Tertekan Perang AS-Iran, Raksasa NATO Pangkas Pajak BBM Besar-besaran
Jakarta, CNBC Indonesia - Kanselir Jerman Friedrich Merz secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah Jerman akan memangkas pajak bahan bakar minyak (BBM) secara besar-besaran pada Senin (13/4/2026). Langkah darurat ini diambil saat rumah tangga di Negeri Panzer tersebut berjuang menghadapi guncangan energi hebat akibat perang di Timur Tengah, sembari memperingatkan bahwa konflik tersebut akan membawa konsekuensi ekonomi jangka panjang.
Pengumuman krusial ini muncul setelah harga minyak mentah dunia kembali melonjak menyusul runtuhnya pembicaraan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Situasi pasar energi global semakin mencekam setelah keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz yang merupakan jalur urat nadi minyak dunia.
Kanselir Merz menegaskan bahwa konflik bersenjata tersebut merupakan penyebab utama dari krisis ekonomi yang saat ini merambat hingga ke dalam negerinya. Ia menekankan bahwa Berlin sedang melakukan segala upaya diplomatik untuk mencoba mengakhiri konflik yang menghancurkan tersebut.
"Perang ini adalah akar penyebab masalah yang kita hadapi di negara kita sendiri," ujar Merz dalam konferensi pers di Berlin, Senin (13/4/2026) dikutip AFP
Menyusul pembicaraan antara partainya, CDU, dengan mitra koalisi pemerintah, Merz menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memotong pajak bensin dan diesel sekitar 17 sen euro (Rp 3.400) selama dua bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat segera meringankan beban biaya transportasi yang melonjak.
"Ini akan sangat cepat memperbaiki situasi bagi pengemudi dan bisnis di negara ini, dan terutama bagi mereka yang, terutama karena alasan profesional, menghabiskan banyak waktu di jalan," kata Merz kepada awak media.
Harga bahan bakar di Jerman meroket tajam layaknya di negara-negara lain sejak pecahnya perang AS-Israel melawan Iran pada akhir Februari lalu. Selain pemangkasan pajak, pemerintah Jerman juga mengumumkan bahwa pengusaha diperbolehkan membayar bonus bebas pajak kepada karyawan hingga 1.000 euro (Rp 20.000.000) untuk memitigasi dampak inflasi yang mulai tak terkendali.
Namun, Merz memberikan catatan peringatan bahwa anggaran negara tidak akan mampu menanggung seluruh dampak krisis global secara terus-menerus. Ia meminta masyarakat memahami batasan kemampuan intervensi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian dunia.
"Pada saat yang sama, kita tidak dapat mengompensasi setiap hasil di pasar dengan dana pemerintah. Negara tidak dapat menyerap semua ketidakpastian, tidak semua risiko, tidak semua gangguan dalam politik global," tutur Merz.
Menteri Keuangan Lars Klingbeil menambahkan bahwa pemerintah berencana memajukan jadwal kenaikan pajak tembakau untuk membiayai pengurangan bea bahan bakar tersebut. Langkah ini diambil sebagai strategi substitusi anggaran demi menjaga kestabilan fiskal negara.
Jerman, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, saat ini berada dalam posisi sulit akibat lonjakan biaya energi, di mana banyak sektor manufaktur mereka sebelumnya sudah tertekan oleh tarif dagang AS dan persaingan ketat dari China. Merz pun mewanti-wanti bahwa efek dari perang ini tidak akan hilang dalam waktu dekat.
"Ekonomi Jerman akan menghadapi beban yang signifikan selama periode yang berkepanjangan," tegas Merz.
Kondisi ini diperparah dengan laporan lembaga ekonomi terkemuka yang bulan ini memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi hanya 0,6% untuk tahun 2026. Angka tersebut merosot tajam dibandingkan prediksi sebelum perang yang dipatok pada angka 1,3%.
(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]