Apa Kabar Tol Laut di Era Jokowi Periode Kedua?

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Mendekati detik-detik tiup peluit babak pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, program Tol Laut terus "dibenahi". Sengaja diberi tanda petik kata dibenahi karena penulis ingin memberikan penekanan maknanya.

Tol Laut memang tengah dibenahi agar ia bisa diterima sebagai sebuah program yang berhasil dan karenanya layak diteruskan dalam babak kedua pemerintahan Jokowi.

Sejatinya, program yang satu ini masih berlepotan dengan inefisiensi. Belakangan, seperti yang diberitakan media, masalah teknis kapal mulai muncul yang mengakibatkan kapal telat sandar di pelabuhan tujuan.

Ihwal pembenahan Tol Laut sebetulnya bukan hanya dilakukan pada masa injury time tetapi sudah dilakukan jauh sebelumnya, setidaknya setelah diluncurkan pada 2015. Pasalnya, sejak saat itu masalah telah membelit program yang dicanangkan oleh Jokowi ketika maju sebagai capres dalam Pilpres 2014.

Foto: topik/jokowi jk topik kecil/Aristya rahadian krisabella

Persoalan utama Tol Laut adalah target yang diembannya, yaitu menekan disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa, tidak bisa terpenuhi. Jika pun dinilai berhasil, nilainya tidak signifikan.

Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Perhubungan mengakui hal ini. Muka pemerintah tentu saja tertampar dengan kinerja jeblok tersebut. Kalangan DPR RI pun mengamini inefisiensi program Tol Laut sehingga Parlemen belum menyetujui kelanjutan program tersebut.

Walaupun ini terkait soal penganggaran, Kemenhub tengah mengajukan kebutuhan subsidi untuk Tol Laut senilai Rp349,8 milyar untuk tahun depan, di mana penilaian DPR tadi tidak akan menghentikan program itu sama sekali. Hanya saja, besaran anggaran yang disetujui kemungkinan akan berkurang dari yang diusulkan, tapi tetap saja vonis bahwa Tol Laut inefisien itu "sesuatu" banget.

Mengapa Tol Laut dinilai tidak atau belum efisien?

Foto: Tol laut/doc.Kementerian PUPR/CNN

Ada kesesatan berpikir yang cukup fatal dalam program ini. Pemerintah menganggap permasalahan ketidakseimbangan kargo, juga disparitas harga, disebabkan oleh tidak performed-nya sektor pelayaran. Dengan begitu, maka yang diutak-atik hanya sektor yang satu ini. Padahal pelayaran hanyalah penopang geliat ekonomi yang lebih besar. Jika ekonomi berjalan baik, maka pelayaran juga akan sehat.

Ingat, ship follows the trade. Tidak perlu subsidi-subsidian segala. Menilik ke belakang, ketika Tol Laut masih embrional dalam materi debat/kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, program ini sebetulnya disiapkan tidak akan memakan subsidi. Namun, pada saat program Tol Laut dieksekusi pada 2015, nyatanya pemerintah membangun kapal-kapal baru dan memberikan subsidi untuk mendukung operasional yang besarnya mencapai ratusan miliar rupiah, setiap tahun.

Sepertinya, dalam 5 tahun ke depan pun program ini akan terus meminum subsidi. Tol Laut adalah gagasan Pendulum Nusantara yang diberi baju baru.

Sebagaimana jamak diketahui oleh komunitas kemaritiman di Tanah Air, sebelum pelaksanaan pesta demokrasi pada 2014, publik disuguhi sebuah ide besar dengan label Pendulum Nusantara.

Sayang, mana kala tiba musim pemilu (Pilpres 2014), gagasan tersebut seperti ditelan bumi dan lalu muncullah Tol Laut sebagai gantinya.

Dalam konsep Pendulum Nusantara pelabuhan-pelabuhan utama di dalam negeri akan dilayani kapal peti kemas berukuran sekitar 4.000-5.000 TEUs (twenty-foot equivalent units) yang bergerak seperti bandul jam.

Foto: Tol Laut/Kominfo

Kargo yang diangkut oleh kapal-kapal Pendulum Nusantara dioperasikan oleh swasta nasional, selanjutnya akan dipindahmuatkan (transshiped) ke kapal-kapal yang lebih kecil, yang juga dioperasikan oleh swasta, menuju pelabuhan-pelabuhan penyangga pelabuhan utama tadi.

Dalam khazanah dunia pelayaran, keterkaitan para pihak ini dikenal dengan istilah hub and spoke; hub-nya adalah pelabuhan utama sementara spoke-nya pelabuhan penyangga.

Foto: Tol Laut/doc.Presidenri.go.id

Baca: Ssst... Ada KPK di Proyek Blok Masela Senilai Rp 288 T

Dalam program Tol Laut, seperti yang diatur dalam SK Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor LIM-008/110/12/DJPL-18 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2019 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya, kapal-kapal Tol Laut/Perintis masih bergerak dari pelabuhan utama/hub menuju pelabuhan penyangga atau spoke.


(tas)