Warga RI Antre Beli Rumah Subsidi "Mengular", Kenapa Penjualan Seret?

Jakarta, CNBC Indonesia - Penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tengah menghadapi tekanan. Namun, persoalannya dinilai bukan semata-mata karena daya beli masyarakat yang melemah, melainkan juga terganggunya pasokan rumah akibat hambatan perizinan dan kebijakan di sejumlah daerah.

Salah satu persoalan terbesar berasal dari moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat. Padahal, wilayah tersebut selama ini menjadi salah satu pemasok utama rumah subsidi nasional. Kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan perumahan di Jawa Barat resmi diberlakukan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tertanggal 13 Desember 2025.

"Karena selama 30 tahun, Jawa Barat itu dominan. Sekitar 40% pasokan berasal dari sana. Dua tahun ini terganggu karena moratorium perizinan," ujar Pengamat properti Panangian Simanungkalit kepada CNBC Indonesia, Selasa (5/11/26).

Gangguan pembangunan di Jawa Barat berdampak terhadap ketersediaan rumah yang bisa dibeli masyarakat melalui skema FLPP. Ketika proyek baru tertahan, pilihan hunian yang memenuhi kriteria program ikut berkurang, sehingga masyarakat yang ingin mengajukan KPR subsidi tidak selalu menemukan rumah yang sesuai.

Selain moratorium, persoalan kepastian status lahan juga menjadi hambatan bagi pengembang. Panangian menyoroti adanya kasus lahan yang sudah dikuasai pengembang selama bertahun-tahun, tetapi kemudian masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Pengembang itu sudah memegang lahan lima tahun, sedikit demi sedikit. Tiba-tiba keluar hasil bahwa lahan itu masuk sawah dilindungi dan tidak boleh dibangun," katanya.

Ketidakpastian tersebut membuat pengembang kesulitan menyusun rencana pembangunan. Bahkan, dalam beberapa kasus, persoalan status lahan baru diketahui ketika proyek sudah berjalan dan sebagian rumah telah dibangun.

Selain itu, persoalan birokrasi dan ketidakpastian kebijakan menjadi salah satu faktor yang menghambat sisi pasokan.

"Jadi, banyak persoalan di birokrasi Indonesia. Kementerian dan lembaga justru memunculkan ketidakpastian," ungkap Panangian.

Penurunan penyaluran FLPP tidak bisa langsung dikaitkan dengan melemahnya permintaan. Menurutnya, jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah masih sangat besar, sementara kuota dan kemampuan penyaluran program pemerintah setiap tahun terbatas.

"Demand hampir tidak ada perubahan dari dulu. Orang yang mengantre untuk mengambil haknya masih ada. Jumlah masyarakat yang belum punya rumah juga masih banyak," ujarnya.

Menurut Panangian, persoalan pasokan bahkan lebih dominan dibandingkan perubahan permintaan. Hal tersebut terlihat dari terganggunya produksi rumah di wilayah yang selama ini menjadi kontributor besar bagi penyaluran FLPP.

"FLPP itu tidak terlalu tertekan dari sisi permintaan. Yang lebih berpengaruh justru suplai karena moratorium," tegasnya.

Sebagai catatan, mengutip situs resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera per 19 Oktober 2026 mencatat, realisasi KPR Subsidi FLPP telah mencapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang 2026. Penyaluran tersebut terdiri atas 184.318 unit KPR rumah tapak dan 24 unit KPR rumah susun.

BP Tapera juga mencatat terdapat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, serta ketersediaan rumah subsidi sebanyak 28.208 unit. Apabila seluruh potensi permintaan tersebut dapat direalisasikan, akumulasi penyaluran diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target tahunan.

Sebelumnya, penjualan rumah subsidi pada semester I-2026 dilaporkan mengalami penurunan cukup dalam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kalangan pengembang menilai perlambatan ini dipicu kombinasi persoalan dari sisi pasokan hingga melemahnya kemampuan masyarakat membeli rumah.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) yang baru menjabat Deddy Indrasetiawan mengungkapkan, realisasi penjualan rumah subsidi sepanjang semester I-2026 tercatat sebanyak 91.531 unit. Angka tersebut turun dibandingkan semester I-2025 yang mencapai 120.976 unit atau merosot 24,3% secara tahunan (year on year/yoy).

"Berdasarkan data realisasi perbandingan semester 1 tahun 2025 dengan semester 1 tahun 2026, turun dari 120.976 menjadi 91.531. Mengalami penurunan 24,3% yoy," kata Deddy kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/7/2026).