Tidak Semua Tekanan Berujung Krisis: Fondasi Ekonomi RI Masih Bekerja

Ir. Jailani, S.T., M.M.,  CNBC Indonesia
19 May 2026 13:52
Ir. Jailani, S.T., M.M.
Ir. Jailani, S.T., M.M.
Ir. Jailani, S.T., M.M. merupakan pelaku usaha, profesional, dan aktif di berbagai organisasi yang saat ini sedang menjabat sebagai komisioner pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sebuah Lembaga Negara Non Struktural... Selengkapnya
Foto: Sejumlah pekerja konstruksi menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, beberapa waktu lalu. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Sejumlah pekerja konstruksi menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, beberapa waktu lalu. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Dalam beberapa bulan terakhir, ruang publik Indonesia dipenuhi berbagai narasi pesimistis mengenai kondisi ekonomi nasional. Pelemahan rupiah, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, tekanan terhadap sektor industri, hingga ketidakpastian global memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang bergerak menuju krisis besar seperti 1998.

Di media sosial, berbagai prediksi ekstrem beredar cepat: rupiah disebut akan runtuh, ekonomi dinilai menuju kehancuran, dan daya tahan nasional dianggap mulai melemah.

Kekhawatiran tersebut tentu tidak boleh diabaikan. Masyarakat memang sedang menghadapi tekanan ekonomi nyata. Harga pangan tertentu mengalami kenaikan. Sebagian pelaku UMKM merasakan penurunan daya beli.

Industri manufaktur menghadapi tantangan akibat perlambatan perdagangan global dan tekanan biaya produksi. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga meningkatkan kekhawatiran publik terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pertanyaannya: apakah Indonesia benar-benar sedang menuju krisis? Hemat saya, jawabannya tidak sesederhana itu.

Tekanan ekonomi memang nyata, tetapi tidak setiap tekanan otomatis bermuara pada krisis. Dalam ekonomi, sering kali yang menentukan bukan ada atau tidaknya tekanan, melainkan seberapa kuat kapasitas suatu negara menyerap guncangan tanpa kehilangan stabilitas.

Pada titik inilah konteks menjadi penting. Menyamakan kondisi saat ini dengan krisis 1998 merupakan penyederhanaan yang kurang proporsional karena struktur ekonomi Indonesia hari ini berbeda jauh dibanding hampir tiga dekade lalu.

Situasi global saat ini juga sangat berbeda. Dunia sedang berada dalam fase tekanan yang berat dan serentak. Suku bunga tinggi di AS masih menekan arus modal ke negara berkembang. Konflik geopolitik di Timur Tengah meningkatkan risiko lonjakan harga energi dunia.

Perdagangan global melambat. Banyak mata uang dunia melemah terhadap dolar AS. Bahkan sejumlah negara maju menghadapi stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal yang tidak ringan. Artinya, tekanan ekonomi bukan hanya dialami Indonesia. Dunia memang sedang berada dalam turbulensi besar.

Dalam konteks seperti itu, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah Indonesia menghadapi tekanan, melainkan apakah fondasi ekonominya masih bekerja ketika tekanan datang. Sejauh ini, berbagai indikator menunjukkan bahwa jawabannya masih relatif positif.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen year-on-year (yoy). Angka tersebut melampaui ekspektasi pasar sekaligus menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi dalam 12 triwulan terakhir.

Namun yang lebih penting, pertumbuhan tersebut tidak hanya ditopang oleh satu sektor. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi meningkat 5,96 persen, dan belanja pemerintah mengalami percepatan signifikan sebesar 21,81 persen. Sektor akomodasi dan makan-minum tumbuh 13,14 persen, sementara perdagangan, transportasi, dan manufaktur juga masih bergerak positif.

Pertumbuhan ekonomi memang tidak otomatis berarti seluruh masyarakat sudah sejahtera. Namun pada saat yang sama, perlambatan daya beli yang terjadi juga belum menunjukkan gejala kontraksi ekonomi secara luas.

Konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan. Hotel dan restoran yang tetap ramai menggambarkan mobilitas dan belanja masyarakat yang belum berhenti. Investasi yang meningkat juga menunjukkan bahwa dunia usaha belum sepenuhnya kehilangan kepercayaan terhadap prospek ekonomi domestik.

Di sinilah sering muncul kekeliruan dalam membaca situasi ekonomi. Pelemahan rupiah, misalnya, sering langsung diasosiasikan sebagai tanda krisis. Padahal dalam sistem ekonomi terbuka, pelemahan mata uang sering kali lebih mencerminkan perpindahan modal global akibat perubahan suku bunga internasional dibanding keruntuhan fundamental domestik.

Rupiah, mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), memang menyentuh Rp17.514 per dolar AS pada 12 Mei 2026 akibat kombinasi tekanan global, arus keluar modal, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik internasional. Namun penting dipahami bahwa tekanan terhadap mata uang juga terjadi di banyak negara berkembang lain akibat kuatnya dolar AS dan tingginya suku bunga global.

Dalam situasi seperti itu, yang menjadi pembeda bukan semata apakah mata uang melemah, tetapi apakah negara masih memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas ketika tekanan terjadi. Sejauh ini, respons kebijakan Indonesia relatif memadai.

Bank Indonesia tetap aktif melakukan intervensi di pasar valas untuk menjaga volatilitas rupiah agar tidak berkembang menjadi kepanikan finansial. Cadangan devisa Indonesia juga masih berada pada level sekitar US$146 miliar, yang memberikan bantalan penting bagi stabilitas eksternal nasional. Pada saat yang sama, sistem perbankan nasional masih relatif stabil dan tidak menunjukkan gejala keruntuhan sistemik seperti yang terjadi pada 1998.

