APBN Ngebut! Belanja Negara Capai Rp1.791 T, Naik 29% di Agustus 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi total belanja negara telah mencapai Rp1.791,5 triliun hingga Agustus 2026. Angka ini naik 29% secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, angka ini baru setara 56,9% dari target APBN tahun ini senilai Rp2.295,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh naiknya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang naik sekitar 33% secara tahunan, menjadi Rp912,4 triliun dari sebelumnya yang masih Rp686 triliun.

Adapun, dari slide Kemenkeu, besaran ini tercatat 60,4% dari target sepanjang 2026. Kenaikan ini didorong oleh proyek pemerintah dan aktivitas lainnya di lapangan.

"Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah berjalan di lapangan, tumbuh 33%. Ini adalah suatu kinerja yang baik," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jumat (18/9/2026).

Suahasil menjelaskan percepatan belanja K/L menunjukkan program dan kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran mulai dijalankan. Dia menegaskan pemerintah memang ingin anggaran K/L egera digunakan.

"Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan. Jangan alokasinya sudah diberikan, kemudian kegiatannya enggak dijalankan," ujarnya.

Lebih rinci, belanja K/L utamanya paling banyak berasal dari belanja barang yang naik 67,5% menjadi Rp389 triliun. Kemudian, belanja pegawai juga melonjak 21,7% menjadi Rp259 triliun. Sementar itu, belanja modal tercatat juga naik 14,3% menjadi Rp159,8 triliun. Lalu, belanja bantuan sosial (bansos) tercatat naik tipis 3,4% yoy menjadi sebesar Rp104,5 triliun.

Kemenkeu juga mencatat belanja non K/L tercatat sebesar Rp879,1 triliun, atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih Rp702,8 triliun. Angkanya setara 53,6% dari target APBN tahun ini. Sebagai catatan, belanja non K/L ini mencakup pembayaran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, serta pembayaran uang pensiun PNS.