Chaos! Krisis Ekonomi Memburuk, Presiden Tetapkan Darurat Nasional

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Bolivia mengambil langkah drastis untuk menghadapi krisis yang terus membesar setelah Presiden Rodrigo Paz pada Sabtu (20/6/2026) waktu setempat mengumumkan status keadaan darurat nasional. Keputusan tersebut diambil setelah berminggu-minggu aksi protes antipemerintah yang dipicu kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi berkembang menjadi krisis politik yang makin dalam.

Penetapan keadaan darurat dilakukan di tengah blokade jalan yang meluas di berbagai wilayah negara Amerika Selatan tersebut. Aksi tersebut telah mengganggu distribusi barang-barang penting, memukul aktivitas ekonomi, dan memicu kekhawatiran akan memburuknya kondisi kemanusiaan.

Gelombang demonstrasi yang didukung serikat pekerja, kelompok petani, serta pendukung mantan Presiden Evo Morales kini tidak hanya menuntut perbaikan kondisi ekonomi, tetapi juga mendesak Presiden Paz untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut data Kantor Ombudsman Bolivia, blokade jalan yang berlangsung selama sekitar 50 hari terakhir telah menyebabkan kelangkaan makanan, bahan bakar, dan pasokan medis di sejumlah wilayah negara itu. Situasi tersebut juga membuat roda perekonomian nyaris terhenti.

Kantor Ombudsman mencatat sedikitnya 14 orang meninggal dunia dalam periode 1 Mei hingga 15 Juni terkait gejolak yang berlangsung.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan kepada publik, Paz mengatakan pemerintah tidak dapat lagi membiarkan situasi tersebut terus berlanjut.

"Saya telah mengatur penerapan Status Keadaan Darurat untuk membebaskan jalan-jalan di negara ini," kata Paz, dilansir CNN International.

"Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka."

Paz menjelaskan bahwa penetapan keadaan darurat membuka jalan bagi militer dan kepolisian untuk mengambil tindakan dalam memulihkan ketertiban di seluruh wilayah Bolivia. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk mengembalikan kondisi normal di negara yang saat ini sedang dilanda ketegangan politik dan sosial.

"Kelompok-kelompok terorganisasi terus menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan negara," ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Paz telah menandatangani undang-undang yang memberikan kewenangan kepada militer untuk terlibat dalam penanganan konflik internal. Namun saat itu ia menyatakan bahwa pemberlakuan keadaan darurat hanya akan menjadi pilihan terakhir apabila upaya dialog gagal menghasilkan solusi.

Dalam pidatonya pada Sabtu, Paz mengatakan seluruh upaya dialog telah dilakukan sebelum pemerintah memutuskan mengambil langkah tersebut.

"Setelah menghabiskan seluruh upaya dialog, setelah mencapai kesepakatan dengan mereka yang memiliki tuntutan yang sah, dan setelah dengan jelas mengidentifikasi mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencoba mengguncang stabilitas Bolivia, kami telah mengambil keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional," katanya.

Paz, seorang politikus berhaluan tengah, baru menjabat sebagai presiden tujuh bulan lalu setelah memenangkan pemilihan yang menandai perubahan besar dalam politik Bolivia.

Ia mengambil alih pemerintahan di tengah krisis ekonomi terburuk yang dialami negara tersebut dalam satu generasi terakhir. Krisis itu turut mendorong berakhirnya hampir dua dekade dominasi politik kelompok kiri yang dipimpin Gerakan Menuju Sosialisme atau Movement to Socialism (MAS).

Sejak 2006, Bolivia hampir secara terus-menerus diperintah oleh pemerintahan yang berafiliasi dengan MAS, termasuk di bawah kepemimpinan Evo Morales.

Terpilihnya Paz dipandang sebagai perubahan politik bersejarah bagi negara tersebut. Sejak menjabat, Paz berupaya mempererat hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang mengalami ketegangan sejak 2009.

Pada September lalu, ia mengumumkan rencana kerja sama ekonomi senilai US$1,5 miliar dengan pejabat AS guna membantu menjamin pasokan bahan bakar bagi Bolivia.

Dukungan Washington terhadap pemerintahan Paz pun kembali ditegaskan awal bulan ini. Pada 4 Juni, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis ringkasan percakapan antara Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Presiden Bolivia Rodrigo Paz.

Dalam keterangan tersebut disebutkan adanya "komitmen tak tergoyahkan Amerika Serikat untuk mendukung demokrasi Bolivia dan pemerintahan Paz saat membangun kembali negara itu setelah 20 tahun kebijakan sosialis yang gagal."

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, juga mengatakan Washington meningkatkan bantuan darurat untuk Bolivia.

"Menteri Luar Negeri mencatat bahwa Amerika Serikat sedang meningkatkan bantuan darurat dan dukungan operasi logistik di Bolivia untuk membantu mereka yang menghadapi kekurangan makanan dan pasokan medis yang akut akibat blokade jalan ilegal yang dimaksudkan untuk mengguncang stabilitas masyarakat Bolivia," kata Pigott.

Krisis yang sedang berlangsung bermula pada Mei lalu ketika pemerintah Paz memangkas subsidi bahan bakar yang telah lama berlaku. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi defisit anggaran negara.

Namun langkah itu memicu kemarahan publik karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sudah sangat tertekan.

Bolivia saat ini menghadapi kekurangan devisa, sementara ekspor gas alam yang selama bertahun-tahun menjadi sumber utama pendapatan negara mengalami penurunan tajam. Pada saat yang sama, inflasi mencapai level tertinggi dalam 40 tahun terakhir dan pasokan bahan bakar menjadi semakin langka.

Situasi tersebut memicu gelombang protes yang terus meluas dalam beberapa pekan terakhir.

Selain menuntut pengunduran diri Presiden Paz, kelompok serikat pekerja dan organisasi masyarakat juga mendesak pemerintah menaikkan upah serta mengatasi kelangkaan bahan bakar dan dolar AS yang menjadi masalah utama perekonomian Bolivia.