BPKP Mulai Awasi KDMP, Anggaran Gedung Lebih Dari Rp1,5 M Kena Bidik
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, pihaknya mulai masuk proses pengawasan pelaksanaan anggaran untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia mengatakan, pengawasan ini sudah mulai berjalan dengan memantau pemanfaatan anggaran pembangunan gedung kopdes yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto tak lebih dari Rp 1,5 miliar.
"Masalah fisiknya cuma Rp 1,5 miliar sebenarnya biayanya, bukan Rp 3 miliar. Kami pastikan Rp 1,5 miliar ini benar-benar maksudnya harga gedung ini paling tidak Rp 1,5 miliar, ini sedang berjalan," kata Ateh saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Proses audit realisasi penggunaan anggaran pembangunan fisik kopdes ini turut melibatkan TNI.
"Kami sekarang sedang proses jalan bersama TNI, kami foto setiap itu, kemudian divideo, kemudian berapa luasnya segala macam," papar Ateh.
Selain proses pengawasan anggaran pembangunan gedung, Ateh mengatakan BPKP juga tengah melakukan pendampingan desain operasional kopdes.
"Sebelum ditambahkan lagi gedungnya, jadi besok akan dibuat operasionalnya. Misal untuk penyerahan bansos, masalah pupuk, barang-barang subsidi dan sebagainya. Artinya yang menjadi hub pemerintah di daerah-daerah, ini baru mulai berjalan tapi kami mendampingi semua," ujar Ateh.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan modal sebesar Rp 3 miliar yang dialokasikan untuk setiap Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur koperasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional.
Dana tersebut berasal dari skema pinjaman pemerintah kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank BUMN. Menurut Purbaya, besaran modal itu sudah semestinya mampu mengakomodasi pembangunan fasilitas koperasi sekaligus menunjang aktivitas operasionalnya.
Ia menilai anggaran Rp 3 miliar merupakan jumlah yang besar untuk mendirikan sebuah gerai koperasi sehingga tidak seharusnya seluruh dana habis digunakan hanya untuk pembangunan fisik.
"Harusnya itu enggak (hanya pembangunan), ada juga sedikit untuk operasional. Nanti kan itu kan pinjam bank cukup banyak, ambil uang cukup banyak di bank, saya tergantung mereka. Tapi untuk saya sih kelihatannya modalnya cukup karena ambil dari bank aja cukup besar, ada sebagian yang belum dipakai sekarang jadi harusnya untuk operasional tambahan kalau diperlukan bisa mereka," tutur Purbaya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2026)
(arj/arj) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]