Polemik Wapres Juga Terjadi di Tetangga RI, Sidang Pemakzulan Panas

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik pemakzulan wakil presiden (wapres) terjadi di negara tetangga, Filipina. Wakil Presiden Sara Duterte kini menghadapi sidang pemakzulan di Senat setelah hubungannya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. memburuk, meski keduanya pernah berpasangan dan memenangkan Pemilu 2022.

Berikut kronologi dan fakta di balik proses pemakzulan Sara Duterte, mulai dari awal berpasangan dengan Marcos Jr. hingga persidangan yang kini berlangsung di Senat, seperti dihimpun dari berbagai sumber pada Rabu (11/11/2026).

Baca: Media Asing Sorot Gibran Mau Mundur dari Wapres RI, Sebut Ini

Dari Pasangan Pemenangan Pemilu Menjadi Lawan Politik

Sara Duterte, putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Ferdinand Marcos Jr. yang memenangkan pemilihan presiden pada Mei 2022. Keduanya berasal dari keluarga politik berpengaruh dan membangun koalisi untuk memenangkan pemilu. Namun, kemitraan tersebut tidak bertahan lama dan hubungan keduanya kemudian memburuk hingga berujung pada proses pemakzulan Sara.

Menurut laporan Reuters, keretakan politik antara kedua kubu berkembang akibat sejumlah perselisihan, mulai dari perbedaan sikap politik hingga kontroversi yang berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya.

Sara kemudian menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk penyalahgunaan dana pemerintah, kepemilikan kekayaan yang tidak jelas sumbernya, suap, serta ancaman terhadap Marcos Jr., istrinya, dan mantan Ketua DPR Filipina. Sara membantah tuduhan tersebut dan menyebut proses pemakzulan terhadap dirinya sebagai bentuk pelecehan politik.

Baca: Sejumlah Negara Pernah Kosongkan Jabatan Wapres, Ini Daftarnya

Sempat Dibatalkan MA, Pemakzulan Kembali Berlanjut

Proses pemakzulan Sara sempat memasuki tahap serius pada Februari 2025 setelah DPR Filipina menyetujui dakwaan terhadapnya. Namun, Mahkamah Agung (MA) Filipina membatalkan proses tersebut pada Juli 2025 karena dinilai bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang membatasi pengajuan pemakzulan terhadap pejabat yang sama dalam periode satu tahun. MA juga menyoroti persoalan terkait proses hukum yang adil.

Putusan tersebut tidak serta-merta membebaskan Sara dari seluruh tuduhan. Namun, keputusan itu membuat proses pemakzulan baru terhadapnya baru dapat dimulai kembali pada Februari 2026.

Pemakzulan kembali bergulir pada 11 Mei 2026. DPR Filipina menyetujui dakwaan terhadap Sara dengan dukungan 257 anggota, melampaui ambang batas konstitusional. Perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Senat untuk disidangkan. Persidangan yang dimulai pada Juli menjadi ujian politik besar bagi Sara, yang juga dipandang sebagai salah satu kandidat potensial dalam pemilihan presiden Filipina 2028.

Baca: Heboh Bank Kolaps! Rp45 T Uang Nasabah Nyangkut, Dana Lari ke 3 Negara

Jaksa Fokus pada Dugaan Kekayaan Rp234 Miliar

Dalam perkembangan terbaru, jaksa penuntut pada Oktober lalu menarik tiga dari empat pasal pemakzulan untuk menyederhanakan perkara dan mempercepat persidangan. Dengan demikian, fokus utama sidang kini tertuju pada dugaan kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya, termasuk ketidaksesuaian laporan harta, pendapatan, serta kepentingan bisnis Sara dan suaminya.

Penyidik keuangan yang dihadirkan jaksa memperkirakan terdapat aset yang tidak jelas sumbernya senilai sekitar 817 juta peso Filipina atau US$12,97 juta, setara sekitar Rp234,8 miliar dengan asumsi kurs Rp18.100 per dolar AS. Namun, tim pembela membantah kesimpulan tersebut dan mempersoalkan penafsiran jaksa terhadap dokumen keuangan. Sara juga tetap menolak seluruh tuduhan pelanggaran.

Baca: Dana Pensiun Rp18 T Dicuri Maling, Negara Kejar sampai London

Pembelaan Sara Mulai Digelar

Memasuki tahap pembelaan, tim pengacara Sara mulai menghadirkan saksi pada Senin (9/11/2026) untuk membantah tuduhan terkait kekayaan. Hingga Rabu (11/11/2026), persidangan telah memasuki pemeriksaan saksi pembela keempat, yakni seorang penasihat hukum perusahaan yang dijadwalkan memberikan keterangan mengenai kepentingan bisnis yang dikaitkan dengan Sara. Tim pembela sebelumnya menyatakan berencana menghadirkan hingga 24 saksi.

Jika dinyatakan bersalah, Sara terancam dicopot dari jabatan wakil presiden dan dilarang menduduki jabatan publik. Konsekuensi tersebut juga berpotensi menggagalkan ambisinya untuk maju dalam pemilihan presiden Filipina 2028.

Meski demikian, nasib politik Sara belum ditentukan. Keputusan akhir berada di tangan para senator yang bertindak sebagai hakim dalam persidangan pemakzulan. Kasus ini sekaligus memperlihatkan bagaimana perpecahan dua keluarga politik yang sebelumnya bersekutu kini berkembang menjadi pertarungan kekuasaan yang menentukan masa depan politik Filipina.

Baca: Bendungan PLTA Jebol, Terowongan Terendam Banjir-Pekerja Dievakuasi

(tfa/tfa)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Jawab Isu Mundur, Wapres Gibran Ikuti Saran Prabowo Soal Ijazah