Tegaskan Status Kopdes, Zulhas: Tidak Ada Moratorium Izin Ritel Modern

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan moratorium atau penghentian penerbitan izin baru bagi usaha ritel di Indonesia. Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di tengah munculnya kekhawatiran pelaku industri terhadap arah kebijakan pemerintah dan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih(KDMP).

"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas

Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) diSudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu (11/11/2026),
Zulkifli pun menepis anggapan bahwa koperasi desa akan beroperasi sebagai pesaing langsung toko modern. Iamenjelaskan, KDMP memiliki fungsi berbeda karena diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah untukmemperbaiki distribusi barang subsidi dan bantuan kepada masyarakat.

"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.

Salah satu persoalan yang ingin dibenahi pemerintah adalah panjangnya rantai distribusi sejumlah barang bersubsidi. Kondisi tersebut berpotensi membuat harga yang dibayar masyarakat menjadi lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya.

Distribusi LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi menjadi contoh yang disorot. Melalui KDMP, pemerintah ingin memangkas jalur distribusi agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Di sisi lain, pelaku industri ritel menilai kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan bisnis. Ketua Umum APRINDO Solihin menyatakan, industri ritel masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan investasi, memperluas jaringan gerai, dan menyerap tenaga kerja.

Namun, rencana tersebut membutuhkan dukungan iklim usaha yang sehat serta regulasi yang konsisten, terutama di tengah dinamika kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin.

Ia juga menyoroti perlunya harmonisasi aturan perizinan agar pelaku usaha tidak menghadapi ketidakpastian ketika menjalankan ekspansi di berbagai wilayah. APRINDO berharap pemerintah memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, sekaligus melibatkan asosiasi serta pelaku industri dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung terhadap sektor ritel.

Bagi industri, pertumbuhan bisnis ritel tidak hanya berkaitan dengan penambahan gerai dan peningkatan penjualan.Sektor ini juga memiliki keterkaitan dengan investasi, distribusi produk, penyerapan tenaga kerja, hingga aktivitas ekonomi di daerah.

Terkait pengembangan KDMP, APRINDO menyatakan tidak memandang keberadaan koperasi sebagai ancaman yang harus dihadapi melalui persaingan langsung. Solihin justru melihat adanya peluang untuk membangun hubungan bisnis antara koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta jaringan ritel modern.

"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkapnya.