Prabowo Minta Bahlil Cabut Ratusan Izin Tambang, Tuntas dalam 1 Minggu
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menertibkan ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jelas. Hal itu lantaran adanya laporan perihal pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung.
Dia meminta Bahlil untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang yang terindikasi melanggar aturan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk melakukan pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan hukum demi mengamankan kepentingan nasional.
"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," ungkapnya dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Saya cek Menteri Kehutanan, saya cek oh alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga dia dia belum kasih dia belum kasih izin potong kayu apa IPPKH alhamdulillah," tambahnya.
Prabowo memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada Bahlil untuk menyelesaikan laporan evaluasi tersebut. Tidak lain, tujuannya untuk memastikan seluruh IUP yang bermasalah dicabut dan dikembalikan ke negara.
"Segera evaluasi ya kalau nggak jelas cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu, kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang ya," tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga memastikan tidak akan memberikan pengecualian atau membela kepentingan kelompok tertentu dalam proses penertiban izin tambang tersebut.
"Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan kepentingan konco kepentingan keluarga kepentingan kelompok itu nomor berapa ya evaluasi segera berapa hari laporan kembali ke saya," tandasnya.