Ekonom Ungkap Harga Asli BBM Pertamax, Pertamina Mesti Naggung Segini

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin Pertamax (RON 92) yang saat ini ditahan sebesar Rp12.300 per liter dinilai masih berada di bawah harga keekonomiannya.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa harga keekonomian BBM Pertamax sejatinya sangat bergantung pada dua faktor utama, yakni harga minyak global dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut dia, dengan harga minyak dunia yang masih berada di kisaran US$80-90 per barel, serta nilai tukar rupiah di atas Rp15.500 per dolar AS, harga keekonomian Pertamax saat ini diperkirakan berada di rentang Rp14.500 hingga Rp15.500 per liter.

"Dengan kondisi sekarang harga minyak masih relatif tinggi di kisaran 80-90 dolar AS per barel dan rupiah di atas Rp15.500, maka secara kasar harga keekonomian Pertamax itu ada di rentang Rp14.500 sampai Rp15.500 per liter," ungkap Yusuf kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, harga jual produk BBM Pertamax milik PT Pertamina (Persero) saat ini masih dibanderol Rp12.300 per liter. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp2.200 hingga Rp3.200 per liter dibandingkan dengan harga keekonomiannya.

Menurut dia, selisih ini pada dasarnya tidak hilang, tapi berpindah menjadi beban. Dalam jangka pendek, biasanya ditahan oleh badan usaha.

"Dalam hal ini margin Pertamina yang tertekan dan kalau gapnya makin besar atau berlangsung lama, pada akhirnya berpotensi masuk sebagai beban fiskal melalui skema kompensasi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa di situlah letak dilema kebijakan, di mana penahanan harga memang membantu menjaga daya beli dan menahan inflasi, terutama di tengah ketidakpastian global. Namun jika berlangsung terlalu lama, risikonya akan mulai menumpuk.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperkirakan harga keekonomian BBM non subsidi untuk Pertamax berada di level Rp18.740 per liter. Sementara itu, untuk Pertamina Dex diperkirakan mencapai Rp25.560 per liter.

Dengan demikian, terdapat selisih yang cukup signifikan antara harga jual dan harga keekonomian. Untuk Pertamax, selisihnya mencapai sekitar Rp6.440 per liter, sedangkan Pertamina Dex mencapai Rp11.060 per liter.

"Harga keekonomian BBM non subsidi di level Rp18.740 per liter untuk RON 92. Sementara Pertamina Dex di Rp25.560 per liter. Selisihnya berarti pemerintah tanggung kompensasi RON 92 sebesar Rp6.440 per liter dan Dex Rp11.060 per liternya," kata Bhima.

Bhima menilai, selisih tersebut pada akhirnya berpotensi masuk ke dalam skema kompensasi pemerintah. Kondisi ini berisiko menambah tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Purbaya bilang bengkak Rp100 triliun subsidi energi, tapi ditambah kompensasi BBM non subsidi diperkirakan kebutuhan di atas Rp130-150 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, harga BBM di Indonesia yang masih ditahan meski harga minyak mentah dunia tengah bergejolak belum akan menguras anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026.

Ia mengatakan, untuk sementara ini, harga BBM yang tak mengalami perubahan itu sepenuhnya ditanggung oleh PT Pertamina (Persero).

"Sementara sepertinya Pertamina, sementara ya," kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Purbaya menjelaskan, likuiditas Pertamina kini ruangnya lebih longgar untuk menghadapi tekanan harga minyak, karena pemerintah telah makin cepat membayar tunggakan pembayaran subsidi maupun kompensasi.

"Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, dan kompensasi kita bayar tiap bulan 70% terus menerus," ungkap Purbaya.

"Jadi keuangan Pertamina amat baik, untuk absorb itu untuk jangka waktu pendek enggak masalah," tegasnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan pemerintah berencana menggelontorkan anggaran tambahan untuk belanja subsidi energi sebanyak Rp90 triliun - Rp 100 triliun pada tahun ini.

Tambahan itu sebagai upaya mengantisipasi meningkatnya harga minyak yang bergejolak akibat ketidakpastian global. Seperti yang diketahui, pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi.

"Iya kira-kira (sekitar Rp90-100), nanti kita hitung lagi. Itu subsidi doang ya," ujar Purbaya.

Namun sayangnya, Purbaya tidak merinci dari mana anggaran tersebut berasal. Ia hanya bilang, "Kondisi keuangan negara kita amat baik. Saya punya bantalan cukup banyak."

Berdasarkan informasi hingga akhir Februari 2026, nilai belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 51,5 triliun, atau setara 11,5% terhadap target APBN 2026. Nilai itu sejatinya melonjak 382,5% jika dibandingkan Februari 2025.

Adapun nilai belanja itu terdiri dari kenaikan pesat belanja kompensasi yang mencapai Rp 44,1 triliun, sedangkan belanja subsidi hanya senilai Rp 7,4 triliun atau lebih rendah dari catatan periode yang sama tahun lalu Rp 10,7 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi ini juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia alias ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik.

Add as a preferred
source on Google