MARKET DATA

Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, PDIP: Kami Dukung Penuh!

Firda Dwi Muliawati,  CNBC Indonesia
18 November 2026 13:15
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDIP Yulian Gunhar. (Dok. DPR RI)
Foto: Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDIP Yulian Gunhar. (Dok. DPR RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yulian Gunhar mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait minimal 70% hasil pertambangan harus dinikmati oleh negara.

Gunhar menilai instruksi tersebut dapat menjadi langkah mengembalikan penguasaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) ke kepentingan nasional serta mengoreksi praktik pengelolaan pertambangan yang belum sepenuhnya memberikan manfaatkan bagi masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP tersebut meyakini negara tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi sebagai pemilik sumber daya alam tetapi memperoleh sebagian kecil manfaat ekonomi dari aktivitas eksploitasi yang berlangsung di wilayahnya sendiri.

"Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri," ujar Gunhar melalui keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Gunhar menyatakan arahan Prabowo tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Gunhar, frasa 'dikuasai oleh negara' tidak boleh dimaknai sebatas kewenangan di atas kertas hanya untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, mengatur investasi, atau memungut pajak dan royalti.

Dia menilai negara harus memiliki kewenangan untuk menentukan arah pengelolaan, mengendalikan produksi, memastikan pembagian manfaat yang adil, serta menjamin agar kekayaan alam memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kekayaan alam bukan untuk memperkaya segelintir pemilik modal, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, target minimal 70% yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan mekanisme pengawasan yang kuat," katanya.

Tiru China dan Rusia

Gunhar mencontohkan praktik pengelolaan sumber daya alam di sejumlah negara besar yang telah menjalani semangat tersebut, terutama Rusia dan China.

"Perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft menjadi contoh penting keterlibatan negara dalam mengendalikan sektor strategis, yang juga ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam," tuturnya.

Sementara China, lanjutnya, turut menerapkan model penguasaan negara, bahkan lebih besar. Di mana banyak perusahaan tambang terbesar China mencatat rata-rata kepemilikan pemerintah mencapai sekitar 78%.

"Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan titah baru dalam penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI, khususnya di sektor pertambangan. Ia meminta agar minimal 70% dari hasil tambang bisa dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham-saham perusahaan tambang di Tanah Air.

"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).

"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.

Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi itu menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.

Prabowo mencatat, sudah bertahun-tahun kekayaan negara hanya dikeruk oleh investor asing, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.

"Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, 'Saya Warga Negara Indonesia.' Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," paparnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Direnovasi! Prabowo Bakal Kasih Rp4 Miliar Tiap Puskesmas


Most Popular
Features