JETP Belum Maksimal dorong Transisi Energi, Ini Alasannya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Program and Policy Manager CERAH, Wicaksono Gitawan menilai skema Just Energy Transition Partnership (JETP) sejauh ini belum efektif dalam mendukung masa transisi energi. Padahal menurut Wicaksono, JETP itu sudah diluncurkan pada saat KTT G20, atau tepatnya pada empat tahun lalu.

"Apalagi target investasinya juga cukup besar. Kalau diingat itu US$20 miliar itu meningkat jadi US$21,6 miiar. Seiring berjalannya waktu, kita juga melihat bahwa JETP juga menargetkan mempensiunkan dini dua PLTU, yakni PLTU Cirebon 1 dan PLTU Pelabuhan Ratu itu seharusnya menjadi proyek percontohan, namun dibatalkan. Itu sebenarnya menunjukan kompleksitas dari perencanaan sistem ketenagaan listrik di Indonesia," ungkap Wicaksono kepada CNBC Indonesia, Selasa (15/9/2026).

Kendati demikian, menurut Wicaksono saat ini JETP sudah menjadi fase implementasi menjadi JETP 2.0 yang berjalan di bawah JETP Delivery Unit atau JDU. Menurutnya, bisa jadi ada beberapa hal yang bisa di perbaiki atau difokuskan di dalam fase kedua ini.

Pada fase itu, JETP diharapkan kembali memprioritaskan upaya mempensiunkan dini PLTU. Hal tersebut terlihat dari berbagai proyek yang telah disahkan oleh Pemerintah dalam mendorong pengembangan 100 GW PLTS.

"Hal ini sebenarnya juga terlihat dari pengembangan 100 GW PLTS, kita melihat dari 14 proyek yang sudah diluncurkan Pak Presiden 25 Agustus kemarin, itu ada beberapa sebenarnya ter list dalam dokumen perencanaan JETP. Kalau Comprehensive Investment and Policy Plan 2023 itu seperti PLTS Saguling dan Gajah Mungkur. Jadi sebenarnya JETP ini meski di awal fokusnya lebih untuk mempensiunkan dini PLTU, untuk fast renewable juga ada," tegas Wicaksono.

Sebelumnya, Wicaksono menilaitarget pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW masih cukup realistis, terutama dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 3.300 GW. Target ini menurutnya bisa dicapai jika dibarengi dengan pengurangan pembangkit listrik berbasis batu bara.

Dia mengatakan dalam RPJMN, dari total potensi energi terbarukan, yang terbanyak adalah energi surya dari PLTS.

"Namun pertanyaannya adalah apakah Indonesia siap dalam merencanakan agar 100 GW ini bisa berjalan dengan benar dengan target tiga atau bahkan dua tahun?" Katanya.

Untuk itu, dia menegaskan jika Indonesia ingin mencapai 100 GW bisa masuk ke dalam sistem energi terbarukan, maka harus mulai merencanakan phase-out dari batu bara dan energi fosil lainnya.