Dunia Makin Gonjang-ganjing, AS Mulai 'Bersih-Bersih' China di Sini

Jakarta, CNBC Indonesia - Tindakan militer Amerika Serikat (AS) menggulingkan pemimpin Venezuela, Nicolás Maduro, ternyata hanyalah babak awal dari rencana besar Washington. Seiring meredanya "debu" pertempuran di Caracas, pejabat AS kini secara terbuka membidik target yang lebih besar yakni memutus urat nadi pengaruh China yang telah mengakar kuat di kawasan Amerika Latin.

Selama bertahun-tahun, Beijing telah menjadi sekutu utama Venezuela dengan mengucurkan dana miliaran dolar ke ladang minyak dan proyek infrastruktur. Kejatuhan Maduro bukan sekadar perubahan rezim, melainkan pukulan telak bagi kemitraan strategis yang berpotensi membuat perbankan China menanggung kerugian besar akibat utang yang tidak terbayar.

Namun, bagi pemerintahan Donald Trump, ini adalah momentum untuk meluncurkan kampanye yang lebih agresif. Strategi keamanan nasional AS yang dirilis Desember lalu secara tegas berkomitmen untuk menolak kompetitor non-belahan bumi barat menguasai aset vital dan berjanji akan mengusir perusahaan asing yang membangun infrastruktur di kawasan tersebut.

Presiden Donald Trump menegaskan langkah agresifnya saat berbicara kepada para eksekutif minyak di Gedung Putih. Trump menyatakan bahwa intervensi di Venezuela dilakukan untuk menutup ruang bagi rival globalnya.

"Jika kita tidak melakukan ini, China akan berada di sana dan Rusia akan berada di sana... tetapi mereka tidak akan berada di sana sekarang," ujar Trump dengan lugas dikutip CNN International, Senin (2/1/2026).

Kebijakan baru yang asertif ini kini dikenal dengan sebutan "Doktrin Donroe". Nama ini merupakan pelesetan dari Doktrin Monroe tahun 1823 yang memperingatkan kekuatan kolonial Eropa untuk menghormati zona pengaruh AS.

Kini, istilah tersebut digunakan untuk memperingatkan pengaruh ekonomi dan politik China yang telah menyebar di lebih dari 30 negara di Amerika Latin dan Karibia.

Tekanan Washington mulai membuahkan hasil di beberapa titik strategis. Di Panama, pengadilan tinggi baru-baru ini membatalkan kontrak pelabuhan yang dipegang oleh perusahaan yang terkait dengan Hong Kong karena dianggap tidak konstitusional. Langkah ini menyusul tekanan AS yang sebelumnya juga berhasil mendorong Panama keluar dari inisiatif Belt and Road (BRI) milik Xi Jinping.

Sun Chenghao, peneliti di Pusat Keamanan dan Strategi Internasional Universitas Tsinghua di Beijing, menilai langkah AS ini akan meningkatkan risiko politik bagi investasi China.

"Pergeseran AS menuju sekuritisasi infrastruktur, rantai pasok, dan aset strategis di Belahan Bumi Barat tentu akan meningkatkan biaya politik dari keterlibatan China di Amerika Latin," kata Sun.

Meski demikian, China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dengan volume perdagangan tahunan mencapai US$ 500 miliar dan surplus perdagangan global yang menyentuh angka US$ 1,2 triliun pada 2025, Beijing justru menggunakan hubungan ekonomi ini untuk menangkal tekanan dagang dari AS.

Investasi China di kawasan ini mencakup sektor-sektor kritis, mulai dari pertambangan tembaga di Peru, ekstraksi litium di Argentina dan Chile, hingga kepemilikan jaringan listrik di Brasil. Bahkan, raksasa otomotif BYD telah mengambil alih lahan yang ditinggalkan Ford di Brasil untuk membangun pabrik kendaraan listrik raksasa.

Negara-negara di kawasan kini berada dalam posisi sulit. Mantan Duta Besar Chile untuk China, Jorge Heine, menyoroti kekhawatiran bahwa tekanan AS dapat menghambat kemajuan teknologi di Amerika Latin jika tidak disertai dengan alternatif investasi yang setara dari Washington.

"Pesannya adalah, Anda tetap tidak berkembang. Kami tidak ingin Anda memiliki kemajuan digital. Kami tidak ingin Anda memiliki kereta api. Kami tidak ingin Anda memiliki pelabuhan yang mutakhir... jangan melakukan industrialisasi dan jangan maju lebih jauh," tutur Heine menggambarkan persepsi negatif terhadap tekanan AS.