Kata-Kata Nusron Saat Sebut Hamba Allah Soal 16.000 Ha Lahan di Banten
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan sekitar 16.000 hektare (ha) lahan di Tangerang, Banten, telah telanjur mengantongi izin untuk kegiatan nonpertanian. Padahal, lahan tersebut masuk dalam persoalan pengendalian alih fungsi lahan sawah.
Nusron menjelaskan, persoalan perizinan menjadi salah satu faktor yang membuat Provinsi Banten belum mampu memenuhi target perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87%.
Berdasarkan data pemerintah per 10 November 2026, capaian LP2B di Banten baru mencapai 84,73%. Angka tersebut masih di bawah target nasional, meskipun secara keseluruhan capaian LP2B Indonesia sudah mencapai 87,98%.
Menurut Nusron, sejumlah lahan di Banten telah lebih dahulu mendapatkan izin untuk kegiatan nonpertanian, termasuk pembangunan perumahan dan kawasan industri. Izin tersebut bahkan telah diterbitkan sejak beberapa tahun lalu.
"Di lokasi tersebut ini izinnya ada yang terbit tahun 2019, ada yang tahun 2024, ada yang tahun 2015. Sudah izin usahanya terbit di situ. Untuk kepentingan ada yang perumahan, ada yang industri," kata Nusron dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia kemudian mengungkapkan, salah satu wilayah dengan persoalan perizinan tersebut adalah Tangerang. Tercatat sekitar 16.000 ha lahan telah telanjur mendapatkan izin nonpertanian, meskipun proses alih fungsi lahannya belum dilakukan.
"Tangerang itu yang sudah keterlanjuran izin terbit ada sekitar 16.000 hektare. Sedangkan belum ada alih fungsi izinnya sudah terbit. Lha saya nggak tahu Hamba Allah-nya siapa itu," ujarnya.
Nusron mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam memastikan perlindungan lahan sawah. Pasalnya, pemerintah harus menyelaraskan perizinan yang sudah diterbitkan dengan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
Selain Banten, terdapat dua provinsi lain yang belum mencapai target LP2B sebesar 87%, yakni Riau dengan capaian 76,24% dan Papua sebesar 78,02%.
Untuk Riau, rendahnya capaian perlindungan sawah disebabkan sebagian besar tutupan lahannya berupa perkebunan sawit. Sementara di Papua, pemerintah masih melihat peluang untuk meningkatkan capaian melalui pencetakan sawah baru.
Secara nasional, pemerintah telah mencapai perlindungan LP2B sebesar 87,98%, melampaui target minimal 87% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026.
Dengan capaian tersebut, pemerintah kini tengah membahas pengaturan lebih lanjut mengenai lahan yang masih memungkinkan untuk dialihfungsikan, termasuk perlakuan terhadap lahan yang sudah terlanjur mengantongi izin non-pertanian.