Presiden Bagi Duit Rp 87 Juta/Warga Jika Partai Menang Pemilu, Bisa?
Jakarta CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat heboh. Ia telah menjanjikan uang sebesar US$5.000 (sekitar Rp 87 juta) kepada setiap orang dewasa Amerika jika Partai Republik berhasil Menag di Pemilu Sela.
Pemilu Sela selalu dilakukan di AS tiap dua tahun dari masa empat tahun kepresidenan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Trump mengatakan akan melakukan "politik uang itu" jika partainya mempertahankan kendali dalam pemilihan di November tersebut.
Memang Boleh?
Mengutip AFP, Jumat (11/9/2026), hal ini memunculkan pertanyaan. Terutama mengenai aspek legalitas, biaya, serta sumber pendanaannya.
Lalu Apakah Itu Legal?
Hukum federal AS melarang pemberian imbalan uang sebagai ganti suara. Bahkan membuat aturan secara terpisah membatasi janji pemberian tunjangan yang didanai pemerintah federal sebagai imbalan atas dukungan politik.
Sebenarnya penawaran Trump tampaknya tidak melanggar larangan tersebut. Pasalnya, ini lebih bersifat sebagai "janji kampanye dan berlaku bagi seluruh orang dewasa Amerika", terlepas dari bagaimana mereka memberikan suara.
Bagaimanapun, pembayaran semacam itu akan memerlukan persetujuan Kongres, mengingat Konstitusi AS melarang presiden menggunakan dana kas negara (Treasury) tanpa adanya alokasi anggaran yang ditetapkan melalui undang-undang. Namun, Trump mengatakan kepada CBS News Texas bahwa menurutnya Kongres tidak perlu menyetujui pembayaran tersebut meski tak memberi rincian khusus.
Sebenarnya, Trump pernah membuat janji serupa di masa lalu. Namun ini tidak pernah terealisasi.
Ia pernah berjanji memberikan cek senilai $US2.000 kepada warga Amerika yang bersumber dari pendapatan tarif. Termasuk cek senilai US$5.000 dari penghematan akibat pemangkasan besar-besaran lapangan kerja federal.
 (REUTERS/Brian Snyder) Foto: REUTERS/Brian Snyder |
Jadi Kalau Menang, Berapa Dana yang Harus Dikeluarkan AS? Rp 22.000 Triliun?
Terdapat sekitar 276,8 juta orang dewasa berusia 18 tahun ke atas di AS. Data ini diambil Congressional Budget Office (CBO).
Pemberian US$5.000 kepada masing-masing individu akan menelan biaya sebesar US$1,384 triliun jika menyebutkan warga dan penduduk AS saat ini. Namun jika pembayaran dibatasi hanya untuk warga negara AS, angka tersebut akan turun menjadi sekitar U$1,27 triliun (Rp 22.000 triliun).
Perlu diketahui selama pandemi Covid, Kongres AS pernah menyetujui pembayaran hanya kepada wajib pajak yang memenuhi syarat pendapatan beserta tanggungan mereka. Tiga gelombang cek stimulus pandemi yang disetujui pada tahun 2020 dan 2021 menelan total biaya sekitar US$814 miliar.
Ini bisa jadi sebuah pendekatan baru jika Trump ingin melakukan "omon-omon" barunya ini. Hal tersebut bisa menekan biaya lebih rendah lagi.
Bisakah 'Perang Dagang' Membayar Itu?
Pemerintah Trump sebenarnya mengumpulkan rekor US$195 miliar dari bea masuk pada tahun fiskal 2025. Ini artinya, pembayaran sebesar US$1,4 triliun akan menghabiskan pendapatan dari kebijakan perdagangan Trump selama sekitar tujuh tahun.
Terlebih lagi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan banyak tarif Trump pada bulan Februari, memaksa Departemen Keuangan AS untuk mengembalikan dana kepada importir beserta bunganya. Sehingga pendapatan bersih bea masuk sempat negatif pada periode Mei hingga Juli.
Tax Foundation, sebuah lembaga pemikir (think tank) yang condong ke kanan, memperkirakan bahwa pengeluaran lebih dari US$1 triliun untuk program pembayaran satu kali yang baru "akan membengkakkan defisit hingga hampir US$3 triliun. Bahkan, dengan memperhitungkan pendapatan dari tarif Trump yang masih berlaku.
Apakah Pemberian Dana Tunai Ini "Boomerang" ke Inflasi AS?
Hampir pasti. Ini merupakan masalah serius bagi Trump di tengah kemarahan pemilih terkait biaya hidup. Pemberian dana tunai langsung semacam ini terkadang disebut oleh para ekonom sebagai "helicopter money (uang helikopter)".
Ini merujuk ke istilah untuk pembayaran tanpa syarat dari bank sentral yang bertujuan memacu ekonomi keluar dari deflasi. Deflasi sendiri adalah kebalikan dari kenaikan harga yang dihadapi Amerika Serikat saat ini.
Dari data terbaru, inflasi konsumen AS berada di angka 3,4%, jauh di atas target jangka panjang bank sentral sebesar dua persen. Menyuntikkan dana sekitar US$1,27 triliun ke tangan konsumen akan memicu permintaan dalam perekonomian di mana harga-harga sudah meningkat, sebagian akibat guncangan energi dari perang Iran.
Penelitian yang diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of St. Louis memperkirakan bahwa stimulus fiskal era pandemi menyumbang sekitar 2,6 poin persentase terhadap inflasi AS. Ini mencakup dukungan bagi dunia usaha.
Sembrono?
Reaksi Partai Demokrat terhadap usulan Trump sangat keras dan tajam. Partai Demokrat sendiri adalah oposisi Republik di AS.
Gubernur California Gavin Newsom, yang berpotensi menjadi calon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2028, mengecam janji tersebut. Ia menyebutnya sebagai tindakan dari "orang paling korup yang pernah menduduki Ruang Oval", merujuk Gedung Putih.
"Setelah membuat Anda semakin sakit dan miskin akibat perangnya, Donald Trump kini ingin membeli suara Anda dengan uang US$5.000, uang 'darah' yang bersumber dari pajak rakyat," ujar Newsom di platform X.
Hal senada juga dikatakan anggota DPR politisi Demokrat dari Maryland, Jamie Raskin. Menurutnya janji Trump hanyalah langkah terbaru dalam "masa kepresidenan yang sangat sembrono dan disfungsional".
"Jadi, setelah menambah utang nasional hingga triliunan dolar, mendorongnya melampaui angka yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni US$40 triliun, Trump kini menawarkan 'suap politik' sebesar US$5.000 kepada setiap orang ('Dividen Trump') jika kita memilih Partai Republik untuk memimpin Kongres," ujar Raskin.