Krisis Memburuk, Parlemen Beri Restu Presiden Gunakan Militer di Jalan
Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Bolivia memasuki babak baru setelah parlemen negara itu menyetujui undang-undang yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Presiden Rodrigo Paz untuk menggunakan militer dalam membongkar blokade jalan yang dibuat para demonstran antipemerintah. Langkah ini mempertegas sikap keras pemerintah dalam menghadapi gelombang protes yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
Undang-undang tersebut disahkan oleh Majelis Rendah Bolivia pada Minggu (7/6/2026) waktu setempat setelah perdebatan yang berlangsung semalaman. Sebelumnya, aturan itu telah lebih dulu memperoleh persetujuan Senat dan kini hanya menunggu tanda tangan Presiden Paz untuk resmi berlaku.
"Undang-undang ini dengan ini disahkan," kata Presiden Chamber of Deputies, Roberto Castro, saat mengumumkan hasil pemungutan suara, dilansir Al Jazeera.
Pengesahan aturan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan politik dan sosial di Bolivia. Selama beberapa minggu terakhir, berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan menuntut Presiden Paz mundur dari jabatannya.
Rodrigo Paz, pemimpin berhaluan kanan-tengah yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS), sejauh ini menghadapi demonstrasi besar yang dipimpin petani, penambang, serikat pekerja transportasi, dan kelompok masyarakat lainnya.
Para demonstran memprotes berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar yang memicu kenaikan harga energi. Aksi tersebut juga dipicu meningkatnya inflasi, rendahnya tingkat upah, serta memburuknya kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah, para demonstran mendirikan sekitar 100 blokade jalan di berbagai wilayah Bolivia dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah menyatakan blokade tersebut telah mengganggu distribusi barang-barang penting dan menyebabkan kelangkaan pasokan kebutuhan pokok.
Menurut otoritas Bolivia, penutupan jalan di berbagai daerah telah memicu kekurangan makanan dan obat-obatan karena distribusi logistik terhambat.
Ketegangan di lapangan juga terus meningkat. Pada Sabtu, puluhan polisi antihuru-hara yang didukung kendaraan militer menembakkan gas air mata ketika berusaha membuka salah satu blokade jalan di kota San Julian.
AFP melaporkan bahwa para demonstran membalas dengan melempar batu dan membakar ban untuk menghentikan laju aparat keamanan.
Hingga kini, militer Bolivia secara resmi hanya menjalankan peran pendukung bagi kepolisian dalam operasi pengamanan demonstrasi. Namun, undang-undang baru tersebut secara signifikan memperluas kewenangan tentara.
Aturan yang baru disahkan memungkinkan personel militer menggunakan kekuatan terhadap para demonstran saat melakukan operasi pembubaran blokade maupun pengamanan wilayah. Tidak hanya itu, undang-undang tersebut juga memberikan apa yang disebut sebagai praduga legalitas bagi tentara yang bertugas dalam situasi konflik.
Dengan ketentuan tersebut, tindakan aparat militer akan dianggap sah secara hukum kecuali terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya.
Kebijakan itu muncul hanya sebulan setelah parlemen Bolivia mencabut undang-undang tahun 2020 yang sebelumnya membatasi penggunaan militer untuk menindak demonstrasi masyarakat. Pemerintahan Paz beralasan langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan stabilitas dan menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok di tengah krisis ekonomi yang masih berlangsung.
Sejak terpilih sebagai presiden tahun lalu, Paz mengusung agenda ekonomi yang pro-bisnis dan berjanji membawa Bolivia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun berbagai kebijakan reformasi yang diterapkan pemerintah justru memicu perlawanan dari sejumlah kelompok masyarakat yang merasa terbebani oleh kenaikan biaya hidup.
Di tengah tekanan domestik yang semakin besar, Paz juga memperoleh dukungan terbuka dari Washington.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump melalui koalisi regional yang dikenal sebagai "Perisai Amerika" menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Bolivia dalam menghadapi aksi protes tersebut.
Kelompok negara anggota aliansi itu menilai blokade jalan telah menghambat distribusi kebutuhan penting bagi masyarakat Bolivia.
"Kami berdiri bersama pemerintahan demokratis Paz saat melawan upaya-upaya untuk menyeret Bolivia mundur melalui tindakan sinis yang mencegah pengiriman makanan, obat-obatan, dan pasokan vital lainnya kepada rakyat Bolivia melalui blokade jalan palsu," kata anggota aliansi tersebut.
Dukungan tersebut sekaligus menegaskan posisi koalisi yang selama ini mendorong pendekatan lebih keras terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di kawasan Amerika Latin.
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]