Hal serupa juga terlihat pada inflasi. Banyak yang menganggap inflasi rendah selalu berarti daya beli masyarakat kuat. Dalam kondisi tertentu, asumsi itu tidak selalu tepat. Inflasi yang terlalu rendah justru kadang mencerminkan lemahnya permintaan domestik.

Dalam konteks Indonesia saat ini, inflasi tahunan April 2026 yang berada pada kisaran 2,42 persen menunjukkan situasi yang relatif lebih sehat: tekanan harga masih terkendali, tetapi konsumsi domestik tetap tumbuh. Ini penting karena banyak negara menghadapi kombinasi yang jauh lebih sulit, yaitu pertumbuhan melambat tetapi inflasi tetap tinggi.

Pada saat yang sama, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus sekitar US$3,32 miliar pada Maret 2026. Artinya, sektor eksternal Indonesia masih memiliki bantalan yang cukup baik untuk menopang stabilitas ekonomi nasional.

Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, surplus perdagangan bukan sekadar soal ekspor lebih tinggi dibanding impor, tetapi juga mencerminkan tersedianya penyangga tambahan terhadap tekanan eksternal dan volatilitas pasar keuangan global.

Data ketenagakerjaan juga menunjukkan kondisi yang tidak seburuk narasi pesimistik yang berkembang di ruang publik. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 turun menjadi sekitar 4,68 persen, sementara jumlah penduduk bekerja meningkat hampir 1,9 juta orang dibanding tahun sebelumnya.

Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi sekitar 8,25 persen. Tentu saja, data ini bukan berarti seluruh masyarakat sudah sejahtera atau tekanan ekonomi tidak dirasakan. Namun setidaknya, kondisi tersebut mencerminkan bahwa fondasi sosial-ekonomi nasional masih relatif stabil dan belum mengarah pada kontraksi sistemik.

Di sisi fiskal, pemerintah juga masih memiliki ruang kebijakan yang cukup kuat. Data APBN menunjukkan penerimaan pajak per 31 Maret 2026 tumbuh sekitar 20,7 persen yoy, sementara belanja negara meningkat 31,4 persen untuk menjaga aktivitas ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat. Defisit fiskal juga masih berada dalam koridor yang terkendali.

Fakta ini penting. Dalam krisis ekonomi besar, negara biasanya mulai kehilangan kapasitas fiskal untuk melakukan stabilisasi. Subsidi mulai dikurangi secara drastis, stimulus melemah, dan ruang intervensi pemerintah menyempit. Situasi seperti itu sejauh ini belum terlihat di Indonesia.

Yang juga sering luput dari perhatian publik adalah bahwa berbagai langkah stabilisasi sebenarnya terus dilakukan untuk menjaga tekanan ekonomi tidak berubah menjadi guncangan sosial yang lebih luas. Operasi pasar pangan dilakukan untuk menjaga harga kebutuhan pokok.

Subsidi energi tetap dipertahankan agar lonjakan harga minyak dunia tidak sepenuhnya diteruskan kepada masyarakat. Program bantuan sosial tetap berjalan untuk menjaga konsumsi kelompok rentan. Di saat yang sama, hilirisasi industri mulai menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja baru di sejumlah daerah.

Dalam sektor energi, posisi Indonesia bahkan relatif lebih baik dibanding banyak negara lain. Laporan JP Morgan "Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026" yang dirilis pada Maret 2026 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat ketahanan energi tertinggi kedua di dunia berdasarkan "total insulation factor".

Faktor ini penting di tengah meningkatnya risiko konflik geopolitik internasional dan potensi lonjakan harga energi dunia. Ketika banyak negara sangat rentan terhadap guncangan energi global, struktur energi Indonesia relatif lebih terlindungi sehingga tekanan terhadap ekonomi domestik dapat lebih terkendali.

Tentu saja, kondisi ini bukan alasan untuk berpuas diri. Pemerintah tetap perlu memperkuat daya beli masyarakat, menjaga sektor manufaktur, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas distribusi pertumbuhan ekonomi agar manfaatnya lebih dirasakan secara merata. Tekanan terhadap kelas menengah, UMKM, dan sektor informal memang masih nyata dan harus direspons secara serius.

Namun dalam situasi seperti sekarang, menjaga persepsi publik juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Ekspektasi sering kali memengaruhi perilaku ekonomi itu sendiri.

Ketika masyarakat percaya situasi sepenuhnya runtuh, konsumsi cenderung melemah, investasi tertahan, dan kepanikan dapat memperbesar tekanan yang sebenarnya masih dapat dikelola. Sebaliknya, ketika publik memahami bahwa tekanan memang ada tetapi fondasi ekonomi masih bekerja, maka aktivitas ekonomi cenderung tetap bergerak dan stabilitas lebih mudah dijaga.

Pada akhirnya, tantangan utama Indonesia saat ini bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan, melainkan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi global yang tidak menentu. Tekanan ekonomi memang masih dirasakan di berbagai lapisan masyarakat.

Namun sejauh ini, fondasi domestik, kapasitas kebijakan negara, dan daya tahan sosial-ekonomi nasional masih cukup kuat untuk menyerap tekanan eksternal. Situasi ini tentu belum ideal dan masih memerlukan banyak pembenahan. Tetapi di tengah turbulensi global yang menekan banyak negara, Indonesia masih mampu menjaga aktivitas ekonominya tetap bergerak dan stabilitas nasional tetap terpelihara.


(miq/miq) Add logo_svg as a preferred
source on Google
Next Article Geliat Fiskal Menjaga Napas Ekonomi Selepas Lebaran