Erupsi Anak Krakatau Bikin Bandara Tutup, Pengusaha Ngaku Rugi Segini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha mengungkapkan potensi kerugian yang ditanggung maskapai penerbangan akibat gangguan operasional bandara imbas erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia. Kerugian tersebut diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah per hari selama aktivitas penerbangan terganggu.
Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, potensi kerugian maskapai berkisar Rp10 miliar hingga Rp19 miliar per hari.
"Kami tentu masih terus memperhatikan dampak dari situasi ini terhadap sektor transportasi dan logistik. Namun informasi yang kami dapat, potensi kerugian maskapai bisa Rp10-19 miliar per hari, khususnya untuk maskapai dengan rute dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Raden Inten II," kata Carmelita kepada CNBC Indonesia, Selasa (9/9/2026).
Menurut dia, sektor logistik juga terdampak akibat gangguan penerbangan. Namun, perhitungan kerugian logistik dinilai masih terlalu dini untuk dilakukan karena situasi masih berkembang.
Meski demikian, dampak terhadap distribusi barang sudah mulai terasa, terutama berupa keterlambatan pengiriman dan bertambahnya biaya operasional akibat pengalihan moda transportasi.
"Untuk logistik saya rasa masih terlalu dini jika menghitung kerugiannya. Tapi yang pasti ada gangguan waktu pengiriman barang dan tambahan biaya karena ada pengalihan moda dalam distribusi logistik," ujarnya.
Carmelita menekankan bahwa di tengah gangguan aktivitas transportasi akibat erupsi, aspek keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama seluruh pemangku kepentingan.
"Yang terpenting dalam situasi saat ini adalah memastikan keselamatan dan keamanan pekerja serta masyarakat. Itu yang harus diutamakan," tegasnya.
Ia pun menyambut positif dibukanya kembali operasional bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik. Menurutnya, pemulihan aktivitas penerbangan menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak ekonomi yang lebih besar.
"Kita bersyukur bandara sudah dibuka kembali per hari ini, Selasa," kata Carmelita.
Ke depan, Kadin berharap koordinasi antara pemerintah, operator transportasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya semakin diperkuat untuk mengantisipasi gangguan serupa.
 Citilink Airbus lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saat bandara dibuka kembali pasca letusan Gunung Anak Krakatau, di Tangerang, dekat Jakarta, Indonesia, 8 September 2026. (REUTERS/Yuddy Cahya Budiman) Foto: Citilink Airbus lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saat bandara dibuka kembali pasca letusan Gunung Anak Krakatau, di Tangerang, dekat Jakarta, Indonesia, 8 September 2026. (REUTERS/Yuddy Cahya Budiman) |
"Ke depan kami harap koordinasi semakin erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mengantisipasi situasi seperti saat ini," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengakui aktivitas erupsi sejumlah gunung berapi telah mengganggu mobilitas masyarakat dan sektor logistik, terutama penerbangan. Gangguan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi distribusi barang dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani menuturkan dampak ekonomi dari erupsi berpotensi muncul apabila gangguan mulai memengaruhi konektivitas transportasi dan mobilitas masyarakat. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan simpul utama transportasi udara nasional.
"Gangguan penerbangan, khususnya di Soekarno-Hatta sebagai salah satu simpul penting konektivitas udara nasional, dapat berpengaruh terhadap mobilitas orang, distribusi barang, perdagangan, dan rantai pasok," kata Shinta dalam keterangan resminya, Selasa (9/9/2026).
Ia menjelaskan, apabila gangguan berlangsung lebih lama, dunia usaha berpotensi menghadapi tambahan biaya operasional. Biaya langsung dapat muncul akibat penggunaan moda transportasi alternatif, biaya penanganan barang, hingga penyimpanan logistik.
Sementara itu, biaya tidak langsung dapat berupa bertambahnya waktu pengiriman (lead time), kebutuhan safety stock, penyesuaian jadwal produksi, hingga keterlambatan pemenuhan pesanan kepada pelanggan.
Meski demikian, APINDO menilai masih terlalu dini untuk menghitung total kerugian ekonomi akibat erupsi tersebut. Besarnya dampak akan sangat bergantung pada durasi gangguan, cakupan wilayah terdampak, sektor usaha yang terkena imbas, serta ketersediaan jalur distribusi alternatif.
"Pada tahap ini terlalu dini untuk memberikan estimasi kerugian ekonomi secara keseluruhan karena dampaknya sangat bergantung pada durasi dan cakupan gangguan, sektor yang terdampak, serta tersedianya alternatif rute dan moda transportasi," ujar Shinta.
