Luas Sawah Bisa Alih Fungsi di RI Cuma Segini, Haram Buat Real Estate?
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengungkapkan lahan sawah di Indonesia yang tersedia dapat dialihfungsikan kini tersisa sekitar 300.000 hektare (ha). Jumlah tersebut setara dengan sekitar 4% dari total luas lahan sawah yang menjadi basis perhitungan pemerintah sebesar 7,4 juta ha.
Nusron menjelaskan, pemerintah telah menetapkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 87,98% secara nasional. Capaian tersebut sudah melampaui target minimal pemerintah sebesar 87% sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
Namun, dari sisa lahan sekitar 12,02% yang belum masuk perlindungan LP2B, hampir 8% di antaranya ternyata sudah terlanjur menjadi bangunan. Dengan demikian, lahan kosong yang masih tersedia untuk kemungkinan alih fungsi hanya sekitar 4%.
"Sehingga praktis lahan kosong LBS (lahan baku sawah) non-LP2B yang available untuk alih fungsi itu hanya tinggal 4%. 4% dari 7,4 juta hektare. Berarti sekitar hanya tinggal 300 ribu hektare. Yang lain sudah ngunci," ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Khusus untuk proyek kepentingan umum
Dengan semakin terbatasnya lahan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan aturan mengenai jenis pembangunan yang masih diperbolehkan menggunakan lahan yang tersedia untuk alih fungsi.
Nusron mengusulkan agar pemanfaatan lahan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan umum, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta perizinan yang sudah terlanjur diterbitkan.
Beberapa pembangunan untuk kepentingan umum yang diusulkan antara lain terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren hingga sekolah rakyat. Sementara untuk pembangunan perumahan, Nusron mengusulkan agar hanya diperbolehkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kalau rumah mungkin hanya khusus MBR. Real estate tidak boleh," tegasnya.
Nusron mengatakan, pihaknya tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur secara lebih rinci pemanfaatan sisa lahan tersebut. Ia meminta agar pembahasan dan keputusan mengenai aturan ini dapat dilakukan bersama kementerian terkait.
Selain membatasi pemanfaatan lahan, pemerintah juga akan meningkatkan transparansi mengenai lokasi sawah yang dilindungi. Mulai Desember 2026, peta LP2B rencananya akan diunggah ke aplikasi Sentuh Tanahku dan situs Bhumi.
"Mulai Desember nanti, peta ini akan kami upload ke dalam aplikasi Sentuh Tanahku (dan situs Bhumi). Supaya transparan, mana yang boleh dialih fungsi dan mana yang tidak boleh dialih fungsi," jelas dia
Dengan langkah tersebut, masyarakat nantinya dapat mengetahui lahan yang masuk kawasan perlindungan sawah dan lokasi yang masih memungkinkan untuk dialihfungsikan.