Jelang Pertemuan Board of Peace, Benarkah Trump Ditinggal Sekutu?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membuka pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Namun, inisiatif ambisius ini harus dimulai dengan hambatan besar setelah sekutu-sekutu utama Eropa secara kompak menolak bergabung dan melontarkan kritik keras terhadap transparansi organisasi tersebut.

Ketidakhadiran pemimpin dari Inggris, Jerman, dan Prancis menjadi sorotan utama dalam pertemuan yang digelar di Donald J. Trump Institute of Peace tersebut. Para pemimpin Eropa menyatakan keberatan mereka terhadap mekanisme pendanaan yang dianggap tidak jelas serta mandat politik dewan yang dinilai tumpang tindih dengan lembaga internasional yang sudah ada.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, secara resmi menolak undangan untuk hadir dalam pertemuan yang juga difungsikan sebagai ajang penggalangan dana tersebut. Keputusan ini mempertegas keretakan hubungan diplomatik antara pemerintahan Trump dengan blok Eropa terkait penanganan krisis di Timur Tengah.

Aaron David Miller, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, menilai bahwa Board of Peace merupakan upaya Trump untuk menciptakan kesan adanya kemajuan diplomatik meskipun substansinya masih dipertanyakan.

"Dewan ini adalah cara yang nyaman bagi seorang presiden yang tertarik pada kemenangan cepat, transaksi, dan banyak pergerakan sebagai pengganti langkah serius untuk memproyeksikan bahwa sesuatu tidak mati. Jadi Anda bisa mendapatkan janji-janji yang mengesankan. Namun, janji adalah satu hal, merealisasikannya adalah hal lain," ujar Miller, dilansir The Guardian.

Sentimen negatif dari Eropa semakin diperkuat dengan mundurnya dukungan dari Vatikan. Paus Leo XIV mengumumkan bahwa pihak Vatikan tidak akan bergabung dengan dewan tersebut, senada dengan kekhawatiran banyak pihak bahwa badan ini merupakan upaya Trump untuk merongrong otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kardinal Pietro Parolin, diplomat tertinggi Vatikan, menekankan bahwa penyelesaian krisis global seharusnya tetap berada di bawah koordinasi lembaga internasional yang sah.

"Satu kekhawatiran adalah bahwa di tingkat internasional seharusnya PBB yang mengelola situasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang kami tekankan," tegas Kardinal Parolin.

Di sisi lain, Trump tetap menunjukkan rasa optimis dengan mengeklaim telah mengantongi komitmen dana sebesar US$ 5 miliar (Rp 84 triliun) untuk rekonstruksi Gaza. Melalui media sosial, ia juga menyatakan bahwa negara-negara anggota dewan telah sepakat untuk mengirimkan ribuan personel keamanan ke wilayah konflik.

"Negara-negara anggota juga telah berkomitmen mengirimkan ribuan personel ke Pasukan Stabilisasi Internasional dan Polisi Lokal untuk menjaga Keamanan dan Perdamaian bagi warga Gaza," tulis Trump.

Meskipun ditinggalkan sekutu Barat, pertemuan ini tetap dihadiri oleh delegasi dari Timur Tengah seperti Israel, Arab Saudi, dan Turki, serta negara-negara seperti Argentina dan Hungaria. Banyak pihak menilai kehadiran mereka lebih bersifat transaksional demi menjaga hubungan baik dengan Washington, mengingat adanya tawaran kursi permanen di dewan dengan imbalan donasi senilai US$1 miliar (Rp16,8 triliun)

Max Rodenbeck, Direktur Proyek Israel/Palestina di International Crisis Group, memperingatkan bahwa tanpa dukungan luas dan hasil nyata di lapangan, kredibilitas Board of Peace akan segera dipertanyakan oleh dunia internasional.

"Jika pertemuan ini tidak menghasilkan perbaikan yang cepat dan nyata di lapangan-terutama di bidang kemanusiaan-kredibilitasnya akan segera runtuh," kata Rodenbeck.

Kondisi di lapangan sendiri masih jauh dari harapan, di mana bantuan kemanusiaan ke Gaza masih sangat terbatas dan tim teknokrat yang dibentuk oleh rencana perdamaian ini masih tertahan di Kairo tanpa kejelasan wewenang.

Sam Rose, pelaksana tugas direktur UNRWA di Gaza, menyebut bahwa saat ini dunia internasional seolah hanya terjebak dalam pengelolaan pasca-konflik tanpa solusi permanen.

"Orang-orang masih terbunuh, bangunan masih dihancurkan. Sepertinya kita terjebak dalam pola mengelola konflik, atau mengelola pasca-konflik, dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya," pungkas Rose.