Media Asing Sorot Gibran Mau Mundur dari Wapres RI, Sebut Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut berniat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan media asing. Wacana tersebut mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran, termasuk dorongan untuk memakzulkan dirinya.
Reuters dalam artikel berjudul "Indonesia VP expresses intent to step down in talks with President, official says" melaporkan Gibran menyampaikan niat untuk mundur saat bertemu Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan hal tersebut. "Wakil presiden menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri seiring dengan perkembangan situasi," ujarnya.
Sementara itu, Associated Press (AP News) melalui artikel "Indonesia's vice president offers resignation as questions mount over his eligibility" menyebut pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung lebih dari dua jam.
Belum diketahui apakah Prabowo menerima tawaran pengunduran diri tersebut. Gibran juga dilaporkan mendapat saran untuk menempuh jalur hukum dalam menghadapi persoalan yang membelitnya.
Gibran belum secara terbuka mengonfirmasi kabar pengunduran dirinya. Ia menyatakan menghormati berbagai kritik dan tidak ingin polemik berkepanjangan. Gibran juga menyebut Prabowo sebagai sosok seperti ayah sendiri serta menegaskan akan berjuang membuktikan keabsahan latar belakang pendidikannya.
Di balik kabar tersebut, Reuters kembali menyoroti kontroversi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Polemik bermula pada 2023 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Aturan baru memungkinkan kandidat berusia di bawah 40 tahun maju jika pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, sehingga membuka jalan bagi Gibran yang saat itu berusia 36 tahun.
Keputusan itu menuai kritik karena Ketua MK kala itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Anwar kemudian dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK karena konflik kepentingan dalam perkara tersebut.
Reuters juga menyoroti pandangan luas bahwa pencalonan Gibran merupakan bagian dari kesepakatan politik yang menguntungkan kedua pihak: Prabowo dapat memanfaatkan popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedangkan Jokowi berpeluang mempertahankan pengaruh politik dan menjaga warisannya.
Polemik kelayakan Gibran kemudian berkembang ke ranah hukum dan politik. Sejumlah pihak mempersoalkan dokumen pendidikannya, sementara putusan MK dan Mahkamah Agung turut menjadi bagian dari perdebatan. Kalangan anggota parlemen bahkan mempertimbangkan penggunaan hak angket, yang dapat menjadi langkah awal menuju proses pemakzulan.
Reuters juga menggambarkan keretakan politik yang semakin melebar antara Prabowo dan Jokowi. Sejumlah loyalis mantan presiden itu dilaporkan telah dipindahkan atau disingkirkan dari posisi strategis sejak 2025.
Sementara itu, AP turut menyinggung persoalan penyadapan telepon yang menjadi sorotan, meski isu tersebut tampaknya tidak berkaitan langsung dengan tawaran pengunduran diri Gibran.