Krisis Memburuk-Demo Ganti Presiden Menggila, Menhan Mengundurkan Diri
Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Bolivia makin dalam setelah Menteri Pertahanan Marcelo Salinas mengundurkan diri di tengah gelombang demonstrasi antipemerintah yang telah berlangsung selama sebulan. Pengunduran diri tersebut mengguncang pemerintahan Presiden Rodrigo Paz, yang kini juga menghadapi tuntutan untuk mundur dari jabatannya.
Dilansir Reuters, dua sumber pemerintah pada Selasa (3/6/2026) mengonfirmasi bahwa Salinas telah meletakkan jabatannya di saat tekanan terhadap pemerintahan Paz terus meningkat. Presiden berhaluan tengah itu baru menjabat sejak November lalu setelah memenangkan pemilu yang mengakhiri hampir dua dekade pemerintahan kelompok kiri di negara Amerika Selatan tersebut.
Aksi protes yang mengguncang Bolivia dipimpin oleh serikat pekerja serta kelompok-kelompok yang loyal kepada mantan Presiden Bolivia, Evo Morales. Mereka menuntut pemerintah mencabut kebijakan penghematan anggaran atau austerity serta mengambil langkah konkret untuk mengatasi melonjaknya biaya hidup masyarakat.
Menurut salah satu sumber pemerintah, Ernesto Justiniano, seorang wakil menteri yang selama ini menangani upaya pemberantasan perdagangan narkotika, telah dipilih untuk menggantikan Marcelo Salinas sebagai Menteri Pertahanan.
Tak hanya di sektor pertahanan, perombakan kabinet juga berlanjut di bidang lain. Menteri Pendidikan Beatriz Garcia dilaporkan turut mengundurkan diri pada Selasa malam, menurut media lokal.
Sebelumnya pada Mei lalu, Presiden Rodrigo Paz telah mengumumkan rencana reorganisasi kabinet sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi yang terus meluas.
Dalam perombakan tersebut, Menteri Tenaga Kerja Edgar Morales lebih dulu meninggalkan jabatannya. Menurut laporan media lokal, ia mengundurkan diri karena mengaku tidak lagi memiliki kesamaan pandangan dengan Presiden Paz.
Hingga berita ini ditulis, kantor kepresidenan Bolivia belum memberikan tanggapan resmi terkait perubahan terbaru dalam kabinet tersebut.
Krisis bermula dari aksi mogok kerja yang dilakukan kalangan buruh pada Mei. Demonstrasi kemudian berkembang menjadi blokade jalan raya yang memutus akses menuju dua kota utama Bolivia, yakni La Paz dan El Alto, yang secara keseluruhan dihuni sekitar dua juta penduduk.
Blokade tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan transportasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Wali Kota El Alto, Eliser Roca, mengatakan kepada wartawan bahwa kotanya kehilangan sekitar US$6,5 juta setiap hari akibat pemblokiran jalan.
Ia mendesak para demonstran untuk membuka dialog dengan pemerintah dan mengingatkan bahwa para pelaku usaha kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
"Banyak keluarga hidup dari hari ke hari ... mereka juga memiliki hak untuk makan," ujarnya.
Di tengah eskalasi protes, Presiden Paz pekan lalu mulai mengambil langkah menuju deklarasi keadaan darurat yang berpotensi membuka jalan bagi pengerahan militer ke jalan-jalan untuk memulihkan situasi keamanan.
Namun langkah tersebut justru memicu kritik tambahan dari kelompok oposisi dan serikat pekerja.
Sekretaris Eksekutif kelompok buruh Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, menilai pemerintah gagal memanfaatkan momentum untuk berdamai dengan masyarakat yang sebelumnya memberikan dukungan elektoral kepada Paz.
"Pemerintah pusat tidak memanfaatkan kesempatan untuk berdamai dengan rakyatnya, dengan 54% masyarakat yang menurut presiden membawanya ke kekuasaan, tetapi sayangnya setelah ia tiba di kekuasaan, ia melupakan basis pemilihnya," kata Argollo di hadapan para demonstran yang berkumpul di El Alto.
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa membakar ban di jalan dan kembali menyerukan pengunduran diri Presiden Paz. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak ada rencana bagi presiden untuk mundur.
Menteri Kepresidenan Jose Luis Lupo dalam wawancara dengan Reuters pekan lalu menepis kemungkinan tersebut. Ia menyebut tuntutan agar Paz mengundurkan diri sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Paz naik ke kursi kepresidenan dengan janji membuka Bolivia terhadap investasi swasta asing, terutama di sektor pertambangan, hidrokarbon, litium, dan energi.
Namun ketika mulai memimpin negara, Bolivia justru menghadapi persoalan ekonomi serius berupa kelangkaan bahan bakar dan menipisnya cadangan devisa.
Tekanan ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketidakpuasan publik dan memperbesar dukungan terhadap gerakan protes.
Pada April lalu, Paz juga telah mengganti menteri energi dengan menunjuk Marcelo Blanco, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Kelistrikan dan Energi Terbarukan.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]