Di Depan Peraih Nobel, Wamenkeu Juda Bongkar Perjalanan Ekonomi RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menceritakan perjalanan Indonesia menghadapi rentetan krisis ekonomi selama hampir tiga dekade, mulai dari krisis finansial Asia 1997-1998, krisis keuangan global 2008, gejolak pasar akibat taper tantrum pada 2013, hingga pandemi Covid-19 dan ketidakpastian geopolitik saat ini.
Cerita tersebut disampaikan Juda di hadapan peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson. Ia menilai, berbagai krisis yang telah dilewati Indonesia menjadi pelajaran penting mengenai peran institusi dalam menjaga ketahanan dan mendorong kemajuan ekonomi.
Juda mengutip pesan utama Robinson bahwa institusi sangat menentukan kemakmuran sebuah bangsa. Kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk membawa negara menuju kesejahteraan apabila tidak didukung kualitas institusi, tata kelola, serta kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk berusaha dan berinovasi.
"Kalau kita lihat perjalanan kita dalam beberapa tahun terakhir sejak krisis Asia, fondasi yang sudah diletakkan tersebut menjadikan Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi berbagai guncangan, mulai dari krisis keuangan global 2008, temper tantrum 2013, pandemik 2019, hingga berbagai ketidakpastian geopolitik yang kita hadapi saat ini," ujar Juda dalam paparannya.
Menurut Juda, krisis 1997-1998 menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperkuat kelembagaan ekonomi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sejak reformasi, Indonesia melakukan sejumlah perubahan, mulai dari memperkuat demokrasi dan desentralisasi, meningkatkan transparansi serta disiplin pengelolaan keuangan negara, hingga memperjelas hubungan kebijakan fiskal dan moneter.
Indonesia juga memperkuat independensi bank sentral, menerapkan aturan fiskal terkait defisit anggaran dan rasio utang pemerintah, serta membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat pengawasan dan jaring pengaman sektor keuangan.
Berbagai reformasi tersebut menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menghadapi tekanan ekonomi. Namun, Juda mengingatkan bahwa pekerjaan rumah Indonesia belum selesai.
"Tentu perjalanan kita belum selesai," kata Juda.
Ia menegaskan, tantangan Indonesia saat ini bukan sekadar membangun institusi yang kuat, melainkan mengubah fondasi kelembagaan tersebut menjadi mesin pertumbuhan yang lebih cepat, produktif, dan inklusif.
Juda mengatakan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45% pada semester I-2026, sementara investasi meningkat sekitar 7%. Kendati menunjukkan daya tahan, kinerja tersebut dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, investasi yang lebih besar, penguatan kemampuan industri, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Tantangan Demografi
Salah satu tantangan mendesak adalah memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan masih terbuka dalam 10-15 tahun ke depan. Besarnya penduduk usia produktif hanya akan menjadi keuntungan apabila ditopang pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Juda memperingatkan, kesempatan tersebut bisa terlewat apabila penciptaan pekerjaan tertinggal dari dari pertumbuhan angkatan kerja dan peningkatan produktivitas berjalan lambat. Setelah 2040, rasio ketergantungan penduduk diperkirakan meningkat sehingga beban penduduk usia produktif akan semakin besar.
Selain itu, Indonesia perlu keluar dari pola pertumbuhan yang masih bergantung pada sumber daya alam, konsumsi domestik, dan aktivitas ekonomi bernilai tambah rendah. Juda menilai, penguatan industri yang lebih kompleks, perusahaan inovatif, serta jasa modern menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Ia merujuk pada peringkat kompleksitas ekonomi Indonesia yang berada di posisi ke-69 dari 140 negara. Posisi tersebut masih tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan India.
Karena itu, Indonesia perlu beranjak dari sekadar mengekspor sumber daya alam menuju penguasaan teknologi pengolahan, produksi barang bernilai tambah tinggi, serta integrasi yang lebih kuat dalam rantai nilai global.
Juda menekankan, transformasi tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah berperan menyediakan fondasi melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pangan, energi, dan perlindungan sosial. Sementara itu, sektor swasta diharapkan menjadi penggerak investasi, inovasi, dan efisiensi.
Dalam hal ini, disiplin fiskal tetap penting untuk menjaga kredibilitas ekonomi dan kemampuan pemerintah menghadapi guncangan. APBN, kata Juda, tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sehingga kebijakan fiskal harus memprioritaskan belanja produktif sekaligus membuka jalan bagi investasi swasta.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]