DPR Minta Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Tetap Lewat Pengadilan
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction-Based / NCB) harus diterapkan secara terbatas sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
Ia memastikan setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset tetap harus melalui pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Apalagi, penerapan NCB menurutnya memiliki kompleksitas tersendiri karena menggunakan hukum acara khusus yang memadukan karakteristik kuasi-pidana dan kuasi-perdata.
Karena itu, pengaturan mekanisme tersebut perlu memperhatikan batasan penerapan serta menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
"Berkaitan dengan prinsip hukum kita, ultimum remedium, digunakan manakala undang-undang lain sudah tidak mampu lagi. Kami harus sampaikan bahwa dalam undang-undang ini kita menggunakan hukum acara khusus, kuasi pidana dan kuasi perdata. Di atas semua ini, kami ingin tegaskan bahwa sita, perampasan, atau apapun harus lewat pengadilan," tutur Soedeson, dikutip dari keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Ia pun menegaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, tindak pidana korupsi sebagai fokus utama, disertai tindak pidana lainnya yang memiliki batasan jelas.
"Judul undang-undang yang kami sudah sepakat dengan pemerintah adalah Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Konsentrasi kita, penekanan kita kepada korupsi, dan kita tidak menggunakan frasa ekonomi karena frasa itu akan menjadi luas sekali, harus strict," ujar Soedeson.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengusulkan mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Namun, mekanisme tersebut diusulkan hanya berlaku untuk aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar.
Usulan tersebut tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 66 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang dibahas dalam Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin), Rabu (11/11/2026).
Dalam dokumen DIM yang dipaparkan dalam rapat, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana harus memenuhi sejumlah ketentuan dan kriteria, salah satunya nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Ketentuan tersebut telah mendapatkan persetujuan tim perumus.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra membenarkan adanya usulan tersebut. Dengan demikian, perampasan aset nantinya dapat dilakukan melalui putusan hakim, maupun tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku.
"Iya, (perampasan aset terhadap pelaku pidana bisa dilakukan) berdasarkan putusan hakim dan tidak ada putusan," ujar Dhahana saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Dhahana menjelaskan, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit maupun cacat permanen.
Dalam kondisi tersebut, meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, proses perampasan aset tetap dapat berjalan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap yang bersangkutan.
"Ya pertama dia sebagai pelaku, ternyata pada saat dinyatakan pelaku itu, dia itu melarikan diri. Dia itu meninggal, dia cacat permanen. Itu yang menjadi subjeknya," ujarnya.
Berdasarkan dokumen DIM, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCB) akan melalui sejumlah tahapan.
Tahapan tersebut meliputi penelusuran, pemblokiran dan penyitaan aset, pemberkasan, pengajuan permohonan perampasan aset, pemanggilan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, pelaksanaan putusan, hingga upaya hukum.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]