angka pengangguran dan masalah sosial mulai meningkat, seiring makin banyaknya roda ekonomi yang terhenti. Kondisi ini kemudian diminimalisir dengan berbagai kebijakan, dari fiskal hingga moneter, dari bantuan sosial hingga subsidi listrik. Semua jurus pamungkas dikeluarkan demi pandemi ini. Hasilnya ada yang belum nampak, ada yang sepertinya akan nampak, dan ada yang mulai nampak.

Kondisi makro pada awal Mei ini menunjukkan kabar positif dan negatif. Kabar positif menunjukkan nilai tukar rupiah yang stabil di kisaran Rp15.000-an per US$, inflasi yang diperkirakan terkendali di kisaran 3±1% hingga akhir tahun, defisit transaksi berjalan triwulan I yang diperkirakan di bawah 1,5% dari PDB, serta perbedaan suku bunga (yield spread) yang cukup tinggi (sekitar 7 persenan) antara yield SBN 10 tahun Indonesia (8,02%) dengan UST-Note 10 tahun (0,3% - 0,4%), yang mengindikasi nilai tukar undervalued (dinilai terlalu rendah), sehingga rupiah diprediksi akan bergerak stabil dan cenderung menguat.

Pernyataan board member The Fed (bank sentral AS) yang mengatakan ekonomi AS akan membaik di semester II serta wacana akan dibukanya beberapa wilayah di AS dan Eropa paska lockdown turut menambah gairah pasar.

Sementara itu, perseteruan yang makin panas antara AS dan China ditambah Rusia, ketegangan geopolitik di semenanjung Korea, serta putusan Makamah Konstitusi Jerman beberapa waktu lalu yang menyatakan Kebijakan QE dari Bank Sentral Eropa (ECB) tidak konstitusional berpotensi membawa sentimen negatif terhadap nilai rupiah ke depan.

Data dari sisi aliran modal masuk dan keluar (inflow-outflow) sepertinya masih relatif baik. Publikasi BI tanggal 6 Mei 2020 menunjukkan Inflow asing selama minggu pertama Mei sudah mencapai Rp1,17 triliun dari transaksi SBN di pasar perdana dan sekunder, sementara outflow selama bulan April 2020 tercatat Rp2,14 Triliun. Di sisi lain, secara historis, dalam rentang waktu 2011-2019, outflow relatif kecil dalam periode pendek (rerata outflow sebesar Rp29,2 triliun dengan durasi 3-4 bulan), dan diikuti dengan inflow yang besar dalam periode lebih panjang (rerata inflow Rp229,1 triliun dengan durasi 21 bulan).

Pertumbuhan ekonomi triwulan I yang hanya mampu bertengger di kisaran 2,97% (yoy) masih sangat bisa ditoleransi, meskipun lebih rendah dari berbagai prediksi sebelumnya. Data ini menunjukkan pandemi Covid-19 telah menginfeksi kesehatan fundamental ekonomi kita, baik dari sisi konsumsi (rumah tangga), produksi, pendapatan, investasi, serta ekspor-impor. Penurunan permintaan domestik menjadi salah satu kontributor utama penurunan tersebut. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I ini masih relatif baik jika dibandingkan dengan Tiongkok (-6,8%), AS (0,3%), Singapura (-2,2%), Korea Selatan (1,3%), hingga Uni Eropa (-3,3%).

Arah ke depan
Pemulihan ekonomi masih penuh ketidakpastian. Telaah dari sisi moneter menunjukkan banyak pekerjaan telah diupayakan pemerintah. Tidak jelasnya arah angin membuat kita perlu waspada, yang jelas Covid-19 telah mengubah arsitektur ekonomi dunia, mulai dari model bisnis hingga implementasi teknologi keuangan. Dari sisi moneter, diyakini otoritas moneter akan tetap menerapkan pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan. Selain itu, inflasi yang rendah mendukung pemerintah untuk meramu kebijakan QE yang lebih efektif. Lebih jauh, ruang penurunan suku bunga acuan bank sentral (BI7DRR) tampaknya masih terbuka, meskipun saat ini mungkin bukan waktu yang tepat.

Ekonomi Indonesia masih menghadapi ujian yang berat untuk tahun-tahun mendatang. Pasar perbankan memang perlu mendapat perhatian khusus karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dalam bahasa teknisnya disebut berpotensi membawa dampak sistemik. Di sisi lain, otoritas di sektor keuangan harus terus mengupayakan berbagai cara menciptakan stabilitas. Terakhir, semoga semua upaya ini mampu membawa ekonomi kita ke kondisi keseimbangan baru yang lebih berkeadilan, merata, dan sejahtera. Sebagai bangsa pejuang, kita optimis dapat melaluinya.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)