Setelah 18 Tahun Akhirnya RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU
Jakarta, CNBC Indonesia - DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. RUU Perampasan Aset nyatanya sudah diusulkan sejak lama yaitu 18 tahun yang lalu.
"Karena sudah 18 tahun, ini diusulkan sejak awal dahulu 18 tahun yang lalu dan sudah 1 tahun lebih UU ini berproses di Komisi III tepatnya sejak Agustus 2025 diproses di Komisi III DPR," ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan dalam UU Perampasan Aset, ada tranformasi paradigma keadilan dan pemulihan terhadap aset negara dan juga korban. Penegasannya cukup signifikan misalnya kondisi saat ini bahwa tujuan penghukuman sebelumnya hanya pemenjaraan pelaku pidana yang hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional.
"Sementara paradigma dalam UU Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban," bebernya.
"Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan hukm acara tanpa putusan pidana atau non constitute base. Lalu kita mengenakan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban dengan perspektif korban," timpalnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani telah mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU setelah meminta persetujuan anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR.
"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawan Anggota Dewan.
"Terima kasih. Alhamdulillah," tutup Puan sambil mengetok palu.
(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]