Pengusaha Curhat Dapur MBG Tak Berani Kontrak-Ikan Kalah, Minta Sanksi

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
Selasa, 17/11/2026 15:35 WIB
Foto: Pekerja memotong Ikan Lele yang akan di distribusikan ke SPPG di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setiap harinya UMKM ini mengirimkan 300 KG Lele ke SPPG. (Dok. SPPG)

Jakarta, CNBC Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan menjadi salah satu pasar besar bagi produk perikanan dalam negeri. Namun, pelaku usaha mengungkapkan masih ada persoalan dalam penyerapan ikan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) Susilo Hartoko, mengatakan selama ini dapur MBG cenderung mempertimbangkan harga dalam memilih bahan pangan. Kondisi tersebut membuat produk ikan berpotensi kalah bersaing dengan komoditas lain, seperti telur, yang harganya lebih murah.

"Namanya dapur tidak akan pernah berani berkontrak dengan kami. Karena apa? Karena berbicara dapur, berbicara profit oriented. Ketika berbicara harga ikan lebih tinggi daripada harga telur, pasti dia memilih telur. Itu kelemahannya," kata Susilo dalam diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).


Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku usaha perikanan yang berharap program MBG dapat menjadi pasar potensial untuk menyerap hasil produksi budidaya ikan.

Padahal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat, termasuk dengan memasukkan ikan ke dalam menu dapur MBG.

Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Yuwono, mengatakan dalam rencana aksi Gemarikan, dapur didorong untuk memasak ikan setidaknya dua kali dalam seminggu.

"Dan luar biasanya juga di rencana aksinya itu, setidak-tidaknya dua kali dalam seminggu dapur itu kita minta untuk memasak ikan," ujar Budi dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, Susilo menilai kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aturan yang lebih tegas hingga tingkat pengelola dapur SPPG. Dengan begitu, penyerapan ikan tidak hanya bergantung pada pertimbangan bisnis masing-masing dapur.

Ia berharap aturan turunan dari Perpres 74/2026 dapat mengatur kewajiban dapur dalam menyerap produk perikanan, termasuk melalui keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, yang diteruskan hingga pengelola SPPG di daerah.

"Sehingga mitra tidak bisa bergerak karena mengacu kepada aturan. Dan harus ada sanksi. Nah, gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika pas perpres tidak ada konsekuensi logisnya di lapangan, percuma," tambah Susilo.

Susilo menambahkan, pihaknya berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian pasar bagi pembudidaya ikan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Menurut dia, ketersediaan stok ikan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG sebenarnya bukan persoalan besar. Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia bahkan telah melakukan pemetaan di 20 daerah untuk melihat kondisi pasokan di lapangan.

"Kebetulan saya bersama anggota asosiasi yang lainnya juga, kami punya pemetaan di 20 daerah dan kami mengambil sampling, rata-rata kalau terkait dengan masalah stok, kita ini nggak ada masalah. Dan 100% mau butuh berapa saja kita bisa, apalagi nanti kalau ditambah dengan program budidaya tematik," ungkapnya.

Ia pun berharap pemerintah dapat memastikan pelaksanaan Perpres Gemarikan berjalan hingga tingkat dapur sehingga produk ikan dari pembudidaya dapat terserap secara berkelanjutan.

Diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Diskusi Bincang Bahari di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)


(dce)
Saksikan video di bawah ini:

KKP Tingkatkan Produksi Perikanan dengan Modernisasi Pelabuhan