India Kena Masalah Besar Usai Jadi Raja Beras Dunia, Kenapa?
Jakarta, CNBC Indonesia - India kini menghadapi persoalan baru setelah berhasil menjadi salah satu raksasa beras dunia. Produksi yang melonjak dan ekspor yang terus meningkat justru memicu penumpukan stok serta membengkaknya anggaran subsidi pangan pemerintah.
Melansir Reuters, Rabu (18/11/2026), beban tersebut semakin menjadi perhatian pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi karena lebih dari dua pertiga anggaran subsidi pangan pemerintah pusat digunakan untuk beras.
Pada tahun anggaran 2025/2026, total subsidi pangan mencapai 2,28 triliun rupee atau sekitar Rp436,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan satu dekade sebelumnya.
"Pada dasarnya, kita menggunakan uang pembayar pajak untuk menyubsidi konsumen asing," ujar Ashok Gulati, ekonom pertanian sekaligus mantan penasihat pemerintah untuk urusan harga komoditas. Ia menilai surplus beras India dijual ke pasar global dengan harga lebih rendah dibandingkan produk pesaing.
Produksi Melonjak, Gudang Mulai Penuh
Keberhasilan India menjadi produsen beras utama dunia tidak terlepas dari kemajuan teknologi pertanian dan kebijakan subsidi yang diterapkan sejak pertengahan 1960-an. Pengembangan varietas padi yang lebih tahan banjir memungkinkan produksi meningkat di wilayah timur yang sebelumnya kerap mengalami gagal panen.
Hasilnya, produksi beras India melonjak sekitar 50% dalam satu dekade hingga mencapai rekor 154 juta ton pada 2025/2026. Jumlah tersebut jauh melampaui konsumsi domestik yang diperkirakan hanya 107 juta ton di negara berpenduduk sekitar 1,4 miliar jiwa itu.
India kini menyumbang sekitar 40% perdagangan beras dunia. Ekspornya meningkat dua kali lipat dalam satu dekade menjadi 22,3 juta ton pada 2025, tetapi lonjakan produksi membuat kapasitas penyimpanan pemerintah semakin tertekan.
"Kami kehabisan ruang penyimpanan," ujar Navin Aggarwal, pengusaha penggilingan beras di Odisha.
Subsidi Beras Picu Ketegangan dan Persaingan Global
Melimpahnya produksi juga memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Sejumlah pemerintah daerah memberikan bonus tambahan di luar harga pembelian minimum yang ditetapkan pemerintah federal sehingga petani semakin terdorong menanam padi.
Pemerintah pusat menilai kebijakan tersebut memperparah surplus dan menghambat produksi komoditas lain, seperti kacang-kacangan dan biji minyak yang justru masih harus diimpor.
Dampaknya merembet ke perdagangan internasional. Amerika Serikat (AS), Thailand, dan Vietnam mengeluhkan persaingan harga dari beras India yang dijual sekitar US$110 atau Rp2 juta per ton lebih murah dibandingkan harga acuan beras Thailand.
Presiden AS Donald Trump bahkan pernah menuduh India melakukan praktik dumping, meski New Delhi membantah tuduhan tersebut.
Persoalan lainnya adalah ketergantungan produksi terhadap subsidi dan penggunaan pupuk serta air yang besar. Pada 2025, India menghabiskan US$22,7 miliar atau sekitar Rp413,1 triliun untuk mengimpor biji minyak dan kacang-kacangan, sementara ekspor beras menghasilkan US$12 miliar atau sekitar Rp218,4 triliun.
Pemerintah juga menghadapi beban subsidi pupuk yang diperkirakan melampaui 3 triliun rupee pada 2026/2027.
Pemerintah Modi kini berupaya mengendalikan produksi dengan mendorong negara bagian mengurangi bonus tambahan bagi petani padi. Namun, langkah tersebut sulit dilakukan karena pemerintah daerah khawatir kehilangan dukungan politik dari kalangan petani.
"Pemerintah negara bagian memandang bonus sebagai sarana untuk memenangkan pemilihan umum," ujar Abhishek Govilkar, kepala agribisnis perusahaan konsultan BigMint.
(luc/luc)