RUU Perampasan Aset: Uang Korban Investasi Bodong Bisa Kembali
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan para korban perdagangan saham atau investasi bodong bisa kembali mendapatkan uang ganti kerugian.
Hal ini sebagaimana termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Rancangan undang-undang itu sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR pada besok, Kamis (19/11/2026).
Dalam RUU Itu, DPR menetapkan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas masuk ke dalam jenis tindak pidana yang bisa dikenai perampasan aset.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," ujar Habiburokhman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman mengatakan selama ini banyak korban investasi atau perdagangan saham bodong yang mengadu ke Komisi III DPR. Sebab, uang ganti kerugian dari tindak pidana itu diberikan kepada negara terlebih dahulu.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan uang ganti kerugian itu pada akhirnya pun tidak langsung diberikan kepada korban. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban pun tidak mendapatkan sepeser pun kerugiannya.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati enam tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Adapun, tindak pidana itu meliputi tindak pidana korupsi; tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
"Diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR," ujar pria yang akrab disapa sebagai Eddy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).
Selain itu, beleid ini juga mengatur jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas; hukum acara perampasan aset, baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
Menurutnya, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
Selanjutnya, beleid ini juga mengatur pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto; pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel; dan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]