Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, Para Pengusaha Teriak!

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
Rabu, 18/11/2026 16:10 WIB
Foto: Aktivitas pertambangan batubara milik Bayan Resources di Tabang/Pakar, Kalimantan, Jumat (17/11/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan 70% hasil pertambangan di dalam negeri bisa dinikmati oleh negara. Bahkan tak tanggung-tanggung, Prabowo juga meminta supaya Indonesia bisa menguasai saham-saham para pemilik pertambangan tersebut.

Merespons keinginan Presiden Prabowo itu, beberapa pengusaha pertambangan buka suara. Yang terbaru adalah pengusaha pertambangan yang tergabung dalam Indonesian Mining Association (IMA).

IMA


Sari Esayanti, Direktur Eksekutif API-IMA menuturkan, bahwa pihaknya memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

Namun, dalam menerjemahkan target 70%, IMA mendorong agar penilaian mencakup seluruh manfaat dan kontribusi yang dihasilkan kegiatan pertambangan, dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang memiliki siklus investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang sehingga tidak seluruh kontribusinya dapat dinilai dalam rentang waktu satu tahun.

"Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan, mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan," terang Sari Esayanti kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/11/2026).

Ia mengklaim, berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, lebih dari 80% total pengeluaran dilakukan di dalam negeri, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, hingga pajak, royalti, pajak daerah, dan berbagai kewajiban lainnya.

Kehadiran industri pertambangan, kata Sari, juga turut mendorong pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Keseluruhan aktivitas tersebut memberikan dampak ekonomi yang luas melalui perputaran belanja di dalam negeri, penguatan rantai pasok domestik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Manfaat ekonomi juga tercipta dari keuntungan perusahaan yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha dan menjaga keberlanjutan operasi. Re-investasi tersebut kembali mendorong pembelanjaan dan aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung keberlanjutan kontribusi industri dalam jangka panjang. Hal ini penting mengingat pertambangan merupakan industri padat modal, berisiko tinggi, dan membutuhkan investasi jangka panjang," tegas Sari.

Karena itu, IMA mendorong agar pembahasan angka 70% diawali dengan pemetaan seluruh kontribusi yang telah diberikan industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional. Pemetaan tersebut selanjutnya perlu mempertimbangkan karakteristik dan keekonomian usaha pertambangan dalam jangka panjang agar upaya meningkatkan manfaat bagi negara tetap sejalan dengan keberlanjutan operasi dan investasi.

Apindo

Ketua Komite Pertambangan Minerba Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia menilai manfaat yang didapat oleh negara dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara cukup banyak, terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Perorangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), hingga royalti.

Memang belum terdapat studi yang memperhitungkan tarif pajak efektif dibandingkan total laba atau pendapatan sebelum pajak. Tapi Hendra menilai porsi yang diterima negara lebih besar dibandingkan perusahaan.

"Tapi sepertinya porsi yang diterima oleh negara bisa jadi lebih besar dibandingkan perusahaan. Tarif royalti untuk beberapa komoditas termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan beberapa negara-negara produsen komoditas sejenis," kata Hendra kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (18/11/2026).

Dia menegaskan perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak kecil dari tahap eksplorasi, operasi produksi, reklamasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, hingga pascatambang.

Kendati begitu, dia tak menampik terdapat sejumlah perusahaan pertambangan yang mengabaikan kewajiban ke negara, termasuk dalam membayar royalti atau menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

"Termasuk porsi penerimaan negara dari berbagai pajak non-pajak dan pungutan yang diterima oleh negara dari kegiatan pertambangan bisa dikatakan relatif cukup besar," paparnya.

IMEF

Di sisi lain, Ketua Umum Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo meyakini porsi penerimaan negara dari usaha pertambangan telah melebihi besaran 70%, jika memperhitungkan berbagai setoran dan kewajiban penambang ke negara.

Sementara jika nantinya negara harus memiliki sekitar 70% saham usaha pertambangan, hal tersebut bisa saja dilakukan namun secara perhitungan keekonomian tambang perlu dihitung secara cermat.

Singgih bilang, dengan porsi kepemilikan negara lebih dari 51% dalam perusahaan pertambangan maka besaran investasi, teknologi yang dimanfaatkan, hingga kewajiban hilirisasi bakal menjadi tanggung jawab negara.

"Saya yakin, bisa jadi yang diberikan dengan rezim saat ini, bisa jauh lebih besar dari 70%. Jadi jangan sebatas melalui pengukuran buku perusahaan di akhir tahun, namun harus melihat kontribusi selama tambang dioperasikan, termasuk multiplier effect yang terbangun," ujar Singgih kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (18/11/2026).

"Harus diakui, Indonesia bukan sebagai satu-satunya negara yang memiliki SDA, jadi memperhitungkan dampak kebijakan pada investor tambang semestinya harus dilihat dengan lebih detail, sekaligus membandingkan dengan negara lain dalam mengelola industri pertambangan," tuturnya.

Kata Perhapi

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai porsi pemerintah dari hasil pertambangan sebenarnya sudah cukup besar yang berasal dari kewajiban perpajakan dan PNBP.

Dia menerangkan, sejumlah pajak yang dikenakan ke sektor pertambangan adalah; PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 19, PPH Pasal 15, PPh Pasal 4 ayat 2; PPn, dan PBB.

Sementara untuk PNBP, Sudirman menyatakan negara mendapatkan pungutan dari Iuran Tetap atau deadrent, yakni; pungutan hasil produksi seperti royalti dan dana hasil produksi batu bara (DHPB), iuran eksplorasi, jasa kepelabuhanan, dan bagi hasil keuntungan untuk Pemerintah pusat sebesar 4% dari laba bersih.

"Dari beberapa informasi dan data yang kami dapatkan dari sejumlah Perusahaan pertambangan khususnya pada komoditas batu bara, sebenarnya penerimaan negara dari Pajak dan PNBP jauh lebih besar dibandingkan Keuntungan yang didapatkan perusahaan pertambangan itu sendiri," kata Sudirman kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (18/11/2026).

Dia memperkirakan total persentase penerimaan negara dari industri pertambangan batu bara bisa mencapai 32% dari pendapatan hasil penjualan, yang terdiri atas PNBP sebesar 26% dan pajak sebesar 6% dari pendapatan.

"Sementara Keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan itu hanya di kisaran kurang dari 10% saja dari total Revenue. Artinya sebenarnya total penerimaan negara dari penjualan hasil industri pertambangan batubara tsb sudah sekitar 3 kali lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan perusahaan," tandasnya.


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Apindo Berharap Menkeu Baru Bisa Selesaikan Isu Bottlenecking