Ada Kasus Keracunan, BGN Periksa 172 Dapur MBG di Pati
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan memeriksa seluruh 172 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut, menyusul adanya kejadian keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan proses penyiapan makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sekaligus mengecek kelayakan fasilitas dan kapasitas dapur dalam melayani penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memperkuat pengawasan setelah kejadian keracunan di Pati. Ia mengakui masih ada kemungkinan terdapat SPPG yang tidak menjalankan seluruh tahapan penyiapan makanan sesuai SOP.
"Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Namun, di antara semua, ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kita evaluasi terus," kata Trenggono dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9/2026).
BGN juga menegaskan, akan memberikan sanksi terhadap SPPG yang ditemukan tidak memenuhi standar keamanan. Bahkan, dapur yang dinilai buruk dapat dihentikan operasionalnya secara permanen.
"SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kita di BGN," tegasnya.
 Wakil Kepala BGN Trenggono memastikan penanganan terhadap penerima manfaat yang terdampak kejadian keracunan tetap menjadi prioritas.(Dok: Humas BGN) Foto: Wakil Kepala BGN Trenggono memastikan penanganan terhadap penerima manfaat yang terdampak kejadian keracunan tetap menjadi prioritas.(Dok: Humas BGN) |
Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, pemeriksaan seluruh SPPG akan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah mulai pekan depan. Pemeriksaan akan melibatkan sejumlah instansi untuk memastikan kondisi masing-masing dapur.
"Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati," ujar Chandra.
Menurut Chandra, pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi fisik dapur. Kapasitas SPPG juga akan diperiksa agar jumlah makanan yang disiapkan sesuai dengan kemampuan dapur dan jumlah penerima manfaat.
"Misalkan dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000. Itu yang akan kami evaluasi," katanya.
Pemeriksaan akan dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, serta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Pati. Hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi BGN untuk menentukan kelayakan masing-masing SPPG.
"Kalau ada yang tidak sesuai SOP, nanti akan kami rekomendasikan. Hasilnya akan kami kirimkan ke BGN untuk evaluasi. Kami hanya bisa merekomendasikan, misalkan dapur ini layak atau dapur ini perlu diperbaiki. Keputusannya tetap dari BGN," tutur dia.
59 Orang Masih Dirawat
Sementara itu, BGN memastikan penanganan terhadap penerima manfaat yang terdampak kejadian keracunan tetap menjadi prioritas.
Trenggono mengatakan, hingga Kamis (10/9/2026) siang atau sore, masih ada 59 orang yang menjalani perawatan. Namun, seluruhnya disebut dalam kondisi membaik.
"Kami bersama Bapak Plt. Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai dengan siang atau sore hari ini, masih ada 59 yang masih dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi yang segera pulih. Tidak ada yang kondisinya mengkhawatirkan," ujar Trenggono.
Ia memastikan biaya perawatan seluruh penerima manfaat yang terdampak akan ditangani oleh pemerintah daerah bersama BGN.
"Yang jelas semua akan ditangani oleh pemerintah daerah maupun dari BGN. Jadi, tidak ada masalah untuk biayanya, sudah diatasi semua baik dari pemda maupun BGN," katanya.
Trenggono berharap penguatan pengawasan setelah kejadian tersebut dapat mencegah kasus serupa kembali terjadi dalam pelaksanaan MBG.
"Harapannya tentu tidak ada lagi makanan MBG yang disiapkan menimbulkan kejadian seperti ini," ucapnya.
Chandra mengatakan, pemerintah daerah sejak awal memprioritaskan keselamatan penerima manfaat dalam menangani kejadian tersebut.
"Kami memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya hal-hal seperti ini yang menyangkut dengan nyawa. Makanya kemarin juga saya putuskan untuk kondisinya adalah KLB, karena kami utamakan masalah penyelamatan dulu. Makanya kami handle secara langsung," ujar Chandra.
 Wakil Kepala BGN Trenggono memastikan seluruh SPPG menjalankan proses penyiapan makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). (Dok: Humas BGN) Foto: Wakil Kepala BGN Trenggono memastikan seluruh SPPG menjalankan proses penyiapan makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). (Dok: Humas BGN) |