Tak Hanya Korupsi, Perampasan Aset Bisa SasarPelaku Terorisme-Narkoba
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati enam tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.
Hal ini sebagaimana termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan disahkan DPR dalam Rapat Paripurna esok hari, Kamis (19/11/2026).
Adapun, tindak pidana itu meliputi tindak pidana korupsi; tindak pidana narkotika dan psikotropika; tindak pidana pendanaan terorisme; tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang; dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
"Diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR," ujar pria yang akrab disapa sebagai Eddy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).
Selain itu, beleid ini juga mengatur jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas; hukum acara perampasan aset, baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
Menurutnya, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
Selanjutnya, beleid ini juga mengatur pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto; pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel; dan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada besok, Kamis (19/11/2026).
Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua Panja RUU Perampasan Aset yang juga merupakan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan pengesahan bakal dilakukan di sela rapat paripurna besok.
"Iya (rapat paripurna besok)," ujar Habiburokhman saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]