MARKET DATA

Siap-Siap! Pelaku Investasi Bodong Akan Ditangkap dan Asetnya Dirampas

Chandra Dwi Pranata,  CNBC Indonesia
19 November 2026 12:25
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026). (Tangkapan layar TV Parlemen)
Foto: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026). (Tangkapan layar TV Parlemen)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan menindak tegas para pelaku investasi bodong. Bukan hanya pelakunya saja yang ditangkap, tetapi asetnya juga dirampas.

Ini karena telah disahkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR hari ini, Kamis (19/11/2026). Dalam UU tersebut, aset para pelaku investasi bodong bisa dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan.

"Dengan UU ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat dalam putusan pengadilan," ungkap Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Selama ini, Habiburokhman mengakui hambatan terberat bagi para korban investasi bodong adalah bisa kembalinya aset mereka.

"Hambatan kemarin ketika pelaku tertangkap pelakunya pasang badan dia rela masuk penjara tapi sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah dan uangnya tidak kembali ke masyarakat tidak kembali ke korban," bebernya.

Setiap bulan kata Habiburokhman, Komisi III DPR selalu mendapatkan laporan adanya investasi bodong. Jumlah korbannya sangat banyak.

"Ini seperti investasi bodong. Datang ke Komisi III hampir setiap bulan, ada korban investasi bodong perdagangan saham bodong, travel umrah dan haji bodong. Korbannya sangat banyak sekali," ujar dia.

Adapun ruang lingkup dalam UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, adalah sebagai berikut:

  • Tindak Pidana narkotika dan psikotropika
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
  • Tindak pidana penyelundupan manusia
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
  • Tindak pidana perdagangan orang
  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunaka sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]
Next Article RUU Perampasan Aset: Uang Korban Investasi Bodong Bisa Kembali


Most Popular
Features