Menko Pangan Buka-bukaan Soal Koperasi Desa Merah Putih, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara terkait perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik. Pasalnya, muncul pertanyaan mengenai upaya pemerintah memastikan koperasi tersebut mampu beroperasi secara berkelanjutan dan tidak hanya aktif saat peresmian.
"Ya koperasinya memang belum aktif, belum mulai. Jadi koperasi itu akan dibangun 80 ribu, tetapi 80 ribu itu kan banyak kan, bukan sedikit ya. Nah kita tahun ini fokus ke 40 ribu dulu," ungkap dia dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia dengan tema "Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian", Selasa (23/6/2026).
Zulhas menyadari, membangun 80.000 KDMP membutuhkan waktu yang panjang. Sebab, proses mendirikan badan koperasi saja membutuhkan waktu sekitar enam bulan.
Oleh sebab itu, pemerintah akan berfokus terlebih dahulu membangun fisik 40.000 KDMP. Saat ini, sudah ada lahan untuk pembangunan koperasi dengan rata-rata luas 1.000 meter persegi (m2). Nantinya, lahan tersebut akan diisi dengan bangunan seluas kurang lebih 600 meter persegi.
Zulhas bilang, pembangunan fisik KDMP sudah mencapai 30.000 unit. Pembangunan koperasi tersebut ditargetkan dapat selesai pada Agustus hingga September 2026 mendatang. Jika pembangunan fisik telah rampung, pemerintah akan mengoptimalisasi fungsi koperasi, termasuk menyiapkan manajer koperasi sekaligus sistem operasional agar berjalan dengan lancar.
Ada pun pembangunan fisik sekitar 30 ribu koperasi ditargetkan selesai pada Agustus hingga September 2026 mendatang. Setelah bangunan selesai, pemerintah akan mulai mengoptimalkan fungsi koperasi dengan menyiapkan pengelola, manajer, serta sistem operasional yang dibutuhkan agar koperasi dapat berjalan secara profesional.
Di sisi lain, Zulhas mengakui bahwa persepsi sebagian masyarakat terhadap KDMP masih kurang tepat. Padahal, koperasi bukan hanya sekadar toko kelontong atau toko serba ada, melainkan dirancang sebagai infrastruktur yang memiliki fungsi lebih luas ketimbang koperasi pada umumnya.
"Koperasi itu didirikan fungsinya satu untuk memotong rantai pasok yang panjang, dua dia sebagai off taker," terang dia.
Sebagai gambaran, KDMP dapat berperan sebagai penyalur bantuan sosial maupun program lainnya yang menyasar masyarakat desa. Melalui mekanisme ini, distribusi bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun pemerintah lainnya diharapkan dapat tepat sasaran dan lebih mudah untuk dipantau.
"Tidak boleh nanti temannya Kades (Kepala Desa) dapat, tapi yang miskin nggak dapat. Jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah," jelasnya.
Bukan hanya itu, distribusi produk-produk yang disubsidi seperti pupuk, LPG 3 kilogram, hingga layanan pembayaran listrik bisa dilakukan di KDMP. Sistem yang terintegrasi yang disediakan KDMP pun diyakini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai produk kebutuhan maupun layanan keuangan.
Tak hanya itu, KDMP juga bakal berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa. Sebagai contoh, ketika harga gabah jatuh atau hasil tangkapan nelayan sulit terserap oleh pasar, maka KDMP akan hadir untuk membeli produk tersebut. Setelah itu, KDMP akan menyalurkan produk hasil petani dan nelayan tadi ke berbagai program strategis pemerintah. Skema seperti ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para petani dan nelayan.
Zulhas pun menegaskan bahwa KDMP merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai desa. Sebab, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, melainkan harus tersebar secara merata hingga ke berbagai desa di seluruh Indonesia.
(dpu/dpu) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]