Impor LPG Industri Kini Bebas Bea Masuk, Setoran Negara Susut?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembebasan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri, sebagai bahan baku substitusi bijih plastik dari nafta, tak akan mengganggu penerimaan negara.

Alasannya, karena industri di Indonesia selama ini tak pernah melakukan impor terhadap LPG sebagai bahan baku, meskipun pemerintah telah mematok tarif bea masuknya sebesar 5%.

"Itu kan untuk refinery enggak ada impor, zero. Jadi sebetulnya ya zero, impornya nol ton. Tapi karena nafta sekarang tidak ada, produksi turun, maka laternatifnya pakai LPG," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Oleh sebab itu, karena selama ini tidak ada impor LPG industri yang masuk ke Indonesia, maka penerimaan bea masuk dari tarif 5% tak pernah ada. Karenanya, ia menegaskan, kebijakan pembebasan bea masuk impor LPG saat ini tak akan mengganggu penerimaan negara dalam APBN 2026.

"Revenuenya kan nol selama ini, karena enggak ada impor. Jadi dari nol, menjadi nol, sehingga potensi loss nya nol dikurangi nol sama dengan nol," tegas Airlangga.

Ia pun menjelaskan alasan dibalik kebijakan yang akan segera berlaku ini, untuk mengantisipasi kenaikan harga plastik akibat tersendatnya pasokan di dunia. Kalangan industri menurutnya sudah menyampaikan bahwa kondisi bahan baku plastik di dalam negeri sudah kritis atau keadaan kahar, sehingga butuh substitusi seperti LPG.

Kalangan industri yang sudah menyampaikan itu menurut Airlangga adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk. Selain itu, PT Lotte Chemical Indonesia menyebut bahan baku plastik sudah menipis akibat perang di Timur Tengah.

"Ada yang bilang bahaya, yang satu sudah bilang force majeure. Nah kalau ada yang bahaya, ada yang force mejeure terus nanti kalau bahan baku nya enggak dapat bagaimana? Kan makanan minuman semuanya mesti pakai packaging," papar Airlangga.

Add as a preferred
source on Google