Prabowo-Trump Mau Teken Tarif Dagang, Pengusaha Warning-Minta 2 Hal
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku usaha menaruh harapan besar pada penandatanganan perjanjian dagang, terkait tarif resiprokal, antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan ini dinilai krusial untuk meredam tekanan terhadap daya saing ekspor nasional, khususnya sektor industri padat karya.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang mengingatkan tarif dagang yang masih relatif tinggi berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia ke pasar AS. Karena itu, dia mengajukan 2 permintaan khusus di tengah rencana pemberlakuan tarif resiprokal tersebut. Yaitu, perluasan pasar ekspor dan pemberantasan barang impor ilegal.
"Yang perlu diantisipasi adalah dampak dari tarif tersebut yang masih relatif tinggi, yang menyebabkan produk kita seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan lain-lain kurang kompetitif," kata Sarman kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, tarif resiprokal yang tinggi berpotensi menurunkan volume ekspor. "Kondisi ini akan menyebabkan industri padat karya kita semakin tertekan dan berpeluang terjadinya PHK secara masif," sambungnya.
Sarman menilai, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi risiko tersebut, salah satunya dengan memperluas akses pasar ekspor ke kawasan lain di luar AS.
"Untuk itu pemerintah harus membantu mencari pangsa pasar baru melalui kerjasama multilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Afrika," ucap dia.
Meski demikian, Sarman tetap berharap adanya kabar baik dalam pembahasan tarif dagang antara kedua kepala negara. Ia menilai pertemuan langsung antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump membuka peluang terjadinya perubahan kebijakan tarif resiprokal.
"Kita tentu berharap ada kejutan mengenai tarif ini. Kunjungan Presiden Prabowo ke AS yang bertemu langsung dengan Presiden Trump, ada pembicaraan yang bisa meyakinkan Presiden AS mengubah kebijakannya, menurunkan tarif resiprokal Indonesia-AS yang membuat berbagai produk ekspor kita ke AS semakin kompetitif," harapnya.
Selain ekspansi pasar ekspor, Sarman juga menekankan pentingnya penguatan pasar domestik, khususnya untuk produk tekstil, garmen, dan alas kaki. Ia meminta pemerintah lebih tegas dalam menekan peredaran produk impor ilegal yang masih marak di pusat-pusat perdagangan.
"Di samping mencari pangsa pasar baru di berbagai negara sahabat, pemerintah agar memperkuat pangsa pasar produk tekstil dan garmen dalam negeri dengan memastikan tidak masuknya berbagai produk sejenis secara ilegal, yang banyak ditemukan di pusat-pusat perdagangan," kata Sarman.
Ia menilai besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi potensi pasar yang sangat besar bagi industri padat karya nasional.
"Populasi penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa menjadi pangsa pasar produk tekstil, garmen, dan alas kaki yang potensial, yang mampu membuat industri padat karya kita bertahan," tambah dia.
Wanti-Wanti Efek ke Pertumbuhan Ekonomi RI
Lebih jauh, Sarman menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi dampak tarif dagang Indonesia-AS yang saat ini berada di level 19%, termasuk dengan mencari alternatif pasar baru. Ia mengingatkan, tekanan terhadap ekspor tidak hanya berisiko memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional.
"Pemerintah harus melakukan mitigasi dan mencari alternatif pasar baru dampak tarif dagang Indonesia-AS ini yang besarnya 19%. Karena di samping berpotensi terjadinya PHK, juga akan menurunkan volume ekspor yang akan menurunkan output ekonomi nasional. Tentu hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena ekspor memberikan kontribusi sekitar 20% terhadap PDB nasional," tegasnya.
Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Amerika Serikat sejak Senin (16/2/2026) untuk kunjungan kerja, dengan agenda utama penandatanganan kesepakatan tarif dagang resiprokal bersama Presiden AS Donald Trump.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan proses negosiasi antara Indonesia dan AS telah rampung dan kini tinggal menunggu penandatanganan oleh kedua kepala negara.
"Semua perundingan sudah selesai, legal drafting 90%, kita tinggal menunggu jadwal tanda tangan, karena yang menandatangani pemimpin negara," kata Airlangga saat ditemui di kawasan Shangri-La Hotel, Jakarta, sebagaimana dikutip kembali, Rabu (18/2/2026).
Pemerintah Indonesia menargetkan agar tarif dagang sejumlah komoditas tertentu ke AS dapat ditekan, bahkan hingga nol persen, dari tarif resiprokal awal sebesar 32% yang kemudian turun menjadi 19%. Kesepakatan ini diharapkan mampu menjaga daya saing ekspor sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]