Strategi APBN Prabowo: Realokasi Rp800 T, Efisiensi Sudah Capai Rp80 T
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi tekanan fiskal akibat melonjaknya harga minyak dunia akibat perang yang terjadi di Timur Tengah.
Salah satu kebijakan yang diambil adalah efisiensi alias penghematan. Hal ini sudah diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat diskusi dengan beberapa pakar dan jurnalis yang bertajuk 'Presiden Prabowo Menjawab' beberapa waktu lalu.
Saat itu, Prabowo menjawab pertanyaan yang dilontarkan Jurnalis Najwa Shibah, terkait dengan tekanan fiskal terhadap subsidi BBM yang berpotensi membengkak karena melambungnya harga minyak dunia.
Awalnya Prabowo ditanya mengenai alokasi anggaran yang yang akan diprioritaskan saat ruang fiskal terbatas. Namun menurutnya saat ini pemerintah sudah menyiapkan berbagai upaya mulai dari penurunan konsumsi BBM hingga langkah penghematan anggaran.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah itu memiliki uang yang cukup. Bahkan menurutnya di tahun pertama pemerintahannya mampu melakukan penghematan anggaran hingga Rp 500 triliun.
"Saya ini kok berpendapat ya, uang kita ada dimana-mana, tapi saya gak ngerti apa elit kita ngerti, paham, atau tidak. Saya sudah ceritakan, di awal pemerintahan saya bisa hembat Rp 300 triliun, di akhir pertama another Rp 500 triliun," jawab Prabowo.
Namun menurutnya kebocoran anggaran harus terus ditekan supaya bisa dialokasikan untuk hal yang produktif.
Dalam konteks ini dilakukan untuk mengantisipasi pembengkakan anggaran subsidi energi. Caranya, dengan penurunan konsumsi dan mendorong penggunaan energi baru terbarukan.
"Ya masa kita duduk diam, kita lakukan segala upaya kita mau turunkan konsumsi, kita mau tingkatkan Biodisel kita," jawab Prabowo.
Selain itu dia meyakinkan bahwa pemerintah juga sudah melakukan tambahan penghematan hingga Rp 81 triliun. Di luar total realokasi anggaran yang sudah dilakukan sejak awal pemerintahannya, mencapai Rp 800 triliun. Perihal efisiensi dan realokasi ini ditegaskan kembali oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang ikut hadir pada kesempatan yang sama.
"Sudah dapat Rp 80 triliun. Di luar yang sudah kita realokasi. Total kurang lebih US$ 70 miliar. Yang sudah direalokasi kurang lebih mencapai Rp 800 triliun, di luar itu bapak perintahkan efisiensi kembali sudah dapat sekitar Rp 81 triliun," jelas Prasetyo.
Saat ditanya apakah ada pergeseran alokasi anggaran dari program prioritas, menurut Prabowo saat ini masih menilai situasi gejolak yang terjadi.
"Ya kita lihat lah saya punya menteri cukup bagus, kita juga ambil langkah-langkah bukan kita tunggu krisis. kita antisipasi," terang Prabowo.
Usulan Anggaran MBGÂ Dipangkas Rp 40 Triliun
Di sisi lain, kabinet pemerintahannya juga sudah merumuskan beberapa usulan penghematan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa jumlah hari penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan untuk dipangkas, imbas dari kebijakan efisiensi yang diterapakan.
Itu merupakan usulan dari Badan Gizi Nasional kepada Menteri Keuangan, untuk menghadapi risiko tekanan ekonomi akibat perang Iran serta gejolak harga minyak dunia. Nantinya penyaluran MBG akan dipangkas dari 6 hari menjadi hanya 5 hari.
Tapi menurut Purbaya, usulan itu belum menjadi bagian dari total nilai hasil efisiensi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo sebesar Rp 81 triliun.
"Sabtu diberhentikan kalau nggak salah. Dia kan biasa seminggu 6 hari, dia bilang 5 hari, enggak tahu diumumin apa belum, tapi dia ngomong seperti itu," kata Purbaya, di Kantornya, Rabu (25/3/2026).
Purbaya mengatakan, dengan adanya efisiensi satu hari penyaluran itu, anggaran yang dihemat bisa mencapai kisaran Rp 40 triliun. Itu pun kata dia berdasarkan hasil perhitungan BGN.
"Tapi bisa lebih dan bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, enggak, dia juga melakukan efisiensi," tegas Purbaya.
Purbaya menegaskan, efisiensi hari dalam penyaluran MBG ini belum sampai tingkat keputusan resmi, melainkan masih sekedar usulan dari BGN saat rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian.
Untuk itu, sebelum mengambil langkah ini, menurut Purbaya, nantinya BGN akan melapor terlebih dahulu kepada presiden untuk keputusan akhir. Sehingga dia belum mau mendetailkan rencana ini karena akan disampaikan langsung oleh BGN.
"Tapi potensi itu ada, kalau kepepet ya itu dijalankan kan dapat Rp 40 triliuna sendiri, kata dia ya, ini dipotong sehari selama setahun, kan anggaran setahun horizon nya," ujar Purbaya.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]