Penyaluran MBG Dipangkas Jadi 5 Hari, Ternyata Efeknya Begini
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah ekonom tanah air menilai adanya risiko dari usulan Badan Gizi Nasional yang berencana memangkas jumlah hari penyaluran makan bergizi gratis (MBG) dalam rangka kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan pemerintah.
Usulan ini pun telah sampai ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dari BGN. Efisiensi anggaran itu disebut untuk menghadapi risiko tekanan ekonomi dan fiskal akibat perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang masih terus berlangsung dan membuat harga serta pasokan energi bergejolak.
Purbaya menjelaskan, efisiensi anggaran MBG itu belum menjadi bagian dari total nilai hasil efisiensi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto senilai Rp 81 triliun. Dengan adanya efisiensi satu hari penyaluran MBG itu, Purbaya mengatakan, BGN telah memperkirakan anggaran yang dihemat bisa mencapai kisaran Rp 40 triliun.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, pemerintah memang tidak punya banyak pilihan selain melakukan penyesuaian belanja secara lebih luas. Namun, dampak penghematan dari satu program saja relatif kecil jika tidak diikuti efisiensi yang lebih luas.
"Kalau hanya MBG yang disesuaikan, dampaknya ke fiskal relatif kecil," ujar Yusuf kepada CNBC Indonesia dikutip Selasa (31/3/2026).
Di sisi lain, Yusuf menilai efisiensi pada MBG juga dapat mempengaruhi lambatnya aktivitas ekonomi riil. Ketika banyak program pemerintah ditahan atau diperkecil skalanya secara bersamaan, maka efeknya akan langsung terasa ke permintaan domestik. Ini yang sering kurang diperhitungkan.
"Jadi bukan hanya soal satu program dikurangi, tapi efek kumulatif dari pengetatan belanja pemerintah secara keseluruhan," ujar Yusuf.
Kepala Center for of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman pun menilai pengurangan frekuensi MBG tidak bisa dilihat semata sebagai pemangkasan anggaran. Menurutnya, kebijakan ini berisiko secara sosial jika diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi daerah, terutama wilayah dengan tingkat kerentanan gizi yang tinggi.
"Artinya secara fiskal, langkah ini memang bisa menurunkan tekanan belanja, tetapi bukan solusi fundamental. Apalagi secara sosial berisiko jika diterapkan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi daerah, terutama wilayah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi," ujar Rizal kepada CNBC Indonesia dikutip Selasa (31/3/2026).
Lebih lanjut, Rizal menilai risiko akan muncul jika efisiensi terlalu agresif dan menyasar belanja yang langsung berkaitan dengan daya beli masyarakat. Dalam kondisi global yang masih penuh tekanan, kebijakan seperti ini justru bisa menahan konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Dengan tekanan dari sisi eksternal seperti pelemahan rupiah, potensi kenaikan inflasi energi, dan moderasi ekspor, maka kebijakan efisiensi yang tidak presisi bisa berubah menjadi faktor penekan pertumbuhan, bukan penopang stabilitas," ujarnya.
(arj/wur) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]