Malaysia Panas, Pemerintah PM Anwar Ibrahim Terancam 'Pecah'
Jakarta, CNBC Indonesia - Dinamika politik Malaysia kembali memanas. Partai Aksi Demokratik (DAP), partai terbesar dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, akan menggelar pemungutan suara pada 16 Agustus mendatang.
Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah para pemimpinnya akan tetap menduduki jabatan di kabinet. Keputusan tersebut diumumkan Sekretaris Jenderal DAP Anthony Loke, Selasa (4/8/2026), menyusul merosotnya dukungan publik terhadap partai dan koalisi pemerintah setelah serangkaian kekalahan dalam pemilu daerah.
DAP merupakan partai terbesar di koalisi Pakatan Harapan dan selama ini menjadi basis dukungan utama pemilih etnis minoritas serta kelompok progresif di Malaysia. Namun, popularitas partai menurun di tengah kritik terhadap penanganan kasus korupsi, isu ras dan agama, serta dinilai lambat merealisasikan agenda reformasi yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
Situasi semakin memburuk setelah koalisi Pakatan Harapan kalah dalam pemilu regional untuk ketiga kalinya secara berturut-turut pada Sabtu lalu. Dalam pemilu tersebut, Anthony Loke juga kehilangan kursinya di parlemen negara bagian Negeri Sembilan setelah mempertahankannya selama 13 tahun.
Nantinya, sekitar 4.000 delegasi yang menghadiri kongres nasional DAP pada pertengahan Agustus akan memberikan suara secara tertutup mengenai usulan apakah partai tetap mempertahankan para pemimpinnya di jajaran pemerintahan hingga masa jabatan parlemen saat ini berakhir. "Pemungutan suara ini akan menentukan partisipasi kami di pemerintahan, yakni apakah kami tetap berada di bangku kabinet atau tidak," kata Loke, dikutip dari Reuters.
Saat ini DAP memiliki lima menteri dan tujuh wakil menteri dalam kabinet pemerintahan Anwar Ibrahim. Meski demikian, Loke menegaskan hasil pemungutan suara tersebut tidak akan memengaruhi dukungan DAP terhadap Anwar Ibrahim maupun keanggotaan partai di dalam koalisi Pakatan Harapan.
Pemilihan umum Malaysia berikutnya dijadwalkan berlangsung paling lambat awal 2028. Namun Anwar sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan menggelar pemilu lebih cepat apabila perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.