Warga Tetangga RI Demo Besar-besaran Tolak BBM Baru Campuran Etanol
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah India dilaporkan sedang menghadapi protes warga terkait kewajiban penggunaan bensin campuran etanol 20% (E20). Protes meledak setelah warga mengeluhkan penurunan efisiensi bahan bakar serta kerusakan performa mesin kendaraan mereka.
Menurut laporan Reuters, dikutip Minggu (5/7/2026), situasi kian memanas setelah Jaksa Agung R. Venkataramani melontarkan pernyataan dalam sidang pengadilan pekan ini bahwa kebijakan E20 hanyalah sebuah "eksperimen" yang hasilnya baru akan terlihat tahun depan. Meskipun pemerintah sempat membantah pernyataan tersebut, klarifikasi tersebut gagal meredam amarah masyarakat yang menuduh pemerintah terburu-buru menerapkan aturan.
Sebagai bentuk perlawanan, Tehseen Poonawalla, seorang tokoh masyarakat di New Delhi sekaligus pendukung partai oposisi Kongres, mengumumkan rencana aksi demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan E20 pada Minggu. Ribuan pengendara juga dilaporkan telah menyatakan komitmen mereka untuk turun ke jalan karena frustrasi tidak lagi memiliki pilihan bahan bakar lain di SPBU.
Selain rencana aksi massa, ratusan pengendara juga membanjiri media sosial X dengan keluhan kerusakan suku cadang mobil mereka akibat zat korosif dari campuran etanol tersebut. Salah satu video keluhan dari seorang warga bernama Manish Kashyap bahkan telah ditonton lebih dari 500.000 kali di platform X, memperlihatkan mobilnya yang terpaksa masuk bengkel akibat bahan bakar E20.
"Saya telah menghabiskan banyak uang untuk mobil ini dan membayar pajak hanya untuk mendapati bahwa setelah dua bulan mobil saya tidak berfungsi," protes Manish Kashyap sembari berdiri di dalam sebuah bengkel perbaikan.
Menanggapi kepanikan massal tersebut, Kantor Pers Pemerintah India langsung merilis pernyataan resmi yang menepis seluruh kritik masyarakat sebagai "klaim liar". Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri bahkan sampai membandingkan bahan bakar campuran etanol ini dengan teknologi yang digunakan dalam ajang balap mobil profesional.
"Mereka menggunakannya di mobil balap juga, akselerasinya meningkat. Jarak tempuh, ya, mungkin akan turun sedikit," kilah Menteri Perminyakan Hardeep Singh Puri dalam pernyataannya guna meyakinkan para pengendara.
Namun, argumen pemerintah tersebut langsung dimentahkan oleh pihak oposisi yang menilai kebijakan perdana menteri Narendra Modi ini sangat cacat dan kurang konsultasi publik. Priyank Kharge, seorang menteri negara bagian dari partai oposisi Kongres, melayangkan protes kerasnya melalui media sosial.
"Pemerintah tidak berhak menantang warga untuk membuktikan kerusakan sementara data internal mereka sendiri masih belum rampung," tegas Priyank Kharge melalui akun resminya di platform X.
Hingga saat ini, pemerintah pusat tetap bertahan dengan argumen bahwa kewajiban E20 sangat dibutuhkan untuk menekan emisi karbon. Langkah ini juga diklaim mampu menghemat devisa akibat impor minyak mentah, serta menopang pendapatan sektor pertanian nasional melalui pasokan bahan baku etanol.
(tps/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]