Media Singapura Ungkap 7 Perusahaan Terduga Biang Kerok Karhutla RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Singapura akan mengirimkan surat kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan diduga bertanggung jawab atas kebakaran lahan pemicu kabut asap lintas batas. Langkah ini diambil di tengah upaya Singapura menangani dampak kabut asap yang menyelimuti wilayahnya.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan, surat tersebut akan diterbitkan oleh Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act.
Dalam konferensi pers pada Jumat (16/10/2026), Fu menjelaskan bahwa penerbitan surat itu merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang dilakukan pemerintah Singapura.
Dilansir Channel News Asia, tujuh perusahaan yang akan menerima surat tersebut adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia.
Melalui surat tersebut, masing-masing perusahaan diminta mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya di lahan yang dimiliki maupun dikuasai. Mereka juga diwajibkan menghentikan atau tidak memulai aktivitas pembakaran di lahan tersebut.
Selain itu, perusahaan harus menyerahkan rencana tindakan kepada NEA yang menjelaskan langkah-langkah pemadaman kebakaran serta upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Fu mengatakan NEA dapat menerbitkan surat serupa kepada perusahaan lain dan mempertimbangkan tindakan tambahan berdasarkan undang-undang tersebut apabila ditemukan indikasi keterlibatan mereka dalam kebakaran yang memicu kabut asap lintas batas.
"Kami akan terus memantau situasi dan tanggapan perusahaan terhadap surat-surat tersebut, jika memang diperlukan," ujarnya.
Ia menambahkan penanganan kasus-kasus sebelumnya telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah mengenai kendala praktis dalam menyelidiki pelanggaran terkait kabut asap lintas batas. Pengalaman itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebakaran yang terjadi saat ini sekaligus menentukan langkah penegakan hukum berikutnya.
Fu juga mengatakan kemungkinan menjatuhkan denda atau mengajukan tuntutan hukum masih termasuk opsi yang dipertimbangkan pemerintah.
"Kita akan melihat efektivitasnya seiring berjalannya proses," katanya.
Ia menegaskan pemerintah akan mengambil pelajaran dari penanganan kasus tersebut untuk memperbaiki proses penegakan hukum.
"Ini tidak mudah. Saya orang pertama yang mengakui hal itu, tetapi kita harus mencoba," ujarnya.
"Kita harus berusaha melindungi warga Singapura dan melakukan segala sesuatu yang masih berada dalam kendali kita untuk memberikan hasil terbaik bagi Singapura, meskipun upaya itu mungkin tidak terlalu efektif."
Ia juga meminta perusahaan-perusahaan terkait mengambil langkah yang tepat demi menjaga kelangsungan bisnis sekaligus reputasi mereka.
Di luar langkah penegakan hukum, Singapura kembali menyatakan siap membantu Indonesia menangani kebakaran yang menyebabkan kabut asap.
Fu mengatakan pemerintah Singapura telah berkomunikasi dengan mitranya di Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Singapura juga telah menawarkan dukungan untuk membantu upaya pemadaman kebakaran. Bulan lalu, Fu berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat.
"Kami memahami bahwa kondisi yang mereka hadapi cukup rumit, dan kami siap membantu sejauh yang kami bisa," katanya.
Fu mengatakan dirinya kembali menghubungi Jumhur pada Jumat untuk menawarkan bantuan sipil dalam pemadaman kebakaran. Dukungan lain yang ditawarkan mencakup teknologi modifikasi cuaca atau penyemaian awan.
"Saya belum menerima tanggapan darinya, tetapi kami siap memberikan bantuan yang dinilai sesuai oleh Indonesia dan akan terus menjalin komunikasi dengan mereka," ujarnya.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]