DPR Minta BI Perkuat Instrumen 'Swap Line' Buat Jaga Rupiah

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) disarankan untuk memperkuat strategi stabilitas rupiah, salah satunya dengan perluasan kerja sama swap line dengan berbagai bank sentral dunia, termasuk bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan saat rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan BI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (18/5/2026).

Dirinya meminta BI memperluas diplomasi ekonomi dengan berbagai bank sentral dunia guna memperoleh fasilitas swap line, yang bersifat sementara terlebih dahulu. Pasalnya, dominasi dolar AS masih sangat besar terhadap aktivitas perdagangan, ekspor, dan impor Indonesia.

"Saya berharap Bank Indonesia, khususnya Gubernur BI, melakukan pendekatan ke bank sentral lain. Tidak harus permanen, sementara juga bisa. Kalau punya swap line, BI tidak perlu terus membakar dolar di pasar," kata Eric.

Dirinya menjelaskan bahwa langkah diplomasi ekonomi dan lobi internasional perlu dilakukan secara lebih serius agar Indonesia memiliki akses likuiditas global yang lebih kuat di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks.

"Sudah bertahun-tahun kita memiliki hubungan dengan The Fed, tetapi belum pernah benar-benar memikirkan bagaimana memperoleh fasilitas swap line tersebut," imbuhnya.

Lebih lanjut, Eric juga mendorong BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengkaji kebijakan perusahaan ekspor-impor dengan transaksi atau aset di atas Rp500 miliar berskala go public agar memastikan aliran devisa tetap berputar di dalam negeri.

"Perusahaan ekspor-impor dengan transaksi di atas Rp500 miliar per tahun perlu dikaji untuk listing. Dengan begitu, dananya kembali ke Indonesia, bukan justru parkir di Hong Kong atau Singapura," ujarnya.

Dirinya mengatakan jika perusahaan tersebut go public, maka akan terjadi keseimbangan antara demand dan supply dolar sehingga menjaga stabilitas rupiah

Soalnya, kata Eric, banyak pengusaha yang masih memarkir dananya di luar negeri seperti di Singapura atau Hong Kong, sehingga dengan kebijakan go public menurutnya dapat menarik minat akan rupiah.

Maka dari itu, Eric meminta adanya pengaturan lebih lanjut melalui koordinasi antara KSSK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan agar devisa hasil ekspor dapat lebih optimal dikonversi menjadi rupiah.

Add as a preferred
source on Google