Peraih Nobel Ekonomi Ini Bongkar Sederet PR Besar Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson mengungkapkan Indonesia masih banyak 'pekerjaan rumah' yang harus diselesaikan selain target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Robinson menyoroti kelembagaan politik yang perlu diperhatikan, seperti distribusi kekuasaan serta kapasitas negara. Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan dalam kedua dimensi tersebut.
"Transisi demokrasi dan peralihan menuju inklusivitas politik di Indonesia masih merupakan proses yang belum selesai. Dalam arti tertentu, proses tersebut masih terus berlangsung," kata Robinson dalam diskusi yang diselenggarakan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Prasasti Center for Policy Studies, Senin (12/10/2026).
Robinson menjelaskan dalam indikator korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International, di mana skor Indonesia berada jauh dari Singapura yang sudah mencapai skor 80. Bahkan, menurutnya, Indonesia setara dengan Filipina.
"Dalam indikator dari Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International, semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik kondisinya. Singapura berada pada skor sekitar 80. Setelah itu, terdapat Malaysia, China, dan Indonesia. Dalam hal ini, posisi Indonesia kurang lebih berada pada tingkat yang serupa dengan Filipina," terang Robinson.
Sementara dari survei World Enterprise Survey Bank Dunia (World Bank) yang mensurvei para pelaku usaha apakah mereka pernah membayar suap, posisi Indonesia terlihat sangat buruk, bahkan jauh lebih buruk dibandingkan Filipina.
Dari indikator penerimaan pajak yang sering digunakan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih kalah jauh dari Korea Selatan atau China.
"Dari rasio penerimaan pajak terhadap PDB, sejumlah negara di Asia Timur dan Asia Tenggara memang memiliki ukuran negara yang relatif kecil. Namun, posisi Indonesia lagi-lagi juga tidak terlalu berbeda dari Filipina. Sementara itu, penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Korea Selatan atau China," ujar Robinson.
Indikator efektivitas administrasi negara juga menjadi sorotan, di mana posisi Indonesia kembali menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura.
"Kita juga melihat adanya kecenderungan penurunan dalam data tersebut. Memang, sebelumnya terjadi peningkatan besar dalam proses demokratisasi. Namun, dalam data untuk dekade terakhir, terdapat penurunan yang belum sepenuhnya dapat saya jelaskan penyebabnya," ucapnya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]