'Perang' Raksasa Dirgantara Pecah, Boeing Kebakaran Jenggot ke Airbus
Jakarta, CNBC Indonesia -Â Raksasa dirgantara Boeing secara resmi meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengintervensi paket pinjaman rekor senilai 3 miliar euro atau sekitar US$ 3,43 miliar (Rp 61,74 triliun) yang dikucurkan Uni Eropa (UE) kepada Airbus. Langkah tegas Boeing ini berpotensi memicu kembali ketegangan perdagangan korporasi penerbangan pasca-perpanjangan kesepakatan gencatan senjata tarif kedua belah pihak.
Mengutip laporan Reuters, permintaan intervensi militer bisnis ini bergulir di tengah rencana Airbus untuk memulai pengembangan pesawat generasi baru pada tahun 2030 mendatang. Boeing mengkhawatirkan kucuran dana raksasa dari Bank Investasi Eropa (EIB) tersebut akan dimanfaatkan oleh sang rival utama untuk memicu gelombang persaingan baru yang tidak adil di pasar penerbangan global.
"Kami tidak dapat menerima situasi di mana perusahaan tidak harus beroperasi di bawah sistem berbasis pasar, di mana Boeing harus beroperasi dan bersaing melawan Airbus yang mendapatkan pinjaman tidak adil," tegas Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Jamieson Greer merespons laporan Boeing, dikutip Rabu (22/7/2026).
Perselisihan ini menghidupkan kembali nostalgia konflik dagang selama 17 tahun di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait klaim subsidi ilegal pesawat jet yang sempat memicu aksi saling balas tarif imbalan. Kedua belah pihak sebelumnya menyepakati gencatan senjata lima tahun pada 2021 yang dijadwalkan berakhir pada 6 Juli, sebelum akhirnya sepakat untuk memperpanjang jeda perang tarif tersebut secara tak terbatas.
Awal Kecurigaan
Dalam surat resminya kepada USTR Jamieson Greer, Boeing mengaku terkejut atas pengumuman EIB-lembaga pemberi pinjaman resmi UE-yang menyetujui komitmen pinjaman korporasi terbesar sepanjang sejarahnya untuk Airbus. Boeing mendesak USTR untuk meminta rincian perhitungan penuh atas syarat-syarat pinjaman tersebut guna memastikan kesesuaian dengan kesepakatan damai 2021 yang menuntut proses terbuka dan transparan.
Kekecewaan Boeing kian memuncak mengingat pencairan tahap pertama senilai 1 miliar euro dilakukan hanya empat hari setelah Uni Eropa mengesahkan keputusan untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata tarif. Jamieson Greer mengonfirmasi bahwa pihak USTR saat ini tengah meneliti detail pinjaman tersebut "secara sangat cermat" dan telah membawanya ke tingkat diskusi bersama pejabat Uni Eropa.
"Minimal, timing dari pinjaman ini sangat mengejutkan," tulis pihak Boeing dalam surat resminya kepada pemerintah AS.
Merespons tuduhan tersebut, pihak EIB membantah memberikan perlakuan khusus atau bantuan tidak wajar kepada produsen pesawat asal Eropa tersebut. EIB menegaskan bahwa fasilitas dana tersebut merupakan pinjaman komersial biasa yang dikenakan bunga standar sementara Chief Financial Officer (CFO)Â Airbus Thomas Toepfer turut menegaskan bahwa pinjaman tersebut diambil "sepenuhnya pada tingkat harga pasar".
Pesawat Baru Airbus 'eAction'
Kekhawatiran utama Boeing terfokus pada pernyataan EIB yang menyebut bahwa paket pinjaman raksasa tersebut dialokasikan untuk mendukung investasi jangka panjang Airbus hingga tahun 2030. Tenggat tahun tersebut bertepatan dengan rencana CEO Airbus Guillaume Faury yang bermaksud memulai pengembangan pesawat penerus seri A320neo di bawah kode proyek internal bertajuk "eAction".
Boeing menilai keberadaan dana segar tersebut akan memberikan keuntungan tidak seimbang bagi Airbus saat memulai debut pesawat baru. Di mana Boeing sendiri menilai kondisi pasar saat ini belum ideal untuk meluncurkan jet generasi teranyar.
"Waktu pinjaman signifikan ini juga bertepatan dengan pernyataan pimpinan Airbus yang secara terbuka berkomitmen pada tanggal peluncuran pesawat baru, yang semakin menimbulkan pertanyaan tentang besaran dan tujuan paket bantuan ekonomi bersejarah ini," tegas Boeing dalam suratnya.
Meskipun dinamika "duopoli" pasar pesawat global kembali memanas, sejumlah sumber menyebut bahwa pemerintahan AS dan UE pada dasarnya telah mengesampingkan sengketa lama di WTO untuk sementara waktu. Pemerintah AS sendiri mengindikasikan keengganan untuk kembali menggunakan instrumen hukum WTO, meski Presiden AS baru-baru ini tetap menyerukan pembicaraan khusus dengan mitra dagang untuk membahas dampak impor pesawat asing.
(tps/sef) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]