Tax Ratio Tinggi, Dejavu Politik Dua Calon Presiden

Hampir setiap 5 tahun sekali, isu perpajakan ikut memanaskan suhu politik Indonesia. Adalah hajatan "Pesta Demokrasi" yang kerap menjadi pemantiknya.

Seperti masa kampanye politik tahun 2014, dua pasangan calon presiden (capres) sama-sama umbar janji untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio menjadi 16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk mencapainya, pada Pemilu 2014, pasangan capres nomor urut 1 (Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) menawarkan program-program normatif seperti intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Sementara pasangan capres nomor urut 2 (Joko Widodo-Jusuf Kalla) menjanjikan reformasi perpajakan menyeluruh (regulasi, kelembagaan, dan administrasi) sebagai strategi.

Keluar sebagai pemenang adalah capres nomor 2, yang langsung tancap gas dengan memasang target penerimaan pajak super tinggi.

Walaupun realisasinya sampai detik ini hanya sebatas janji. Shortfall (kekurangan penerimaan) kembali terulang dalam 5 tahun terakhir dan tax ratio bukannya meningkat justru menyusut, dari 13,7% menjadi 11,5% pada akhir tahun 2018.

Foto: Suasana debat Capres ke-empat dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional di Hotel Shangri-La, Sabtu (30/3/2019). (REUTERS / Willy Kurniawan)

Memasuki tahun 2019, kontestasi politik kembali menghadirkan nuansa politis yang lebih dominan ketimbang rasionalitas. Dalam Pemilihan Presiden tahun ini (2019), Prabowo dan Jokowi kembali berebut kuasa.

Bedanya, mereka bertukar nomor urut dan berganti calon wakil presiden (cawapres). Jokowi sebagai petahana kali ini mendapatkan nomor urut 1, dengan menggandeng tokoh ulama, Ma'ruf Amin. Sedangkan Prabowo berduet dengan pengusaha muda, Sandiaga Uno, mencoba peruntungan kembali dengan mengantongi nomor urut 2.

Janji-janji politik keduanya-terutama di bidang perpajakan, hampir tidak jauh beda.

Prabowo konsisten dengan target tax ratio 16%, meskipun di sisi lain menjanjikan pemangkasan tarif pajak untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan korporasi. Sementara Jokowi mencoba realistis-dengan hanya berani memasang target tax ratio 12,2% untuk tahun 2019.

Bagaimana cara mencapainya?

Alih-alih menjabarkan lebih rinci strategi dan teknis untuk mencapainya, keduanya justru masih berkutat pada tataran normatif dan bahasa-bahasa populis.

perkembangan Tax ratio (%PDB)
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Global	14,47	13,26	13,59	13,98	14,02	14,32	14,52	14,51	14,41
Singapura	13,85	13,07	12,97	13,27	13,79	13,41	13,70	13,31	13,71	14,83
Thailand	15,38	14,19	14,93	16,36	15,44	17,01	15,81	16,12	15,42	14,81
Malaysia	14,66	14,94	13,33	14,79	15,61	15,31	14,84	14,28	13,76	14,30
Kamboja	10,56	9,65	10,00	10,15	11,08	12,08	14,63	14,17	15,26
Filipina	13,59	12,23	12,15	12,38	12,89	13,31	13,61	13,63	13,68	14,24
Laos	12,10	12,76	13,03	13,15	13,61	13,74	13,83	13,51	12,94	12,24
Vietnam	22,40	20,56	22,32	22,21	18,98	19,07
Indonesia	13,31	11,06	10,54	11,16	11,38	11,29	10,84	10,75	10,33	10,70	11,5*
Myanmar	4,52	5,53	5,84	6,01	6,41	6,02
(Sumber: Bank Dunia & Kementerian Keuangan, diolah)                                                               *Perhitungan sementara

 

Terlepas dari hirup-pikuk politik yang bising 5 tahun sekali, faktanya memang tax ratio Indonesia tergolong rendah di dunia, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Sebenarnya ini cerita lama karena penurunan tax ratio Indonesia sejatinya sudah terjadi sejak tahun 2009. Bahkan kalau datanya ditarik lebih panjang lagi, tax ratio Indonesia pernah mencapai rekor tertinggi pada tahun 1981 (21,9% dari PDB) dan setelahnya terjun bebas.

Alih-alih mencari "kambing hitam" atau mencari pembenaran, alangkah lebih bijak jika para capres dan tim suksesnya duduk bersama merumuskan strategi terbaik untuk meningkatkan rasio pajak.

Otoritas pajak harus hati-hati dalam menganalisis perubahan model bisnis dan gaya hidup manusia, serta dampaknya terhadap perpajakan harus dikaji secara serius.

Dalam berbagai hal, otoritas pajak harus selangkah lebih maju atau bahkan dua-tiga langkah di depan Wajib Pajak, dengan merancang regulasi dan sistem perpajakan yang lebih adaptif dan solutif, serta tidak mudah diakali.

Dalam hal ini, perkembangan teknologi bukan hanya membuka peluang ekonomi yang semakin besar tetapi juga ada potensi pajak yang cukup signifikan untuk menambah kas negara.

Tren bisnis di era digital ini menambah "pekerjaan rumah" DJP dalam mengoptimalkan penggalian pajak di sektor-sektor usaha yang selama ini sulit terdeteksi (underground economy) dan sulit untuk dipajaki (non-taxable).

Sebagian besar pelaku ekonomi yang beraktivitas di area ini adalah Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya mencapai 59,2 juta pengusaha (Kemenkop UKM, 2019). Sementara itu, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak baru 1,5 juta UMKM (DJP, 2017).

Alhasil, sumbangan pajak UMKM terhadap penerimaan negara masih sangat kecil. Kebijakan pemerintah memangkas tarif PPh final menjadi 0,5%--yang dibayangi penerapan pajak progresif secara bersamaan--sejatinya merupakan langkah awal yang baik untuk memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan pencapaian penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Hanya saja diperlukan inovasi lebih lanjut agar pajak tidak hanya menyentuh aktivitas ekonomi yang sifatnya konvensional tetapi juga dapat menjangkau transaksi ekonomi di ruang digital.

Semoga eksekusi dari kebijakan ini berlanjut dan tidak dibatalkan di tengah jalan seperti halnya aturan pajak e-commerce.

Terlepas dari itu, alangkah baiknya jika para politisi memetakan dahulu persoalan fundamental perpajakan Indonesia dan menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang-sebelum menjanjikan kenaikan tax ratio setinggi-tingginya.

Harus diingat, pajak adalah bagian dari ekonomi, yang jika dipaksakan penarikannya dalam jumlah besar akan mengurangi potensi ekonomi yang selama ini dikelola sektor private.

Alih-alih meningkatkan penerimaan pajak, yang terjadi justru bisa sebaliknya: ekonomi melambat dan setoran pajak tersendat.

Namun, bukan berarti tren penurunan tax ratio terus disepelekan jika tidak ingin dicap sebagai negara pencetak utang. Intinya, mengatasi berbagai persoalan pajak tidak seperti membalikan telapak tangan atau semudah mengumbar janji tax ratio tinggi.

Perlu perencanaan yang matang, peta jalan yang jelas, dan implementasi yang konsisten dan berkesinambungan.

Jangan sampai 5 tahun sekali kebijakan perpajakan dirombak hanya karena presidennya ganti. Lagi-lagi ini soal pilihan kebijakan, yang arahnya mulai ditentukan pada 17 April 2019 ini.