Sebagai langkah mitigasi, APINDO meminta perusahaan memastikan rencana keberlangsungan usaha (business continuity plan) berjalan dengan baik dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
 A drone view shows Mount Anak Krakatau volcano spewing hot ash during an eruption, in South Lampung, Lampung province, Indonesia, September 5, 2026. Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY Foto: via REUTERS/PVMBG |
Shinta menyarankan perusahaan memetakan aktivitas dan komponen bisnis yang bersifat kritis, menjaga komunikasi dengan pemasok dan penyedia jasa logistik, serta menyiapkan alternatif rute distribusi maupun pemasok apabila diperlukan.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi semakin penting bagi perusahaan yang menerapkan sistem produksi just-in-time, karena gangguan distribusi dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku dan komponen produksi.
Selain aspek operasional, APINDO juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja. Perusahaan diminta melakukan penilaian risiko terkait paparan abu vulkanik dan kualitas udara, serta memastikan prosedur komunikasi dan tanggap darurat berjalan efektif.
Lebih lanjut, Shinta menilai dunia usaha membutuhkan dukungan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi dari pemerintah terkait perkembangan aktivitas vulkanik, kondisi penerbangan, cuaca, sebaran abu vulkanik, hingga operasional jalur transportasi alternatif.
"Koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengelola bandara, operator transportasi, dan dunia usaha juga penting agar setiap penyesuaian distribusi dan aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara terukur sesuai perkembangan kondisi," katanya.
APINDO menegaskan, fokus utama saat ini tetap pada keselamatan masyarakat dan pekerja. Namun, dunia usaha perlu mulai menyiapkan langkah antisipasi agar gangguan terhadap rantai pasok dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan jika aktivitas vulkanik berlangsung lebih lama.
Ketahanan Bencana
Director of Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, menyoroti mengenai bencana Karhutla dan erupsi Anak Krakatau yang terjadi begitu cepat dan beruntun. Bencana lokal ini, menurutnya, telah mempengaruhi ekonomi nasional.
"Disaster resilience is now an economic competitiveness issue. Bagi dunia usaha, pertanyaannya bukan hanya seberapa cepat bencana dapat ditangani, tetapi seberapa cepat pekerja dapat kembali bekerja, barang kembali bergerak, dan kegiatan usaha tetap berjalan ketika sebagian jaringan ekonomi terganggu", ujar Fakhrul
Menurut Fakhrul, Indonesia mempunyai pengalaman dan kapasitas respons bencana yang semakin berkembang. Langkah berikutnya adalah melengkapinya dengan National Business Continuity Framework yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur dan dunia usaha.
Kerangka tersebut dapat memetakan critical economic nodes, seperti bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan listrik, telekomunikasi, pusat data dan jalur logistik, beserta alternatif operasi ketika salah satu simpul mengalami gangguan.
"Kita perlu bergerak dari sekadar disaster response menuju economic continuity. Setelah sebuah bandara ditutup, misalnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penumpang dan kargo dialihkan," papar Fakhrul.
"Kalau jalur logistik terganggu, kita harus sudah mengetahui alternative route dan kapasitas yang tersedia. Business continuity tidak seharusnya baru dirancang setelah shock terjadi," lanjutnya.
Dia pun menilai konsep ini juga membutuhkan partisipasi dunia usaha. Pemerintah pada 7 September telah memperkuat koordinasi penanganan karhutla dengan perusahaan pemegang HGU di tengah musim kemarau yang lebih kering dari normal. Pendekatan serupa dapat diperluas menjadi protokol kesiapsiagaan sektor swasta untuk berbagai jenis bencana.
Kadin Indonesia Institute juga memandang pentingnya memastikan kapasitas mitigasi memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Namun anggaran tersebut sebaiknya tidak hanya dievaluasi berdasarkan seberapa besar dana yang terserap ketika bencana terjadi. Sistem peringatan dini, pemantauan vulkanologi dan cuaca, peralatan pemadam, water bombing, jalur evakuasi, kapasitas kesehatan, komunikasi darurat dan infrastruktur alternatif mempunyai nilai ekonomi melalui kerugian yang berhasil dicegah.
"Kita sangat pandai menghitung cost of capacity, tetapi kita juga harus semakin pandai menghitung cost of disruption. Kapasitas yang terlihat menganggur pada hari normal dapat berubah menjadi economic buffer yang sangat berharga ketika terjadi bencana", ujar Fakhrul.
Karena itu, Fakhrul menilai perencanaan anggaran mitigasi idealnya semakin bersifat multi-year dan risk-based, bukan semata reaktif mengikuti kejadian bencana. Daerah dan sektor dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi sekaligus paparan bencana besar membutuhkan minimum preparedness capacity yang dapat dipertahankan bahkan pada periode ketika tidak terjadi bencana.
Hal tersebut semakin relevan karena pemerintah sendiri telah menekankan perlunya peningkatan pendanaan mitigasi setelah rangkaian bencana terbaru.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]