Pemerintah Disebut Makin Otoriter, Investor Kabur-Mata Uang Jatuh
Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Turki makin dalam setelah pengadilan membatalkan hasil kongres oposisi utama dan menggulingkan kepemimpinan partai penantang Presiden Recep Tayyip Erdogan. Langkah ini memicu kekhawatiran baru soal makin menguatnya kecenderungan otoriter pemerintah hingga membuat investor ramai-ramai menarik dana dari pasar keuangan Turki.
Pengadilan banding pada Kamis membatalkan kongres Partai Rakyat Republik (CHP) tahun 2023 yang memenangkan Ozgur Ozel sebagai ketua umum. Pengadilan kemudian mengembalikan mantan ketua CHP, Kemal Kilicdaroglu, ke posisi pimpinan partai dengan alasan adanya dugaan penyimpangan dalam kongres, meski tidak dijelaskan secara rinci.
CHP langsung mengecam putusan tersebut dan menyebutnya sebagai "kudeta yudisial". Ozel menegaskan pihaknya akan melawan keputusan itu melalui jalur hukum.
"Saya akan berada di markas partai siang dan malam untuk melawan keputusan ini," ujar Ozel, seperti dikutip Reuters, Senin (25/5/2026).
Putusan itu dinilai menjadi ujian besar bagi demokrasi Turki yang selama bertahun-tahun dinilai makin condong ke arah otokrasi di bawah kepemimpinan Erdogan yang telah berkuasa selama 23 tahun.
Analis politik dari Universitas Sabanci, Berk Esen, mengatakan keputusan pengadilan tersebut menjadi preseden berbahaya dalam sistem demokrasi Turki.
"Jika putusan ini diterapkan, maka pengadilan bisa menentukan kepemimpinan partai politik. Tidak ada contoh serupa dalam sistem pemilu Turki sejak 1946," kata Esen.
Kondisi ini langsung mengguncang pasar keuangan Turki. Bursa saham Turki sempat anjlok tajam usai putusan keluar, sementara mata uang lira menyentuh rekor terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS.
Bank sentral Turki bahkan disebut harus menggelontorkan cadangan devisa bernilai miliaran dolar AS untuk menahan pelemahan mata uang. Sementara Bank investasi JPMorgan Chase memperkirakan bank sentral Turki kemungkinan harus segera menaikkan suku bunga demi meredam gejolak pasar dan menjaga stabilitas lira.
Roger Mark, analis pasar negara berkembang dari Ninety One, mengatakan risiko terbesar saat ini adalah masyarakat dan investor lokal berbondong-bondong meninggalkan lira dan beralih ke mata uang asing.
"Risiko utamanya adalah dolarisasi domestik," ujar Mark, merujuk pada potensi aksi jual besar-besaran lira.
Meski demikian, ia menilai arus keluar modal kali ini belum separah tahun lalu karena intervensi bank sentral yang lebih agresif serta posisi investor asing yang sudah lebih rendah di pasar Turki.
Di tengah tekanan tersebut, Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz berusaha menenangkan pasar. Ia menepis gejolak tersebut sebagai "perkembangan pasar harian" dan menegaskan pemerintah tetap fokus menjalankan program ekonomi untuk menurunkan inflasi.
Sebagai informasi, inflasi Turki masih berada di atas 32% pada bulan lalu.
Situasi ini juga memperkuat kekhawatiran soal meningkatnya tekanan hukum terhadap oposisi. Sejak 2024, ratusan kader dan pejabat CHP telah ditahan atas tuduhan korupsi dan kasus lain yang dibantah partai tersebut.
Salah satu yang paling disorot adalah penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang merupakan rival utama Erdogan dan kandidat presiden potensial dari CHP. Penahanan Imamoglu tahun lalu sempat memicu aksi jual besar di pasar dan mengguncang kebijakan moneter Turki.
Pemilu nasional berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2028. Namun, peluang percepatan pemilu kini mulai menguat karena Erdogan menghadapi batas masa jabatan jika ingin kembali maju sebagai presiden.
Pemerintah Turki membantah tuduhan bahwa pengadilan digunakan untuk menekan lawan politik. Ankara menegaskan lembaga peradilan di negara itu tetap independen.
Sementara itu, CHP terus melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Badan Pemilu Tertinggi (YSK) dan Mahkamah Agung Turki. Namun YSK menolak permohonan itu dan menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan keputusan pengadilan terkait kongres partai.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]