Belajar dari China & Rusia, Negara Bisa Nikmati 70% Hasil Pertambangan
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa pemanfaatan hasil sumber daya alam RI, khususnya di sektor pertambangan minimal 70% bisa dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham-saham perusahaan tambang yang ada di dalam negeri.
Berkaca dari keinginan Presiden Prabowo itu, Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai PDIP, Yulian Gunhar mendukung pernyataan tersebut. Sejatinya, Indonesia bisa berkaca dari sejumlah negara besar yang telah menjalani semangat tersebut.
Gunhar mencontohkan praktik pengelolaan sumber daya alam di sejumlah negara besar yang telah menjalani semangat tersebut adalah Rusia dan China. "Perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft menjadi contoh penting keterlibatan negara dalam mengendalikan sektor strategis, yang juga ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam," tutur Gunhar dalam pernyataannya, Rabu (18/11/2026).
Sementara China, lanjutnya, turut menerapkan model penguasaan negara, bahkan lebih besar. Di mana banyak perusahaan tambang terbesar China mencatat rata-rata kepemilikan pemerintah mencapai sekitar 78%.
"Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis," tandasnya.
Gunhar meyakini negara tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi sebagai pemilik sumber daya alam tetapi memperoleh sebagian kecil manfaat ekonomi dari aktivitas eksploitasi yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
"Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri," ujar Gunhar.
Arahan Prabowo tersebut, kata Gunhar, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut Gunhar, frasa 'dikuasai oleh negara' tidak boleh dimaknai sebatas kewenangan di atas kertas hanya untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, mengatur investasi, atau memungut pajak dan royalti.
"Kekayaan alam bukan untuk memperkaya segelintir pemilik modal, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, target minimal 70 persen yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan mekanisme pengawasan yang kuat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan titah baru dalam penguasaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam RI, khususnya di sektor pertambangan. Ia meminta agar minimal 70% dari hasil tambang bisa dinikmati negara. Bahkan, bila perlu, negara turut menguasai saham-saham perusahaan tambang di Tanah Air.
"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi itu menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.
(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]