Wamentan Minta HKTI Jadi "Intel" Pemerintah, Kawal Program Pangan
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono mendorong peran aktif organisasi petani dalam mengawal program pemerintah hingga ke level bawah. Penekanan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat kedaulatan pangan nasional, termasuk menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan.
Sudaryono mengungkapkan, Kementerian Pertanian saat ini menghadapi tantangan dalam program bongkar ratoon petani tebu, terutama dalam pencarian petani dan lokasi yang sesuai. Di sinilah HKTI diminta turun tangan membantu pemerintah.
"Kementerian Pertanian (Kementan) mau membantu bongkar ratoon petani tebu. Itu nyari calon petani, calon lokasi, itu kemudian juga mengalami kesulitan. Maka HKTI harus siap bantu," kata Sudaryono dalam acara Launching Inno Food di Auditorium Kementan, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, posisi HKTI bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan menjadi mitra strategis yang menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi riil di lapangan.
"HKTI tidak menggantikan pemerintah, tapi HKTI sekarang berada di tengah-tengah pemerintah, menjadi mitra strategis pemerintah, untuk kita sama-sama menjadi mata, telinga, corong, dan tangan, kepanjangan tangan pemerintah," ujarnya.
Sudaryono mengingatkan, peran organisasi tidak cukup hanya sebatas simbol atau struktur formal. HKTI diminta lebih aktif turun langsung ke lapangan guna memastikan implementasi program berjalan efektif.
"Maka oleh karenanya, papan nama saja tidak cukup, dan kita harus banyak kemudian berkiprah, banyak kemudian turun ke lapangan, dan seterusnya," ucap dia.
 Foto: Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono dalam acara Launching Inno Food di Auditorium Kementan, Jakarta, Senin (27/4/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizki) |
Dalam konteks yang lebih luas, ia mengaitkan peran HKTI dengan visi Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan pangan. Menurutnya, target tersebut tidak hanya mencakup komoditas utama seperti beras, jagung, dan gula, tetapi juga komoditas lain yang selama ini masih bergantung pada impor.
"Banyak di antara pimpinan HKTI adalah kepala daerah, dan kita berharap betul-betul visi dan keinginan Presiden (Prabowo Subianto) kita, bagaimana Indonesia berdaulat secara pangan, bukan hanya beras, bukan hanya jagung, bukan hanya gula, tapi yang impor-impor itu kemudian bisa dipenuhi," kata Sudaryono.
Di sisi lain, ia juga menyoroti dampak positif program penyerapan hasil pertanian oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut mulai mengurangi praktik petani membuang hasil panen karena tidak terserap pasar.
"Sebagai informasi, saat ini alhamdulillah berkat Prof. Dadan Hindayana Kepala BGN, tidak ada lagi petani sayur yang buang wortelnya, tidak ada lagi petani buah-buahan yang buang pisangnya, tidak ada lagi petani kita yang buang sayur-mayur yang tidak laku di pasar, tidak ada lagi petani kita yang kemudian susah menjual barang pertanian, karena sebagian besar diserap oleh Badan Gizi Nasional dan SPPG untuk MBG kita," jelasnya.
Namun demikian, Sudaryono mengakui masih ada titik-titik pelaksanaan program yang belum optimal. Ia pun menegaskan, perbaikan harus dilakukan secara spesifik tanpa merombak keseluruhan program.
"Kalau ada satu program yang baik, kemudian pelaksanaan di titik-titik tertentu ada yang kurang baik, di titik itulah yang harus kita perbaiki. Kalau rumah kita ada tikusnya, 2-3 ekor, maka untuk membasmi tikus tidak perlu rumahnya dibakar, hanya cukup tikusnya yang dibasmi," ujar dia.
Lebih jauh, ia memberikan penekanan tegas, HKTI harus berfungsi sebagai pengawas di lapangan, termasuk melaporkan penyimpangan dalam distribusi bantuan pertanian hingga pelaksanaan program MBG.
"Oleh karenanya, HKTI dari pusat sampai ke bawah harus dan bisa menjadi mata dan telinga dan corong dan kepanjangan tangan pemerintah. Kalau ada yang keliru, irigasi tidak tepat, bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) dari Kementerian Pertanian kok ditebus, orang disuruh bayar, laporkan, kita pidanakan," tegasnya.
"Kalau ada dapur-dapur MBG yang brengsek, ya kita laporkan, kita tutup. Kalau ada misalnya bantuan benih, bibit tidak sesuai, laporkan. Jadi HKTI menjadi intelnya pemerintah di level bawah," sambung dia.
"Sanggup? Terima kasih," pungkas Sudaryono.
(wur) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]