Hemat Bensin di Tengah Krisis, Filipina Terapkan Kerja 4 Hari Sepekan

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penerapan sistem kerja empat hari seminggu di sejumlah kantor cabang eksekutif Filipina mulai 9 Maret. Kebijakan sementara ini diambil di tengah lonjakan biaya bahan bakar yang dipicu meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Marcos mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghemat energi dan menekan konsumsi bahan bakar, seiring melonjaknya harga minyak global setelah konflik yang meletus di kawasan penghasil minyak.

"Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda terdepan kepada masyarakat," kata Marcos, melansir Inquirer, Minggu (8/3/2026).

Ia juga memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan energi secara signifikan.

"Selain itu, saya mengarahkan semua instansi pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik serta pengeluaran bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen," ujarnya.

Selain mengurangi hari kerja, Marcos juga melarang sementara perjalanan dinas dan aktivitas pemerintah yang dianggap tidak mendesak, termasuk rapat yang sebenarnya bisa dilakukan di dalam kantor.

Kebijakan kerja empat hari di kantor tersebut diatur melalui Surat Edaran Memorandum No. 114. Aturan ini juga merujuk pada Surat Edaran Memorandum Komisi Pelayanan Sipil No. 6 Tahun 2022 yang telah diperbarui melalui Surat Edaran Memorandum CSC No. 1 Tahun 2025.

Dalam surat edaran itu disebutkan, pengaturan tersebut akan tetap berlaku "sampai dicabut atau dibatalkan lebih awal oleh presiden."

"Untuk tujuan ini, semua instansi diinstruksikan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing guna memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, serta standar kinerja dan mekanisme pemantauan, sesuai dengan hukum, peraturan, dan ketentuan CSC yang berlaku," bunyi surat edaran tersebut.

Sejumlah lembaga pemerintah bahkan sudah mulai menyiapkan langkah tambahan. Mulai 13 Maret, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina akan mengalihkan operasional kantor-kantornya di Kota Makati ke sistem kerja jarak jauh.

Langkah ini diambil mengingat situasi terkini di Timur Tengah dan dampaknya yang diproyeksikan terhadap harga bahan bakar global.

Untuk sektor swasta, pengaturan kerja alternatif sebenarnya telah dimungkinkan melalui Undang-Undang Telecommuting yang disahkan pada 2018.

Namun, kalangan dunia usaha meminta agar penerapan sistem kerja empat hari dilakukan secara hati-hati.

Presiden Philippine Chamber of Commerce and Industry, Ferdinand Ferrer mengatakan, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik setiap industri.

"Kami tidak menentang penerapan pengaturan kerja fleksibel, tetapi harus ada konsultasi yang tepat dengan berbagai pemangku kepentingan dan didukung dengan data untuk memastikan bahwa industri dengan persyaratan operasional khusus tidak akan terpengaruh secara negatif," kata Ferrer.

Sebelumnya, Senator Sherwin Gatchalian juga mengusulkan pengurangan hari kerja dari lima hari menjadi empat hari atau memperluas skema kerja dari rumah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga minyak.

Meski demikian, PCCI menilai penerapan minggu kerja empat hari secara menyeluruh di sektor swasta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi sejumlah industri.

"Untuk sektor manufaktur, kami telah beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, dan pengurangan lebih lanjut jumlah hari kerja dapat memengaruhi komitmen kami," kata Ferrer.

PCCI menegaskan, kebijakan pengurangan hari kerja harus "berbasis bukti dan peka terhadap sektor," serta membuka ruang dialog dengan pemerintah, pembuat undang-undang, dan kelompok buruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan lebih luas.

Langkah pengurangan hari kerja ini bukan pertama kali dilakukan pemerintah Filipina. Saat krisis minyak global akibat Perang Teluk 1990, Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Filipina juga pernah menerapkan sistem kerja empat hari untuk meredam dampak ekonomi dari lonjakan harga energi.

Add as a preferred
source on Google